Monitoring Sp.MIS Prov.Jabar ke karawang

Karawang(21/11). Sp.MIS provinsi Jawa Barat kunjungan atau monitoring ke kabupaten karawang. Bapak rohmano di dampingi oleh faskab, faskeu, dan Ass.Mis kab karawang ke kecamatan jayakerta sebelumnya ke satker kabupaten untuk bertemu dengan tim satker yang pada saat bersamaan sedang ada di kantor semua. Setelah sampai ke kecamatan jayakerta sedang ada rapat TPK di kantor UPK Jayakerta sehingga bapak rohmano bisa memberikan sambutan dan masukan ke TKP jayakerta di dalam rapat TPK. Kemudian pergi ke desa kemiri untuk melihat pekerjaan fisik di lapangan di desa kemiri di dampingi oleh pelaku PNPM.

Kegiatan pengalihan SPP untuk peningkatan kapasitas masyarakat di kecamatan tirtajaya

Karawang(20/11). Kegiatan pengalihan SPP untuk peningkatan kapasitas masyarkat di kecamatan tirtajaya salah satunya adalah pelatihan menjahit. Pada saat tim faskab kunjungan lapangan d kecamatan tirtajaya pada hari kamis, 20 november 2014 berkesempatan melihat kegiatan pelatihan menjahit di kecamatan tirtajaya.

Ke kompakan tim faskab di jum'at malam

Karawang(21/11). Di hari jum'at malam pada tanggal 21 November 2014 Tim Faskab masih tetap berkumpul di kantor faskab dengan kondisi masih kompak. Senyum tawa sehabis dari lapangan yang penuh dengan kegiatan yang full. Semoga semua tetap kompak walaupun harus berpisah pada saat bertugas karena sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ayo tetap semangat Tim Faskab......

Uji coba SIM PNPM MPd di kabupaten karawang

Cilamaya wetan(19/11). Sesuai surat yang dikirimkan dari jakarta tertanggal 17 Nopember 2014 agar setiap kabupaten wajib untuk uji coba SIM (sistem informasi managemen) yang ada mulai dari perencanaan sampai pada proses pencairan, sehingga sampai k MDST. Untuk kabupaten karawang di wakili oleh faskeu, Ir.nunu sanusi yang di tunjuk untuk melakukan uji coba SIM.

Rakor FK-FT Bulan November semoga ada angin segar

Kutawaluya(14/11). Rapat koordinasi awal bulan november kali ini kedatangan dari bapak Kepala Badan, Achmad hidayat beserta PJOKab bapak Indra Sutanto. Rakor yang dilaksanakan pada hari jum'at, 14 november 2014 bertempat di Aula kantor Desa Kutagandok kecamatan kutawaluya kabupaten karawang. Rakor yang dibuka oleh sambutan dari Kepala Badan, Bapak Achmad Hidayat membawa kabar yang menggembirakan tentang program TA 2015.
Rakor yang dihadiri kurang lebih 45 orang tersebut terdiri dari TIM Faskab, FK, FT, Dan perwakilan dari BPMPD. Rakor yang dimulai jam 9 pagi berkhir jam 5 juga di hadiri oleh Ibu Ewirta dari RMC Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut Ibu Ewirta mengumumkan tentang pencabutan kecamatan bermasalah. "Alhamdulillah surat pencabutan untuk kecamatan tempuran dan pangkalan dari status kecamatan bermasalah sudah keluar" ucap bu ewirta. Beliau juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini karena kerjasama semua pihak yang tetap semangat tanpa putus asa, semua pelaku dari kecamatan dan kabupaten yang bekerja keras agar kecamatan tempuran dan kecamatan pangkalan terlepas dari status kecamatan bermasalah.

Foto bersama TIM Faskab dengan Pelaku PNPM Kecamatan Cibuaya

Karawang(13/11). Tim Faskab padan hari kamis, 13 November 2014 melakukan monitoring ke UPK kecamatan Cibuaya. Dalam kunjungannya memonitoring pekerjaan fisik di kecamatan cibuaya. Tim faskab yang ikut serta diantaranya faskab, faskeu, fastekkab, ass faskab, ass fastekkab, dan faskab PPU.

Koordinasi TIM FASKAB dengan Satker Kabupaten

Karawang (12/11). Evaluasi kegiatan tahun 2014 hasil supermonev dan rencana strategis percepatan program 2014 dikoordinasikan antara tim faskab karawang dengan satker kabupaten karawang. Koordinasi dilakukan oleh tim faskab dengan bapak Indra Sutanto selaku PJOKab karawang agar rencana dan strategi untuk percepatan program pelaksanaan di lapangan untuk TA 2014 bisa mencapai target atau sesuai dengan yang di rencanakan.

Serahterima Pekerjaan Faskeu Ke FPPU

Karawang(7/11). Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Karawang, Ir.Nunu Sanusi serahterima Pekerjaan Kepada Fasilitator PPU. Serahterima di lakukan di Kantor Faskab Karawang bersama dengan semua Tim Faskab Karawang. Selamat Datang Kepada Fasilitator PPU Bapak Raemun......

Pengelola PNPM Tempuran 'Dihibur'

TEMPURAN, RAKA - Setelah turunnya surat dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri sebagai kecamatan penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bermasalah dengan sanksi tidak dapat jatah program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahun ini, Fasilitator Kabupaten menyatakan tidak percaya dan menganggap proses ligitasi masih terus berjalan, sehingga masih membuka ruang Tempuran masih mendapatkan program.
Disinggung terkait Unit Pelaksana Kegiatan PNPM Tempuran, Faskab Widiantoro mengatakan, bagi UPK Tempuran masih ada harapan, adapaun waktunya, kata Widiantoro, secepat mungkin. Dirinya juga mempertanyakan dari mana dasar UPK Tempuran tidak ada progres signifikan, karena semua pihak sudah berupaya semaksimal mungkin agar secepat mungkin cap kecamatan bermasalah bisa segera dicabut. "Masih ada harapan dapat program secepatnya," ujar pria asal Jogjakarta ini.
Menurut Widiantoro, surat dari Dirjen PMD sifatnya digeneralisir seluruh Indonesia bagi setiap kecamatan, padahal ada progres masing-masing, termasuk Kecamatan Tempuran. Begitupun juga ada progres, terutama proses litigasi yang masih terus berjalan.
Dirinya menyarankan, dengan permasalahan ini bagi UPK Tempuran, dapat dijadikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga dan dengan perjuangan dalam menyelesaiakan masalah tidak disia-siakan untuk mengelola UPK lebih baik lagi secara transparan dan  akuntabel.
Berbeda dengan Widiantoro, Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Rohana, memilih bungkam. Sampai berita ini ditulis, Ia yang baru bertugas sekitar dua bulanan terakhir itu tak kunjung memberikan balasan. (rud)

