Kunjungan upk tirtamulya ke upk bantarkalong tasikmalaya

Tasikmalaya (17/3). Upk kecamatan tirtamulya kabupaten karawang melakukan kunjungan ke upk kecamatan bantarkalong kabupaten tasikmalaya pada hari senin, 17 maret 2014. Seluruh pelaku pnpm kecamatan tirtamulya ikut dalam kunjungan tersebut. Rombongan pelaku pnpm kecamatan tirtamulya berangkat minggu malam dari kantor upk kecamatan tirtamulya dengan sebuah bis. Dalam kunjungannya tersebut untuk melihat hasil produk upk kecamatan bantarkalong tasikmalaya yang tak lain salah satunya gula semut aren. Yang pembuatannya di praktekan langsung pada saat acara kunjungan tersebut.

UPK Tirtamulya Sediakan Bingkisan Untuk 240 Anak Yatim

KARAWANG-Sebuah terobosan baru akhirnya lahir kembali dari para SDM di Kecamatan Tirtamulya Kab

Karawang. Kamis (27/2) Kantor Unit Pengolah Kegiatan PNPM Kecamatan Tirtamulya, hasil dari Surplus yang dialami, 15 % nya dibagikan untuk bantuan Sosial yang dicanangkan untuk beasiswa anak Yatim tingkat SD, dibagikan untuk 240 siswa masing masing mendapatkan Rp 200 Ribu ditambah alat sekolah. Kegiatan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Bupati Karawang H. Ade Swara berlokasi di kantor UPK Tirtamulya.
Dalam sambutannya Bupati Karawang berkata menjelaskan, agar para penerima dana sosial UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2013, dapat mengelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, sehingga bila mengalami surplus bisa memberikan nilai tambah baik untuk memberdayakan masyarakat khususnya bagi anak yatim piatu seperti yang dilakukan hari ini, ini semua patut dicontoh oleh UPK daerah lainnya di Kabupaten Karawang.”ujar Bupati
Lebih lanjut Bupati mengucapkan Terimakasih kepada jajaran UPK Tirtamulya telah menunjukan kepeduliannya kepada anak anak Yatim disekitar Kecamatan ini. Kemudian seperti yang sudah saya ketahui UPK ini memperoleh penghargaan dari Pusat bahkan Provinsi, saya ucapkan Selamat. Saya sangat apresiasi, karena bantuan yang ada bisa mewujudkan masyarakat agar bisa berdaya dan bisa mandiri.
Terakhir Bupati menegaskan kepada semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan untuk bekerja dengan baik, agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan kepada para camat untuk memfasilitasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga program tersebut dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan, demikian pinta bupati.

240 Anak Yatim, Dapat Bantuan Sosial UPK Tirtamulya

KARAWANG, TintaMerahNews, - Sebuah terobosan baru akhirnya lahir kembali dari para SDM di Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang.

Kantor Unit Pengolah Kegiatan PNPM Kecamatan Tirtamulya, hasil dari Surplus yang dialami 15 % nya dibagikan untuk bantuan Sosial, dicanangkan untuk beasiswa anak Yatim ditingkat SD, dibagikan untuk 240 siswa masing masing mendapatkan Rp 200 Ribu ditambah alat sekolah.

Kegiatan tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Karawang H. Ade Swara, di Kantor UPK Tirtamulya.

“Pada kesempatan ini, kami sampaikan agar para penerima dana sosial UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2013, dapat mengelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku,” ujar Bupati kepada TintaMerahNews, saat ditemui di Kantor UPK Tirtamulya.

Sehingga bila mengalami surplus, masih dikatakan Bupati, bisa memberikan nilai tambah baik untuk memberdayakan masyarakat khususnya bagi anak yatim piatu seperti yang dilakukan hari ini. Ini semua patut dicontoh oleh UPK daerah lainnya di Kabupaten Karawang.

Lebih lanjut Bupati mengucapkan Terimakasih kepada jajaran UPK Tirtamulya telah menunjukan kepeduliannya kepada anak anak Yatim disekitar Kecamatan ini.