Ketua PNPM Tempuran Masih Dapat Honor

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Ditetapkannya UPK PNPM Tempuran sebagai kecamatan bermasalah oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), diusulkan Forum UPK Karawang untuk fokus pada perguliran dan mengelola aset yang ada, karena berhentinya program bukan berarti bubar total, baik pengelola maupun fasilitatornya.
Sekertaris Forum UPK Karawang Ahmad Sapei mengatakan, penetapan UPK Tempuran hendaknya tidak ditanggapi pesimis, meskipun dirinya tidak menampik adanya luapan kekecewaan pasca prpogres yang begitu panjang ditempuh UPK tersebut, karena tujuan dari PNPM itu sendiri adalah membentuk masyarakat mandiri lewat pendanaan yang digulirkan. Artinya, ada atau tidak adanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang terpenting adalah seberapa besar aset yang masih tersimpan agar perguliran terus meningkat dan dikelola dengan baik.
Karena lewat perguliran itulah UPK PNPM masih bisa terus berjalan membentuk masyarakat mandiri dalam usahanya. Dalam posisi ini, ia menyayangkan pesimistis ketua UPK Tempuran yang terkesan pasrah dan memilih istilah tidur panjang, padahal honornya masih tetap akan berjalan yang disertai uang-uang jasa dari perguliran. "Harusnya jangan terlalu pesimis, lewat perguliran saja jika asetnya bagus terus saja berlanjut dengan baik," katanya.
Jauh dari hal itu, banyak contoh pailitnya Kecamatan Telukjambe untuk program PNPM, karena saat dipecah menjadi Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Telukjambe Barat, sama saja nasibnya. Namun, masih bisa bertahan sehingga asetnya justru terus membesar dari perguliran tersebut.
Atas kesuksesan itu, ia berharap Kecamatan Tempuran bisa mencontoh ke Kecamatan Telukjambe Bbarat. "Itu contohnya Telukjambe Barat, hanya perguliran saja juga jalan sampai sekarang asetnya sampai miliaran," katanya. (rud)

Desa Kutamaneuh Rencanakan Penyusunan Anggaran PNPM

TEGALWARU, RAKA - Setelah menggelar pelatihan penyusunan profil kampung bagi perangkat pemerintahan, Pemerintah Desa Kutamaneuh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) menggelar pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-P), Kamis (6/11).

Penyusunan anggaran pembangunan desa yang diprakasai oleh PNPM-P Kecamatan Tegalwaru diikuti Kepala dusun sedesa Kutamaneuh. Kegiatan yang diadakan di Aula Desa Kutamaneuh dan dihadiri Pjs Kades Kutamaneuh H.Eyim Suhaedi SH dan Ketua PNPM-P Kecamatan Tegalwaru Aap Suhendi serta jajaran kepala urusan desa Kutamaneuh, membahas program anggaran untuk infrastruktur desa.
Ketua PNPM-P Kecamatan Tegalwaru Aap Suhendi mengatakan, RPJM kampung sangat penting sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung. RPJM itu juga didasari dengan Undang-Undang tentang desa maupun peraturan pemerintah menganai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Serta, beberapa peraturan lain yang mengharuskan kampung menyusun RPJM.
Beberapa kampung, dikatakan Aap, telah memiliki RPJM yang penyusunannya didampingi fasilitator daerah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun, beberapa kampung juga ada yang belum memiliki RPJM, sehingga diharapkan melalui penyusunan anggaran yang direncanakan sampai tingkat dusun lebih terakomodir permasalahannya, dan seluruh kampung akan memiliki RPJM. “Penyusunan anggaran yang digelar saat ini akan lebih spesifik kebutuhannya, karena inisiatif perbaikan akan dituangkan dalam rencana penyusunan anggaran dengan menghadirkan fasilitator dari PNPM-P Kecamatan Tegalwaru,” ungkapnya.
Sementara Pjs Kades Kutamaneuh Eyim Suhaedi SH dalam arahannya menegaskan, RPJM kampung sangat penting dan sangat keterkaitan dengan penyusunan profil kampung yang juga harus dimiliki setiap kampung. Dengan adanya profil kampung dan RPJM, pembangunan yang dilaksanakan di setiap kampung akan lebih terarah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Terlebih saat ini pemerintahan kampung telah mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, baik yang dialokasikan dengan Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun nantinya yang bersumber dari APBN.
Ditambahkan Eyim, dengan adanya RPJM, juga akan menjadi tolak ukur dalam capaian kinerja pemerintahan dari tahun ke tahun. Setiap program yang dilaksanakan pemerintahan kampung akan lebih terukur dengan adanya perencanaan yang disusun melalui RPJM. Untuk itu, Ditambahkan Eyim, dia berharap para kepala dusun dapat mengikuti penyusunan Anggaran Jangka Menengah Desa ini hingga selesai. “RPJM ini sangat penting sebagai acuan kita dalam melaksanakan kegiatan, jadi pemerintahan kampung harus menyusun  RPJM,” ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Samad (29) warga Desa Kutamaneuh yang juga tokoh pemuda Dusun Cicangor, mengatakan dalam proses penyusunan perencanaan penyusunan, hal yang perlu diperhatikan adalah uraian modul, meliputi tujuan, hasil perbaikan serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dengan tujuan yang diharapkan. (cr1)

Pengelola PNPM Latih Kader Teknik Desa

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Puluhan Para kader teknik desa, dilatih merancang perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pedesaan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa.
Pelatihan yang dilakukan di Aula Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Gemalembayung Lemahabang itu juga dilakukan menjelang pencairan Dana Daerah Usaha Bersama (DDUB) dan UU Desa tahun depan.
Fasilitator Kecamatan UPK PNPM Lemahabang Cucu Supyandi mengatakan, Untuk mendukung kemandirian dan otonomi desa, para kader teknik  harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam aspek teknik, mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, serta melestarikan sarana prasarana desa secara mandiri dan berkualitas.
Yang sukses itu lanjut Cucu, adalah kader teknik yang hanya sedikit bantuan dan pengawasan dari Fasilitator Teknik, sehingga desa bisa dikategorikan dalam beragam kategori sesuai dengan indikatornya, yaitu Desa Mamdiri, Desa Transisi dan Desa Pemula. "Mereka kita latih seberapa mandirikah desanya, diukur dengan indikator dan parameter penilaian teknisnya," katanya.
Lebih jauh Cucu menambahkan, pihaknya juga memberitahukan menjelang pencairan DDUB berikut pelaksanaaan UU Desa nantinya, agar kompeten dalam menyusun, mengelola, sampai dengan mendesain infrastruktur bisa sesuai sasaran dengan volume, metode, peta dan kebutuhan sarananya, yang pada ujungnya bisa membuat laporan kemajuan dan laporan akhir. "Kader teknik ini harus punyai keterampilan menguasai format-format pendalaman masalah dan kebutuhan sampai penyelesaiannya," ujarnya.
Ketua UPK Gema Lembayung H Nana Nurundana mengatakan, suksesnya program UPK tidak lepas dari peran semua kelompok dan TPK, satu diantaranya adalah kader teknik, karenanya penguasaan aspek lapangan seperti desain teknis prasarana dan administrasi pekerjaan serta tahu cara meningkatkan kapasitas masyarakat diperlukan agar program bisa berjalan baik.
Lanjutnya, kemampuan mengukur panjang, lebar, tinnggi dan menghitung luas, volume serta kecepatan harus teliti, agar sarana dari pendanaan BLM tersebut tepat sasaran dan tepat volume saat digunakanan.
Selain BLM, dana DDUB yang diperkirakan cair minggu-minggu ini juga tak kalah pentingnya, meskipun volumenya disesuaikan berdasarkan perangkingan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus, karena sedikitinya 5 item fisik disiapkan untuk membangun sarana pedesaan. Nana menyebut seperti Infrastruktur jalan, turap, irigasi, pengerasan sampai dengan rabat beton. "Kader teknis jelas harus disiapkan, apalagi infrastruktur kita juga akan dijalankan lewat DDUB yang minggu ini akan cair," ujarnya. (rud)

BPMPD Benahi Kualitas BKAD dan UPK

*Kapasitas PNPM Tegalwaru Ditingkatkan

TEGALWARU, RAKA - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kecamatan Tegalwaru, mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Tegalwaru,Selasa (4/11) melibatkan sejumlah kepala desa dan ketua BPD seluruh Kecamatan Tegalwaru dan peserta PNPM Mandiri Perdesaaan dari BKAD, BP-UPK dan dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan. "Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada BKAD tentang strategi pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif kedalam sistem pembangunan daerah. Selain memperkuat kapasitas dan kemandirian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) agar mampu berperan seoptimal mungkin, dan mengembangkan diri sebagai pengelola lembaga keuangan mikro dan pelaku pembangunan (partisipatory development agency)," ucap Sekretaris Kecamatan H.Jumria S.Sos.
Jumria mewakili Camat Tegalwaru Drs.H.Sudjana yang berhalangan hadir. Terselenggaranya kegiatan tersebut, sebetulnya terkait konsep pemberdayaan masyarakat yang menganut azas Tri Daya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan sumber daya alam (SDA) dan fasilitasi keuangan pengembangan usaha. "Dengan meningkatkan kapasitas BKAD dan UPK dalam rangka pengembangan usaha ekonomi lokal yang lebih terorganisir, diharapkan akan memperkuat jaringan kelembagaan antar BKAD dan UPK dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas Badan Pengawas UPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap UPK dengan metode mengikuti perkembangan teknologi yang dikembangkan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UPK," tutur Jumria.
Sementara itu dalam sambutan Ketua BPM-PD yang disampaikan Siti murmala, mengatakan pelatihan itu merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan. "Masyarakat pada hakekatnya mengusung nilai-nilai yang terkandung dalam PNPM Mandiri pedesaan," ucap Siti.
Nilai-nilai tersebut, lanjut Siti, seperti gotong-royong, keberpihakan pada orang miskin dan transparansi pada hakekatnya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat memiliki posisi yang demikian penting dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
Masih terkait penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas BDAD, BP UPK dan UPK PNPM, Ketua PNPM Desa Cintalaksana, Aap, mengatakan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban umum. "Pondasi yang telah diletakkan PNPM dalam pembangunan Kecamatan Tegalwaru adalah sistem perencanaan dari oleh dan untuk masyarakat. Itu disinergikan dan diintegrasikan untuk memperkuat sistem perencanaan reguler yang sudah ada, menuju pembangunan Kecamatan Tegalwaru serta Desa desa yang ada di Kecamatan ini yang nantinya lebih sejahtera dan lebih berdaya saing," ucap Aap.
Sementara di tempat lain peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas PNPM Mandiri Desa Kuta Langgeng yang juga Pjs Kades Kuta Langgeng, Bang Jack, mengatakan, agar tetap pada garis kemandirian memang tidak mudah untuk mencapainya. Tapi kalau kesadaran ini terus digulirkan akan mampu mencapainya. walaupun beberapa desa di Kecamatan Tegalwaru tak terlepas dari permasalahan dan kendala yang ditimbulkan. "Kalau ada yang pinjam uang yang penting mengembalikan uang pinjaman itu. Jangan lagi banyak alasan yang dibuat-buat. Karena masalah PNPM Mandiri terutama soal program simpan pinjam SPP ternyata juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia dan persoalan sama," ujar Pjs kades ini. (cr1)

UPK PNPM Tempuran Bermasalah

-Tahun Ini tak Dapat Jatah

TEMPURAN, RAKA - Masalah hukum yang panjang dan tidak kunjung selesai, membuat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri menetapkan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Tempuran bermasalah. Surat dengan nomor 414.2/8567/PMD teranggal 17 Oktober 2014 menyatakan UPK Tempuran sebagai kecamatan yang bermasalah.
Ketua UPK PNPM Tempuran Kasum Sanjaya mengatakan, kabar buruk itu menimpanya akibat ulah mantan ketua UPK yang bertugas tahun 2008, Ludi Amaludin. Kini 14 desa harus menelan pil pahit karena disanksi dengan ancaman pembatalan pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bahkan SK penugasan fasilitator kecamatan dan fasilitator teknik juga dicabut seiring dengan turunnya surat tersebut. "Kami harus menelan pil pahit, Dirjen PMD dengan surat yang ditujukan pada UPK Tempuran telah memangkas harapan dan optimisme pelaku UPK dan pemerintah kecamatan dan desa," keluhnya.
Kasum menilai, selama ini progres pengembalian yang terus digenjot sampai dengan proses hukum yang ditempuh tidak sama sekali dijadikan pertimbangan pihak Dirjen PMD, karena yang membuatnya kecewa adalah UPK Tempuran masih dianggap tidak ada proses penanganan masalah yang signifikan. Padahal menurutnya, semua perintah dan arahan Dirjen PMD sudah dilakukan oleh pihaknya. "Kami nilai yang melakukan adalah oknum UPK, tapi mengapa masyarakat desa harus menjadi korban," ujarnya.
Kasum menambahkan, tanpa bantuan dari Forum UPK sekalipun, hari Kamis pagi pihaknya bersama Badan Pengawas UPK, BKAD dan UPK akan menyambangi kantor Dirjen PMD untuk menanyakan sebetulnya untuk pencabutan kecamatan bermasalah itu. Apa saja dan mengapa progres penanganan masalah tidak sampai ke meja Dirjen PMD atau bagaimana. Kemudian lanjutnya, apa solusi terbaik untuk Tempuran. Karena akibat oknum pengurus masyarakat yang menjadi korban.
Terpisah, Fasilitator Kecamatan Tempuran Dwi Novianti mengatakan, dengan adanya surat ini masyarakat Tempuran tidak dapat melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan satu tahun ini. Namun andai saja mantan ketua UPK yang pernah menyandang jabatan anggota DPRD itu mau cepat memenuhi pembayaran hutang ke UPK sampai 80%, maka UPK dan masyarakat Tempuran masih bisa  menjalankan program PNPM, namun karena uang UPK yang digunakan mantan ketua UPK itu terlalu banyak sehingga prosesnya perlu klarifikasi satu per satu, termasuk para kelompok peminjam yang menunggak di UPK. Dia khawatir masih banyak yang belum diakui mantan ketua UPK itu. Sementara saat ini, UPK dan masyarakat Tempuran justru hanya bisa gigit jari, termasuk FK dan FT sepertinya yang terancam ditarik. "Tapi kami sampai sekarang masih tetap tugas dulu di Tempuran," ujarnya. (rud)