“Kemudian seperti yang sudah saya ketahui UPK ini memperoleh penghargaan dari Pusat bahkan Provinsi saya ucapkan Selamat, artinya itu menunjukkan bahwa pengelolaan yang ada pada daerah ini sangat baik. Saya sangat apresiasi,” ujarnya.

Diharapkan, segala bentuk bantuan yang ada bisa mewujudkan masyarakat agar bisa berdaya dan bisa mandiri yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Karawang.  “Bantuan dari Pemkab sendiri saya sebagai pemimpin di Kabupaten Karawang menginginkan memberikan stimulan kail nya untuk memancing, tidak berikan langsung ikannya,” ungkapnya.

Bupati menegaskan kepada semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan untuk bekerja dengan baik, agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan kepada para camat untuk memfasilitasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga program tersebut dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.

(NURDIN)

Seleksi Ketua UPK Hanya Formalitas?

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Tiga calon ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Gemalembayung Kecamatan Lemahabang mengikuti tes wawancara. Seleksi lewat tes wawancara sendiri merupakan rentetan dari beberapa tes lainnya, seperti tes administrasi tertulis dan tes komputer.
Ketiga calon yang diseleksi atas nama H Muhyidin, Surya Sakti dan H Nana, masing-masing mengaku optimis bisa lolos untuk dipilih di forum Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 18 Maret mendatang.
Ketua pelaksana pemilihan atau Tim 5, H Ahmad Satibi mengatakan, tes wawancara merupakan rangkaian yang harus ditempuh bertahap oleh para calon Ketua UPK Lemahabang ini. Selain tes wawancara, sebelumnya ketiga bakal calon ketua UPK juga dites komputer dan tes tertulis.
Semuanya tambah ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) ini, sudah didasari atas peraturan organisasi (PTO) PNPM. Tinggal, ke depan sisi penilaian wawancara yang diseleksi langsung oleh Fasilitator Kabupaten (Faskab) ini, bakal diumumkan seluruhnya dengan materi tes lainnya sampai muncul nama yang layak dipilih dalam forum MAD 18 Maret mendatang. "Tes wawancara ini langsung digawangi fasilitator kabupaten dan dinilai langsung," kata Satibi.
Lebih jauh Satibi menambahkan, sisi penilaian sendiri persentasenya antara lain, 30% untuk tes tertulis, 30% tes komputer dan 40% tes wawancara. Khusus komputer tambahnya, selain sudah menjadi amanah dalam PTO, juga diharapkan ketua baru kedepan bisa mengoperasikan program teknologi yang bukan hanya harus dikuasai sekretaris dan bendaharanya.
Karena itu, ia pastikan, hasil penilaian dari semua tes akan memunculkan siapa saja yang lolos. Ini akan nampak saat MAD mendatang. Jika hanya satu orang yang layak, berarti akan dipilih secara aklamasi. Sementara jika lebih dari satu orang, berarti dalam forum MAD akan diagendakan pemilihan sekaligus penyampaian debat visi misi dari balon yang bersangkutan. "Mungkin hasil tes bisa keluar H-2 jelang MAD atau kapannya kita belum jadwalkan, namun pasti saat MAD nama-nama tersebut akan muncul," ujar warga Karyamukti ini.
Di lain kesempatan, ketiga balon ketua UPK saat ditanyai RAKA di sela-sela mengikuti seleksi tes wawancara mengaku optimis bisa lolos dan melenggang ke Forum MAD untuk bersaing dengan kandidat lainnya. (rud)