Dana Daerah Usaha Bersama Dipersoalkan

Mantan Kepala Desa Rawagempol Wetan H Udin Abdul Ghani mengaku kecewa atas ketidakmerataan Dana Daerah Usaha Bersama (DDUB) setelah turunnya surat dari Dirjen Pemberdayaan Masayarakt Desa (PMD) tanggal 8 Oktober. Pasalnya, dana yang sebelumnya dijanjikan Rp 100 juta per desa itu harus kembali dirangking sesuai kebutuhan lewat Musyawarah Antar Desa (MAD).
Udin mengaku sangat kecewa, karena sejak awal hearing dengan kepala BPMPD sudah diberi angin segar, meskipun saat itu pihak kades dan Apdesi sudah menduga-duga bahwa program ini tidak akan semulus bantuan keuangan ataupun bantuan sosial. Namun herannya, mengapa dana ini diserahkan lewat Unit Pelaksana PNPM, padahal biasanya langsung masuk ke desa, padahal anggrannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karenanya lanjut Udin, pihaknya prihatin karena sejak awal pihak pemkab masih kurang pro terhadap kades. "Jelas kecewa, mendadak dirangking lagi, dari desa-desa sejak saya menjabat RAB sudah rampung. Sayangnya surat dirjen ini mendadak lagi datangnya, pasti desa harus mengubah kembali RAB, apalagi sesuatunya harus lewat penetapan camat (SPC)," ujarnya.
Kekececewaan tersebut juga ia anggap wajar, karena sebelumnya UPK dan kades sudah menyosialisasikan kepada masyarakat peruntukannya dari dana dengan nominal Rp 100 juta. Sayangnya sesal Udin, ternyata tidak terealisasi sesuai harapan dalam sosialisasi.
Namun, kalau pun terealisasi mungkin sidah kebijakan Pjs kades, hanya pihak desa menyerahkan kebijakan pemkab. Barangkali tambahnya, adilnya soal mekanisme perguliran, proses dan pencairannya barangkali seperti itu. Hanya pada intinya, baik mantan kades maupun Pjs kades tetap akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari atas. "Namanya juga desa hanya menerima, walaupun seharusnya cukup 100 juta untuk program yang diajukan, ternyata hasilnya haris dirangking, ya sudah nerima-nerima saja meskipun saya pastikan tidak akan tercover semua," lanjutnya.
Fasilitator PNPM Kecamatan Lemahabang Cucu Supyandi mengatakan, dari semua kabupaten di Indonesia, hanya Karawang yang mendapatkan surat edaran kembali dari Dirjen PMD yang ditujukan kepada satuan kerja di BPMPD Karawang. Isinya, penggunaan dana DDUB wajib mengikuti mekanisme PNPM, dengan prinsip pendekatan menggunakan basis kecamatan, open menu dan prioritas usulan kegiatan. Sehingga FK dan Faskab harus memfasilitasi kembali penyelenggaraan MAD khusus, kemudian disusun dalam sistem perankingan. Artinya, DDUB yang semula diplot merata Rp 100 juta per desa tidak akan melulu berjumlah demikian, karena harus menyesuaikan perangkingan, ujungnya desa tertentu mungkin akan bergulir Rp 100 juta, atau mungkin Rp 70-80 jutaan. "Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam APBN tahap III hanya dapat dicairkan apabila DDUB sudah 100 persen telah dicairkan," ujarnya.
Lebih jauh Cucu menambahkan, DDUB 5 persen yang alokasinya untuk dana koshering sudah cair, Lemahabang sendiri sudah turun Rp 67 juta dan ajuannya sudah include dengan usulan, karena yang 5 persen itu adalah DDUB wajib, sementara DDUB tambahannya yang bakal digulirkan 2014 di Karawang Rp 24,2 miliar dari alokasi yang sudah ditetapkan harus lewat Surat Penetapan Camat. (rud)

Desa Gagal Dijatah PNPM Rp 100 Juta

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Dana Daerah Untuk Usaha Bersama (DDUB) yang sebelumnya disebut-sebut dana pemerataan dari APBD untuk desa yang alokasinya sampai Rp 100 juta per desa, nampaknya tidak akan terealisir.
Pasalnya, belakangan turun kembali surat edaran dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri tertanggal 8 Oktober yang menyatakan mekanisme DDUB harus lewat perankingan lewat Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus.
Fasilitator PNPM Kecamatan Lemahabang Cucu Supyandi mengatakan, dari semua kabupaten di Indonesia, hanya Karawang yang mendapatkan surat edaran kembali dari Dirjen PMD yang ditujukan kepada Satuan Kerja di BPMPD Karawang. Isinya, penggunaan dana DDUB wajib mengikuti mekanisme PNPM, dengan prinsip pendekatan menggunakan basis kecamatan, open menu dan prioritas usulan kegiatan. Sehingga tambahnya, FK dan fasilitator kabupaten harus memfasilitasi kembali penyelenggaraan MAD Khusus, kemudian disusun dalam sistem perankingan.
Artinya, DDUB yang semula diplot merata Rp 100 juta per desa tidak akan berjumlah demikian, karena harus menyesuaikan perangkingan, ujungnya desa tertentu mungkin akan bergulir Rp 100 juta, atau mungkin Rp 70-80 jutaan. "Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam APBN tahap III hanya dapat dicairkan apabila DDUB sudah 100 persen telah dicairkan," ujarnya.
Lebih jauh Cucu menambahkan, DDUB 5 persen yang alokasinya untuk dana koshering sudah cair, Lemahabang sendiri sudah turun Rp 67 juta dan ajuannya sudah include dengan usulan, karena yang 5 persen itu adalah DDUB wajib, sementara DDUB tambahannya yang bakal digulirkan 2014 di Karawang Rp 24,2 miliar dari alokasi yang sudah ditetapkan harus lewat Surat Penetapan Camat (SPC). "Mekanisme kemarin ya diralat karena turunnya edaran Dirjen PMD kembali, artinya kita harus merangking kembali yang alokasinya nanti disesuaikan kebutuhan dan setiap desa belum tentu dapatnya Rp 100 juta karena ajuan dalam MAD Khusus tidak mesti sama dengan MAD perankingan BLM. Kebetulan di Lemahabang DDUB nanti Rp 1,1 triliun untuk 11 desa. Tapi di lapangan ya harus kembali ke perangkingan," ujarnya.
Sekretaris Forum UPK Karawang Ahmad Sapei mengeluhkan turunnya kembali edaran Dirjen PMD, ia khawatir UPK justru menjadi korban kritikan sejumlah kepala desa, karena sebelumnya sudah menyosialisasikan dana DDUB ini merata ke setiap desa seperti halnya bantuan gubernur sebesar Rp 100 juta. Sementara saat ini, akibat edaran tersebut desa harus menyesuaikan kebutuhan, karena tidak akan semua desa diplot Rp 100 juta. "Dulu Apdesi yang minta pemerataan sekarang dirangking dan akan keluar sesuai kebutuhan, nanti bagaimana UPK ini, sementara kita hanya sebagai pelaksana," katanya.
Dihubungi Terpisah Pejabat Operasional Kegiatan (PJOK) BPMPD Karawang Indra Susanto mengatakan, DDUB yang 5 persen sudah cair, namun untuk DDUB tambahan harus kembali menunggu ajuan setelah UPK menyelenggarakan MAD Khusus sesuai perangkingan, pasalnya nominal DDUB yang bersumber dari APBD masuk kategori terbesar se Indonesia. Ia berharap, usai MAD dan segera ditetapkan lewat Surat Penapatan Camat (SPC) segera diajukan. "Saya berterima kasih atas semua saran dan kritik, tapi mohon sabar dulu lah karena DDUB ini nunggu SPC dan MAD Proritas dan Revisi RAB dulu, Insya Allah selesai minggu-minggu ini," tutupnya. (rud)