Soal Dana Pemerataan Desa Perlu Sosialisasi

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Satuan Kerja (Satker) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan Fasilitator Kabupaten (Faskab) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, diminta segera menuntaskan soal polemik dana pemerataan desa sebesar Rp 100 juta yang masuk ke Dana Daerah untuk Usaha Bersama (DDUB).
"SK Bupati juga kita masih nunggu, karena dana pendamping tak bisa cair kalau tidak ada SK beliau. Selain itu juga, harus ada persetujuan gubernur terkait persoalan DDUB ini," kata Fasilitator Kecamatan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Gemalembayung Lemahabang, Cucu Sufiyadi, kepada RAKA, Senin (10/3).
Menurut Cucu, ia belum mengatahui apakah dana tersebut masuk ke pembukuan UPK atau terpisah. Termasuk soal uang pendampingan sebesar 2 persen untuk pendampingan, masih perlu penjelasan. Oleh karena itu, harus ada sosialisasi terkait permasalahan ini. "Kita juga gak paham keuanganya nanti bagaimana, apakah dibukukan sepaket dengan program PNPM lainya atau bagaimana? Namun yang pasti ini akan menambah beban UPK dan fasilitator kecamatan, yang mungkin juga akan menuai polemik baru dari orang desa," keluhnya.
Terkait hal ini, Ketua Apdesi Karawang, Asep Komara, saat dikirimi pesan singkat, tidak mempermasalahkan soal pengelolaan dana pemerataan, baik dikelola langsung oleh desa ataupun lewat  UPK/BKM. Tinggal, tambahnya, pemanfaatannya harus jelas dan jangan sampai dana banyak yang menetes di jalan alias bocor. Sementara disinggung ancaman sanksi lokal dan sanksi program yang dimungkinkan hangus jika lewat UPK dan tidak bisa dicairkan, Asep meminta tidak ada ancaman seperti itu. Pasalnya dana tersebut bukan dari pusat tapi dari kabupaten. "Kemarin juga kita sudah diskusikan dengan kepala BPMPD," paparnya.
Sementara itu, Fasilitator Kabupaten (Faskab), Widiantoro, saat dihubungi RAKA terkait dana pemerataan, sampai berita ini ditulis belum memberikan penjelasan. (rud)

BPMPD Jamin Dana Pemerataan Diterima Utuh Pemerintah Desa

TELAGASARI, RAKA- Terkait polemik dana pemerataan desa Rp 100 juta yang transit di Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPMPD) Kabupaten Karawang, Indra Sutanto mengaku tak tahu soal hal tersebut.
Hanya saja, ia menjelaskan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan berakhir tahun 2014 ini, diarahkan ke program Dana Daerah untuk Usama Bersama (DDUB). Program ini sudah disepakati bupati seluruh Indonesia saat pertemuan di Hotel Sahid Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ternyata, untuk di Karawang, DDUB menggunakan dana pemerataan desa. "Kami hanya usulkan DDUB, soal dana APBD pos mana yang akan dimasukan ke UPK kami juga tidak tahu, dan ternyata di Karawang ini adalah dana pemerataan Rp 100 juta tersebut," katanya kepada RAKA.
Meski hal tersebut menuai penolakan dari kepala desa, yang inginkan dana tersebut langsung masuk ke desa, ia pastikan dana  pemerataan tersebut akan utuh diberikan pada pemerintah desa. Kedepan ia akan melakukan sosialisasi terkait program ini,  untuk meyakinkan bahwa dana pemerataan tersebut utuh ke tangan pemerintahan desa, karena UPK dipercaya sebagai program yang rapi dan tertib administrasi. "Pemerintah bukan tidak percaya pada kades, kita usul DDUB realisasinya ya ini sementara, cuma mungkin kebetulan pos dari pemerataan yang digunakan pemkab ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lemahkarya, H Rohanta, masih heran dengan ketidakpercayaan pemkab pada desa untuk mengelola keuangan bantuan pemerataan. Dilanjutkannya, ia hanya ingin belajar swakelola, namun justru dana tersebut dialihkan lewat UPK. Padahal provinsi sudah percaya metode keuangan yang bijak dilakukan oleh Pemkab Karawang dan menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya. Anehnya, Karawang yang ditiru justru mengalihkan ke UPK. "Nasib kami bagaimana kalau UPK nya kena sanksi program? apa pemerataan itu juga turun," tandasnya. (rud)