Mediasi kecamatan pangkalan dan tempuran ke dirjen PMD

Karawang(23/10).Berdasarkan keputusan pada tanggal 17 Oktober 2014 bahwa kabupaten karawang untuk dua kecamatan tempuran dan pangkalan termasuk kedalam.status kecamatan bermasalah. Sehingga para pelaku PNPM MPd kecamatan tempuran dan pangkalan mencoba untuk melakukan mediasi ke dirjen PMD bagaimana kelanjutan jika sudah di tetapkan sebagai kecamatan bermasalah. Pada hari kamis, 23 Oktober 2014 bertepatan dengan dilaksanakan rakor fk ft di kecamatan tirtajaya, faskab karawang bapak widiantoro mendampingi perwakilan dari tempuran dan pangkalan untuk bisa mediasi dengan pihak dirjen PMD.

Rakor FK FT Bulan Oktober 2014 Karawang

Karawang(23/10). Rakor bulan oktober di laksanakan pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2014 berlokasi di gedung PGRI kecamatan Tirtajaya dan RM Pedo Interchange karawang. Rakor di hadiri oleh semua FK, FT dan Tim Faskab dan d buka oleh PJOK tirtajaya oleh bapak Darsono. Dalam rakor tersebut membahas tentang hasil audit Internal, kegiatan dana bergulir, update aplikasi dan info management.

Audit Investigasi BPKP kecamatan Tempuran

Karawang(21/10). Sebagai tindaklanjut penanganan masalah Kecamatan Tempuran dalam proses Litigasi penanganan Tipikor Resor Karawang, untuk menghitung Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dana SPP/UEP program PNPM-MPd maka dilakukan audit investigasi oleh BPKP dengan menghadirkan seluruh kelompok macet di semua Desa tahun 2004-2013.

17 Desa Masuk Program PPMK

Guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP), bakal menggelar program peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas (PPMK). Dalam program ini, ada 17 desa/kelurahan yang bakal difasilitasi.
Kordinator PNPM MP Kabupaten Karawang Jejen Zaenal Arifin mengatakan, tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah untuk mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat, dengan menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat berbasis tridaya. "Intervensi PNPM Perkotaan yang dilakukan, terdiri dari transformasi sosial masyarakat dari miskin menjadi berdaya, kemudian menuju mandiri dan pada akhirnya tercapai tatanan masyarakat madani," katanya pada RAKA kemarin.
Sejalan dengan kebijakan tim pengendali PNPM Mandiri, lanjut Jejen, tahun 2012-2014 merupakan fase kemandirian, yang difokuskan pada upaya membangun kemandirian masyarakat. "Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada fase kemandirian adalah pertama memperkuat kelembagaan masyarakat. Kedua mengembangkan program penghidupan masyarakat melalui penguatan KSM dan ketiga mengembangkan program kawasan permukiman produktif, melalui neighbourhood development," tuturnya.
Salah satu program pengembangan kehidupan masyarakat, tambah dia, dilakukan melalui Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis KSM (PPMK).
Untuk pelaksanaan program PNPM-MP pada tahun 2014 ini, Kabupaten Karawang ada 17 desa/kelurahan masuk dalam fasilitasi program peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas dengan bantuan stimulant untuk satu desa senilai Rp 110 juta. "Tahapan pelaksanaan kegiatan program peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) masih pada tahapan pengenalan program kepada tenaga pendamping/konsultan melalui kegiatan coaching. Kegiatan pembekalan PPMK ini bukan hanya dilaksanakan kepada tim pendamping saja akan tetapi di lanjutkan terhadap KSM-KSM program PPMK di 17 desa/kelurahan selama 8 kali pertemuan," pungkasnya. (asy) 

Purwasari Ajukan Dana DDUB

PURWASARI, RAKA - Kecamatan Purwasari mengajukan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastuktur desa. Dana itu dikelola melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan. Sementara pengajuan dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pengguliran dana dikelola PNPM Kecamatan.

"Saya tadi melalui rapat minggon mengumpulkan semua UPK PNPM Kecamatan dan TPK Kecamatan untuk melakukan kordinasi. Sementara untuk pengajuan bisa langsung disampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang. Saya masih menunggu surat dari Camat Kecamatan Purwasari mengenai rekomendasi pengajuan dan secepatnya akan diberikan ke BPMPD," ujar Kasie Ekbang Kecamatan Purwasari, Endang Kurnia, di ruang kerjanya, kemarin.
Endang menambahkan, sesuai surat edaran Kementrian Dalam Negeri nomor 900/8052/PMD dengan memperhatikan surat BPMPD Kabupaten Karawang nomor 017/904/PUEM perihal pengunaan dan penyaluran dana daerah urusan bersama (DDUB) PNPM. Kementrian dalam negeri mengalokasikan dana tambahan dengan sebesar Rp 24.200.000.000 se Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan infrastuktur desa. Pemerintah Kecamatan wajib mengikuti dengan mekanisme pendekatan yang menggunakan prinsip open menu dan skala prioritas.
Selain itu, Kecamatan Purwasari kebanyakan mengajukan untuk pembangunan infrastuktur desa seperti pembangunan drainase jalan, turab penahan tanah. "Saya mengusulkan pembangunan infrastuktur perdesaan dan pencairan serta penggunaan dana tambahan DDUB mengikuti petunjuk teknis penggunaan dana bersama mulai tanggal 17 Februari 2014. Dana tambahan menggunakan dana APBN tahap 2 dan dikelola langsung melalui UPK PNPM mandiri pedesaan," ujarnya.
Dia melanjutkan, dana daerah urusan bersama baru masing-masing per desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 100 juta dan digunakan sesuai hasil musyarawah masyarakat dengan UPK PNPM. Pemerintah Kecamatan memfasilitasi semua pembangunan desa dan melakukan verifikasi serta pengontrolan untuk menghindari penyelewengan dana bantuan tersebut. Selain itu, informasi dari BPMPD Kabupaten Karawang alokasi dana sudah ada dan pengajuan dapat diproses sehingga dicairkan melalui TPK masing-masing desa.
"Alokasi tergantung hasil usulan musyawarah PNPM untuk Kecamatan Purwasari kebanyakan pembangunan drainase sma turab penahan tanah dan informasi dana sudah ada di kabupaten tinggal diajukan saja. Hanya Kabupaten Karawang se jawa barat yang tahu mendapatkan dana daerah urusan bersama," katanya.
Ditambahkan Endang, masyarakat Desa Darawolong mengajukan pembangunan drainase sepanjang 650 meter di Dusun Krajan dengan alokasi dana sebesar Rp 97.500.000, Desa Purwasari untuk turab penahan tanah sepanjang 100 meter di Dusun Kaliurang alokasi dana sebesar Rp 100.000.000, Desa Mekarjaya pembangunan drainase sepanjang 624 meter di Dusun Serang alokasi dana Rp 101.500.000.
Sementara Desa Cengkong mengajukan pembangunan drainase sepanjang 624 meter di Dusun Serang dengan alokasi dana sebesar Rp 100.500.000, Desa Sukasari pembangunan drainase sepanjang 470 meter di Dusun 2 dengan alokasi dana Rp 101.000.000, Desa Karangsari mengajukan pembangunan turab penahan tanah sepanjang 286 meter di Dusun Kacepet alokasi dana sebesar Rp 98.000.000, Desa Tamelang  pembangunan turab penahan tanah sepanjang 242 meter di Dusun Sukamulya alokasi dana Rp 100.600.000 masyarakat Desa Tegalsari mengajukan pembangunan drainase sepanjang 670 meter dengan alokasi dana sebesar Rp 100.900.000.
"Saya berharap proses pengajuan DDUB secepatnya dapat diproses serta pencairan dapat dilakukan secepatnya dan pembangunan infrastuktur desa dapat langsung dirasakan masyarakat Kecamatan Purwasari," pintanya. (Ben)

Pengelola PNPM Curhat ke Dewan

TEMPURAN, RAKA - Sampai menjelang akhir oktober tahun ini, Unit Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tempuran masih menggantungkan kepastian pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Polres Karawang.
Bingung apa yang harus diperbuat, Ketua UPK Tempuran Kasum Sanjaya curhat kepada anggota DPRD Karawang. "Kita sudah banyak mengupayakan, pemeriksaan jalur hukum sampai dengan turunnya BPKP, tapi BLM tak kunjung cair juga, tolonglah diupayakan," katanya di sela-sela reses 8 anggota DPRD Dapil IV di Aula Kantor Kecamatan Tempuran.
Menurutnya, di saat desa lain di luar Kecamatan Tempuran yang sudah mencairkan BLM bahkan sudah pelaksanaan fisik, namun UPK yang dipimpinnya harus terus menanti kapan bisa dicairkan, terlebih penetapan tersangka terhadap mantan Ketua UPK masih terus dalam proses dan entah kapan. Karenanya, lanjut Kasum, dirinya beraharap anggota DPRD bisa segera melakukan tindakan konkrit bagi Kecamatan Tempuran agar BLM bisa segera cair. "Pak dewan tolong dorong lah, BLM ini penting untuk pembangunan desa," katanya.
Camat Tempuran Suwandi mengatakan, pihaknya berupaya maksimal membantu UPK agar kecamatan ini tidak dikategorikan kecamatan bermasalah akibat tunggakan. Bahkan, sampai proses hukum berlangsung sekalipun, pihaknya terus mendampingi UPK agar pemerintah pusat mencabut kategori bermasalahnya, karena progresnya sudah berjalan dengan maksimal, sehingga PNPM tetap bisa segera dicairkan. "Kita tidak tinggal diam, sejak awal sampai sekarang masuk keranah hukum juga terus diupayakan maksimal," ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Karawang Mulya Syafari mengatakan,   Kecamatan Tempuran jika mau cair sejak awal, harusnya segera ada penetapan tersangka kepada pelaku penyelewengan dana bergulir yang kemudian dibawa Dirjen Pemberdayaan Masyarakat (PMD). Informasi yang didapatkannya, waktu sudah tersisia 2,5 bulan lagi sampai akhir tahun, kesempatan ini harus segera dikejar agar BLM tetap bisa cair.
Tinggal masalahanya lanjut mantan Ketua UPK Lemahabang ini, masyarakat kelompok di UPK harus mendorong pihak polres menetapkan tersangka yang kemudian diurus ke pihak kejaksaan bisa dipercepat, karena diyakininya, PMD masih menunggu berkas P21. Karenanya, ia di komis B mengupayakan persoalan ini segera dikoordinasikan kepada pihak Satuan Kerja (Satker) BPMPD Karawang, agar masyarakat Tempuran tetap bisa segera menikmati pembangunan dari dana fisik BLM, karena Dana Daerah Untuk Usaha Bersama (DDUB) Rp 100 juta pun sempat terhambat masuk UPK lantaran harus melalui prosedur yang ada di PNPM, antara lain perankingan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). "Nanti kita dorong dan koordinasikan dengan BPMPD, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan," harapnya. (rud)

kunjungan Monev Korprov Jabar ke kecamatan Banyusari

Karawang(17/10). Kedatangan korprov PNPM MPd bapak sigih arto ke kabupaten karawang pada hari jum'at, 17 Oktober 2014 untuk monev ke kecamatan banyusari. Kedatangan beliau bersamaan agenda Tim Faskab yang setelah melakukan Rapat Internal Tim Faskab karawang. Kunjungan ke banyusari di dampingi oleh bapak widiantoro dan purwanto selaku faskab dan ass.faskab karawang. Sedangkan tim yang lainnya monitoring ke kecamatan rawamerta karena sedang ada pertemuan kades bpd di kecamatan rawamerta.

Rapat Internal Tim Faskab bulan oktober 2014

Karawang(17/10). Rapat Internal Tim Faskab bulan Oktober 2014 di laksanakan oleh tim faskab karawang pada tanggal 17 Oktober 2014 bertempat di kantor faskab perum johar indah karawang timur. rapat di hadiri oleh semua 
Tim Faskab sebelum.mereka memonitoring ke lapangan atau ke kecamatan. 
Hasil rapat internal membahas kekurangan 
Fasilitator teknik d kecamatan pakis jaya serta membahas perkembangan progres 2 kecamatan bermasalah

Audit Internal ke kecamatan batujaya TA 2014

Batujaya (15/10). Audit internal perencanaan, pengadaan barang dan jasa, kegiatan dana bergulir, dan kegiatan keuangan UPK untuk TA 2014 dilakukan oleh semua tim faskab di kecamatan batujaya. Hari Rabu, 15 Oktober 2014 untuk perencanaan kegiatan integrasi cukup lumayan baik walaupun masih ada yang kurang. Sedangkan pengadaan barang dan jasa masih banyak yang kurang di karenakan sudah lama untuk kecamatan ini ke kosongan FT sehingga ada beberapa point yang di anggap kurang dari segi penilaian Audit Internal. Semua pelaku pnpm di hadirkan di sini untuk kelengkapan dan keterangan dalam hal penilaian Audit Internal.