PAUD Kurang Diminati

TELAGASARI, RAKA- Partisipasi orang tua untuk memasukan anaknya ke lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum maksimal. Meskipun gencar bakal adanya akreditasi komprehensif PAUD, namun di Kecamatan Telagasari, diakui Penilik UPTD PAUD/SD Telagasari, Hj Icih Suparsih S.Pd, baru 40 persen dari target pemerintah sebesar 75 persen.
Disinggung apakah faktor biaya yang mahal, menurut Icih , hal itu bukan menjadi alasan, karena tidak ada iuran dan biaya mahal di PAUD. Hanya memang, untuk keperluan honor tutor dan kelengkapan PAUD ada infaq, iuran dan lainnya tapi itupun tidak besar. "Target memang 75 persen, kita sudah sampaikan, namun memang masih 40 persen anak masuk PAUD itu," katanya, kepada RAKA, Selasa (4/3).
Ditegaskan pula Pengawas PAUD Telagasari, Marjudi S.Pd, Kecamatan Telagasari sudah jauh-jauh hari melaksanakan akreditasi, yaitu PAUD Cahaya Iman Talagasari, yang dinilai tim asesor langsung dari Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.  Diakuinya, masih banyaknya lembaga PAUD yang masih numpang di majelis taklim atau rumah pribadi, diharapkan bisa ada peningkatan sarana rombongan belajar siswa di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, bangunan PAUD hanya mengandalkan bantuan UPK PNPM yang setiap tahun hanya memplot 1 sampai 2 rombel saja.
Diharapkannya, seiring dengan akreditasi kedepan, PAUD bisa meningkatkan peserta didiknya lebih banyak. Karena jika PAUD sudah terakreditasi, setidaknya standar pelayanan administrasi, tenaga kependidikan (TPk) sampai metode pengajaran lebih disiplin dan rapi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, harapnya, agar tutor PAUD mendapatkan sertifikasi bisa terwujud di tahun-tahun mendatang, asalkan pemenuhan kriteria guru PAUD seperti akademiknya harus sarjana (S1) bisa berimbang bagi 36 PAUD di Kecamatan Telagasari termasuk rintisan. "Memang standar guru PAUD itu harus S1, mudah-mudahan kedepan bisa ada sertifikasi guru PAUD," harapnya. (rud)

Belasan Tahun UPK tak Pernah Dibina Bupati

LEMAHABANGWADAS, RAKA- Dugaan politisasi UPK PNPM Mandiri yang dilakukan bupati yang mendadak mau mengumpulkan para kelompok SPP setiap desa, ditanggapi mantan Ketua UPK Gemalembayung Lemahabang Mulya Syafari. Diakuinya, soal pembinaan yang melibatkan langsung bupati, belum pernah ada selama 12 tahun dirinya berkecimpung dilembaga UPK.
Mungkin, tambah Mulya, sekarang masyarakat sudah tahu bahwa UPK itu besar, tapi perlu diingat pula bahwa honor UPK masih di bawah UMK. Ada yang harus diperjuangkan, terlebih pasca MAD juga menempatkan Lemahabang dengan honor pengurus terendah se Kabupaten Karawang yang hanya Rp 1,5 juta per bulan tapi bukan kolektabilitasnya 5 tertinggi lantaran tingkat pengembalianya di atas 92 persen. "Memang 12 tahun saya di UPK tidak pernah ada pembinaan demikian, kita berbaik sangka saja," katanya kepada RAKA, Rabu (26/2).
Persoalan ideal atau tidak soal pembinaan, hal itu menurut Mulya, bagaimana yang menyikapinya. Dia berharap mau dilakukan pembinaan tersebut kiranya ada perhatian lebih dari pemda untuk UPK sebagai ujung tombak perekonomian dan agen pembangunan daerah. Ditambahkannya, merupakan hal yang wajar jika bupati melakukan hal pembinaan pada UPK lantaran sebagian besar pimpinan daerah juga akan melakukan hal yang sama kalau di tahun politik, namun setiap kebijakan jelas akan menuai pro dan kontra, tinggal bagaimana masyarakat menyikapinya. "Jaring ikan saja tak mampu menangkap semua ikan, paling hanya beberapa," tutur Mulya mengibaratkan.
Ia enggan bermaksud mengkritisi pemerintah daerah, karena diakuinya mungkin sedang pusing memikirkan masyarakat dan keluarganya, terlebih kalau dirinya mengkritisi akan menambah kemumetan pemkab. Pada prinsipnya, ia tidak mau membuat orang repot, karena dirinya sudah membuktikan dengan adanya edaran surat Deputi Menkokesra yang bertentangan dengan MAD, dirinya memilih mundur, karena malas pada pihak-pihak yang mungkin sering memikirkanya. "Hidup itu jangan bikin orang lain pusing, kemarin saya mundur juga karena gak mau repotin orang banyak," sindirnya. (rud)