Pelatihan PL dan PL UPK kab karawang dan purwakarta

Karawang(10/10). Pelatihan PL dan PL UPK TA 2014 kabupaten karawang di gabung dengan kabupaten purwakarta. Pelatihan PL dan PL UPK di laksanakan pada hari rabu- jum'at, 8-10 Oktober 2014 berlokasi di kampung wisata cigeuntis kecamatan tegalwaru kabupaten karawang

Sinergitas PNPM Dengan Pemerintah Daerah Diperlukan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) salah satu program yang dinilai sukses dalam membantu menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, perlu sinergitas antara pelaku PNPM bersama dengan pemerintah.
Untuk mewujudkan sinergitas tersebut, pendamping PNPM-MP, Satker PIP-P2KP, Sekertariat TKPK-D, Forum Komunikasi Antar BKM melakukan silaturahmi dengan Wakil Bupati Karawang dr Cellica Nurachdiana yang juga dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Cipta Karya baru-baru ini.
"PNPM adalah kebijakan nasional mengenai upaya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penanggulangan kemiskinan, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan untuk menyediakan aset dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, terutama kelompok perempuan dan  miskin, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki tata kelola," kata Kordinator PNPM MP Kabupaten Karawang Jejen Zaenal Arifin mengatakan.
Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah tersebut, lanjut Jejen, pihaknya menyampaikan mengenai dasar hukum pelaksanaan program, strategi transformasi sosial ekonomi program PNPM-MP dari masyarakat miskin, berdaya, mandiri dan madani melalui tujuh tahapan pembelajaran yang terjadi di masyarakat. "Kami juga menyampaikan wilayah dampingan PNPM-MP Kabuapetn Karawang tersebar di tujuh kecamatan dan enam puluh tujuh desa/kelurahan, serta struktur organisasi pengelola PNPM-MP," tuturnya.
Diteruskannya, nilai investasi BLM PNPM-MP dari tahun 2010 sampai dengan 2013 senilai Rp 38.781.750.000, terdiri Rp 34.239.250.000 bersumber dari bantuan pusat dan 4.542.500.000 dana pendamping kabupaten. "Alokasi BLM PNPM-MP tahun 2014 senilai Rp 10.922.500.000, bersumber dari bantuan pusat, dana pendamping kabupaten dan dana pemerataan desa/kelurahan," ujarnya.
Jejen menambahkan, peran strategis tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPK-D) kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) kabupaten/kota dan penjabaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Juga untuk terselenggaranya secara periodik pertemuan koordinasi dan atau forum komunikasi interaktif lintas pelaku dalam penanggulangan kemiskinan. "Akses informasi publik atas kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bisa tercipta dengan baik. Terjalinnya kemitraan yang berkesinambungan dengan berbagai pihak dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan tersedianya informasi dan laporan berkala secara berjenjang, tentang perkembangan pelaksanaan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan," pungkasnya. (asy)

Cipta Karya Pasang 80 Titik PJU di Mekarbuana

TEGALWARU, RAKA - Saat ini ada beberapa program desa yang belum terlaksana di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru. Selain beras miskin (raskin), normalisasi kali Cibeet juga hal yang perlu diperhatikan, disamping program PNPM dan penerangan jalan umum (PJU).

Plt Kades Mekarbuana Yudi Rahardi Sp, mengatakan itu, Jumat (19/9), ketika bertemu RAKA di Kecamatan Tegalwaru. Untuk beras miskin, kata Yudi, per kepala keluarga penerima subsidi pemerintah tersebut mendapatkan 10 kg. Hanya saja, beras itu belum dikucurkan ke masyarakat karena dana yang ada di kas desa tidak ada. Alasannya, raskin itu kan tetap dibayar oleh desa sebelum didistribusikan ke masyarakat. Tetapi Bagaimana mau membayar kalau uangnya tidak ada.
Demikian program-program lain juga belum berjalan secara optimal. Hal itu terjadi, menurut Yudi karena terbengkalai oleh proses pemberhentian kepala desa. Karenanya, diakui Yudi, sebagai Plt kades dirinya bertanggang jawab untuk melanjutkan program pembangunan yang tertunda. "Selain raskin, program desa lainnya yang tertunda adalah penerangan jalan umum (PJU) dan normalisasi Kali cibeet," ujarnya.
Kedua program ini menurutnya menyangkut kemaslahatan orang banyak. Karena itu akan menjadi prioritas program selanjutnya Desa Mekarbuana, disamping penyuluhan PNPM tepat guna. "Untuk program PNPM nantinya kita akan menumbuhkan kesadaran warga tentang pentingnya PNPM dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya bila mau pinjam harus mau mengembalikannya," tegas Yudi. 
Kesulitannya saat ini, dilanjutkan Yudi, setelah dirinya menjabat Plt Kades, diakuinya dirinya harus bekerja lebih ekstra untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa yang dinilainya masih minim. Yudi tidak ingin ada pejabat desa yang menelepon berkali-kali menanyakan tentang program pembangunan yang sedang berlangsung. "Saya mengalami seperti itu. Ketika ada program pengecoran jalan lingkungan di kampung, seorang Kepala urusan (KaUr) kebingungan dan hampir tiap detik saya diteleponi," ujar Yudi.
Dan itu, menurut Yudi salah satunya. Hal lain yang akan dibenahinya adalah manajemen keuangan desa. Dia tidak ingin ada pejabat desanya yang tidak mengerti menenai pembukuan. "Memprihatinkan sekali ketika mengetahui ternyata ada kaur tidak mengerti pembukuan," pungkasnya.
Kendati demikian Yudi tidak memungkiri saat pemerintahan terdahulu, program desa tidak berjalan optimal. Bahkan warga sendiri tidak pernah tahu program-program pembangunan di desanya. "Entah kenapa bisa seperti itu. Padahal hal-hal itu penting untuk masyarakat, apalagi berkenaan dengan kesejahteraan seperti beras miskin itu tadi," ucap dia.
Yudi sendiri mengaku tidak habis pikir mengapa program raskin di Mekarbuan tidak berjalan. Padahal itu merupakan program pemerintah pusat. Mestinya uang kas desa itu ada sehingga tidak sampai pinjam sana sini. "Insya Allah, dengan enam bulan ini saya menjabat, programnya satu persatu akan saya laksanakan walaupun lambat. Seperti Kas yang tidak ada. Coba akan disilang dengan kucuran dana program PNPM dan program normalisasi kali," ucapnya.
Terkait program penerangan jalan umum dirinya secepatnya akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya. Tidak hanya bahkan Yudi mengaku dirinya akan membuat website Desa Mekarbuan. Melalui website itu dia berharap masyarakat Indonesia mengetahui program-program dan visi serta misi Desa Mekarbuana.
Secara terpisah, Kaur ekonomi dan masyarakat, Casmugi.SPdi ketika dikonfirmasi terkait program penerangan jalan umum di Desa Mekarbuana sama sekali tidak menampik. "Saat ini program penerangan jalan umum sedang berjalan. Sebanyak 80 titik pemasangan akan dipasang di Desa Mekarbuan," ucap Casmugi.
Dia menambahkan sebagai penanggungjawab bila ada kerusakan, PLN telah menunjuk mitranya yaitu PT.Cipta Karya sebagai pemeliharaan dan perbaikannya. "Sekarang ini pemasangan sedang dilakukan di dusun Sirnaruju hingga Parakanbadak sebanyak 20 titik," ujar Casmugi. (mg1)