4 Balon Resmi Mendaftar, 1 Ditolak

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Selama 9 hari, tim penjaringan bakal calon (balon) ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Gemalembayung Lemahabang, telah mengantongi 4 orang yang akan bersaing dalam pemilihan yang belum ditentukan waktunya. Keempat orang tersebut yang masuk daftar ke meja Tim Lima yaitu Surya Sakti, H Nana, Muhyidin dan Karsim SH. Namun beredar kabar, salah satu balon yaitu Karsim, gugur dalam pendaftaran lantaran masih beridentitas warga Turi, Kecamatan Cilebar dari syarat domisili. Diperkirakan, hanya 3 balon yang akan ikuti tahap verifikasi sampai dengan uji kelayakanya.
Ketua Tim Lima, H Ahmad Satibi mengatakan, penutupan pendaftaran balon ketua UPK berlangsung pukul 00.00 malam, dari sebelumnya menggelar penjaringan selama 9 hari dari 18 Februari sampai 27 Februari. Pihaknya menerima 4 orang pendaftar, ke empat orang tersebut selain Surya Sakti dan H Nana, disusul Muhyidin dan Karsim SH. Sebelumnya, pasca penutupan pihaknya akan berembuk terlebih dahulu untuk persoalan berkas yang akan diverifikasi dan diuji kelayakanya oleh tim ahli. Sementara jadwal pemilihannya belum bisa ditentukan. "Kita tutup pendaftaran, dan baru bisa menjaring 4 orang selama 9 hari terakhir," katanya, kepada RAKA.
Sementara itu, nama yang disebut-sebut bakal maju dan absen dalam pendaftaran adalah Nandang Basyuni SE yang juga mantan Ketua BKAD UPK. Saat dimintai keterangan, Nandang mengaku enggan mencalonkan diri menjadi ketua UPK bukan lantaran jabatannya masih di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ia sempat menyayangkan ada pihak-pihak yang menganggap sebagai ketua PPK yang konon terikat pada lembaga pemerintah dan melanggar aturan jika mendaftar jadi ketua UPK, adalah pernyataan salah. Pasalnya, jikapun ia mencalonkan diri meskipun masih menjabat PPK, sama sekali tidak ada pelanggaran dan tidak mesti mundur di PPK, bahkan ketua UPK di Kecamatan Purwasari juga merangkap sebagai ketua UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), karena tidak ada acuan atau larangan baik dalam Peraturan Organisasi (PTO) PNPM maupun perundang-undangan di PPK. "Nampaknya enggak nyalon saya mah, tapi lihat saja nanti lah," kelitnya. (rud)

UPK PNPM Tirtamulya Beri Beasiswa 240 Siswa

TIRTAMULYA,RAKA- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan Kecamatan Tirtamulya, memberikan bantuan paket beasiswa bagi 240 siswa dan siswi berbagai tingkat pendidikan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian UPK setelah mengalami surplus anggaran di tahun 2013 lalu. Penyerahan bantuan paket beasiswa ini di lakukan oleh Bupati Karawang, H Ade Swara SH MH di Kantor UPK PNPM Kecamatan Tirtamulya, Kamis (27/2).
Kasmin, Ketua UPK PNPM Tirtamulya dalam laporannya mengatakan, tahun 2013 lalu, UPK surplus sebesar Rp 1,6 miliar. Dari surplus tersebut, sekitar 5 persennya dialokasikan untuk kegiatan PNPM peduli. "Sumber dana ini berasal dari jasa pengembalian kelompok perempuan (SPP) yang bergulir di masyarakat. Kurang lebih ada 240 paket beasiswa bagi pelajar di tingkat SD, SMP dan SMA di Kecamatan Tirtamulya. Hal ini sesuai pula dengan kesepakatan dalam pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku UPK tanggal 23 Januari 2014 yang lalu," kata Kasmin.
Surplus ini, menjadi catatan tersendiri bagi bagi UPK PNPM Tirtamulya. Sebab, berkat kedisiplinan semua pihak, PNPM Tirtamulya bisa melebihi target capaian. Ia lantas memberikan kiat-kiatnya dalam mengurus UPK. Kasmin, selalu mewanti-wanti dalam setiap rapat koordinasi dengan TPK, dan Ketua Kelompok soal pengembalian SPP.  "Kami ingin agar semua taat pada aturan yang sudah kita buat, bahwa pengembalian SPP minimal 95 persen. Kurang dari itu mohon maaf, kucuran anggaran 2014 tidak akan kami berikan kepada desa-desa yang kurang dari target minimal," tegasnya. Berkat kedisiplinan dan ketegasan itulah, surplus berhasil ia bukukan.
Sementara itu, Bupati Karawang H Ade Swara, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada UPK PNPM Tirtamulya selaku mitra pemerintah daerah yang telah berperan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kegiatan ini merupakan momentum yang baik untuk memperkuat komitmen bersama dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kepada warga penerima manfaat, saya berharap agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik pula," harap orang nomor satu di Kabupaten Karawang itu saat memberikan sambutan. Acara penyerahan paket beasiswa ini dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga 10.00 WIB. Para ketua dan kelompok, serta aparat desa dan pemerintah kecamatan menghadiri kegiatan tersebut. (fah)

Pemkab Alokasikan Dana Rp 24,2 Miliar untuk PNPM

TIRTAMULYA,RAKA- Indra Sutanto, Penanggung Jawab Operasional Kabupaten(PJO-Kab) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Karawang menerangkan, di tahun 2014 ini, ada kenaikan cukup signifikan dari Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) yang dialokasikan dari Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang. Imbas dengan naiknya alokasi anggaran, program PNPM di 30 kecamatan pun mampu ditopang secara maksimal.
Hal ini diungkapkan Indra, tatkala disinggung mengenai alokasi anggaran PNPM Kabupaten Karawang secara keseluruhan. Menurut dia anggaran PNPM berasal dari 2 jenis sumber anggaran utama. “Sebenarnya dana PNPM ada 2 sumber yakni dari Dana Urusan Bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DUB-APBN) dan Dana Daerah Urusan Bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DDUB-APBD). Sehingga alokasinya bisa dari 2 sumber itu,"kata dia.
Kemudian, setelah jelasnya 2 sumber pembiayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuat perjanjian dengan pimpinan kepala daerah yang isinya mendorong pemda agar menyediakan anggaran untuk pembiayaan PNPM. "Disini juga ada perjanjian antara Bupati Karawang dengan Menteri Dalam Negeri tertulis jelas dalam Naskah Perjanjian Usaha Bersama (NPUB) yang isinya mengenai perjanjian Karawang siap menyediakan dana DDUB yang ditentukan NPUB tersebut,” jelasnya.
Karawang, sambung pria itu, boleh menyunggingkan senyum dalam hal alokasi anggaran DDUB. Sebab, ada penambahan dana yang signifikan di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 ini. “Penambahannya cukup besar yakni sebesar Rp 24,2 miliar tambahan dana DDUB. Ini bisa dibilang menggembirakan, karena hanya di Kabupaten Karawang yang ada penambahan dana secara signifikan seperti ini," tukasnya.
Alokasi penambahan DDUB, diyakini menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan program-program PNPM. "Dengan adanya penambahan DDUB, kita harapkan program PNPM di semua kecamatan bisa berjalan baik dan maksimal. Sebab, kenaikan alokasi anggaran ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap program-program PNPM," tutupnya.(fah)