Sering 'Dikerjai' Pengelola PNPM

Melakukan verifikasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa-desa bukanlah perkara mudah. Pasalnya, saat hendak melakukannya pengurus TPK PNPM acapkali tidak berada di tempat.
Bertugas untuk membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri, Pendamping Lokal (PL) harus menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM di desa-desa. Demikian dikatakan PL UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon Elly Ermawati.
Sebagai satu-satunya PL perempuan di Karawang ini, dirinya dihadapkan dengan rasa lelah karena mengejar TPK hingga ke pelosok desa dengan honor Rp 500 ribu per bulan, namun peran PL diakuinya cukup strategis menjembatani program PNPM. Satu di antaranya  membantu fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK dan masyarakat dengan memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non teknis. "Kita berikan bimbingan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-cara menjaga kelestarian lingkungan dan cara administrasi, pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan, meskipun perempuan ya kita geluti saja," katanya.
Guru honorer di SDN Sukamulya 3 ini menambahkan, meskipun menjadi guru, dirinya berupaya membagi waktu berkantor di UPK dan ke lapangan saat pulang mengajar menemui TPK di desa-desa, tugasnya seperti mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis, partisipasi, sampai memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada fasilitator kecamatan dilakoni untuk sukseskan program UPK.
Saat ini, proses verifikasi terus dilakukan sampai rampung untuk kemudian menyiapkan papan informasi mengenai pekerjaan yang harus segera dibereskan. "Yang terpenting program UPK bisa beres dan tugasnya prosredural meskipun di lapangan menemui ragam kendala sulitnya menemui TPK," tutupnya. (rud)

Forum UPK PNPM di Karawang Bodong

CILAMAYA KULON, RAKA - Tidak memilik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), Forum Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang hadir sejak 2008 di Karawang dianggap ilegal. Pasalnya, forum itu tanpa perkembangan perluasan organisasi lantaran tidak ada pedoman baku, baik dari pusat apalagi di kabupaten.
Sekretaris UPK Singaperbangsa Nurhadi mengatakan, selama ini banyak kerancuan dalam pegelolaan forum UPK, karena wadah pengelola UPK tersebut tidak ubahnya seperti paguyuban tanpa struktur yang jelas. Selain enam tahun tanpa AD/ART, struktur forum UPK hanya ketua, sekretaris dan bendaharanya saja tanpa divisi apapun. Padahal, perkembangan UPK itu sendiri sudah berjalan normal, namun baru terpikirkan akhir-akhir ini dengan bakal terbentuknya Asosiasi UPK dari hasil rakor dan deklarasi di Solo. "Sekarang baru terpikirkan mau ada AD/ART dan divisi-divisi setelah deklarasi Asosiasi UPK di Solo, berarti kemarin-kemari ilegal dong," katanya.
menurutnya, kin pengelola UPK bukan lagi harus berkutat memikirkan perguliran, fisik dan SPP karena secara umum sudah lumrah dan program wajib. Karena harusnya saat ini, forum UPK harus lebih memikirkan taraf hidup UPK secara utuh sebagai wadah perjuangan. Banyak peluang usaha ketiga dan pemanfaatan industri besar di Karawang untuk diambil sisi manfaat oleh asoasiasi.
Menurutnya, selama ini UPK semakin dihadapkan dengan hal-hal sulit. Ia menyebut ancaman pemberhentian program, sampai pecahnya lembaga UPK dibagi dua bagian yaitu UPK Perguliran dan UPK Program, sehingga setiap laporan tidak lagi vertikal kepada Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) melainkan kepada UPK Program. Ia menganggap perlu asosiasi merumuskan AD/ART berikut struktur divisinya.
Sementara itu, Ketua Forum UPK Karawang Burhan Subarkah menepis anggapan ketiadaan pedoman organisasi forum UPK, pada dasarnya AD/ART lokal sudah ada, namun memang saat kemarin asosiasi nasional terbentuk, regulasi yang dituangkan dalam AD/ART harus menyesuaikan kembali pada asosiasi nasional. Rencananya, awal tahun depan bakal direvisi. "Nunggu AD/ART asosiasi nasional jadi dulu, tinggal sedikit lagi final," tukasnya. (rud)

BLM Tempuran Terganjal Status Hukum Pengelola UPK

TEMPURAN, RAKA - Fasilitator Kecamatan (FK) UPK PNPM Kecamatan Tempuran berharap, Unit Tipikor Polres Karawang segera menetapkan dua mantan oknum pengelola UPK menjadi tersangka, atas dugaan tindakan penyelewengan dana perguliran SPP dan UEP tahun 2009. Hal itu dianggap perlu, agar Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sudah masuk rekening bisa cair di kecamatan. "Kalau Tipikor tetapkan dua tersangka, baru BLM bisa cair karena yang berwenang kan mereka," kata FK Tempuran Dwi Novianti.
Menurutnya, meskipun sudah masuk rekening, namun BLM di Tempuran dan Pangkalan terancam tidak bisa cair sebelum P21 alias penetapan tersangka. Beruntung, UPK masih memiliki jeda meskipun lambat dicairkan yang diharapkan tidak mengganggu program secara keseluruhan. Hanya saja untuk bisa mencairkannya, perlu ada arahan dan intruksi lantaran UPK maupun fasilitator tidak berwenang mencairkan, meskipun dana sebesar Rp 540 jutaan sudah masuk rekening. Hari Kamis nanti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat memeriksa dan klarifikasi 116 kelompok, itu dilakukan agar progres dan laporan bisa segera selesai. "Kami hanya berperan mendampingi sejauh mana perkembangan pemeriksaan terhadap kelompok," ujarnya.
Ketua UPK Kecamatan Tempuran Kasum Sanjaya mengatakan, 116 kelompok akan dimintai keterangan BPK Jawa Barat dan Unit Tipikor Polres Karawang di kantor UPK Tempuran. Pihaknya memberikan undangan kepada semua kelompok agar bersedia hadir, meskipun diakui Kasum ada pula yang mengaku takut lantaran berhadapan dengan Tipikor. Pada dasarnya, BPK sedang hitung-hitung kerugian negara, apakah benar angka yang dikorupsi itu Rp 223 jutaan atau bahkan lebih. Karenanya, BPK yang akan mengutus timnya terdiri dari ketua tim, pengendali teknis dan anggota tim, ketiganya lanjut Kasum,  akan mengklarifikasi lewat kuisioner secara detail seperti besaran UEP dan SPP, yang diterima dan diserahkan kepada siapa saja saat UPK tahun 2009. Dan apakah kelompok tersebut dipotong tabungan untuk angsuran ke 12? Tidak sampai disitu, BPK juga akan menanyakan soal pelunasannya kepada UPK. "Ya hari Kamis siang nanti sudah kami undang 116 kelompok untuk diperiksa di UPK oleh BPKP," katanya. (rud)

Identifikasi ulang BPKP di kecamatan tempuran

Karawang(25/9). Bertepatan dengan adanya rakor fk ft akhir bulan september. Di upk kecamatan tempuran kedatangan BPKP pada hari kamis, 25 September 2014 untuk mengidentifikasi ulang untuk kecamatan tempuran yang masuk dalam ancar -ancar kecamatan bermasalah. Sampai berita ini di turunkan, masih berlanjut proses identifikasi.

Rakor FK FT akhir bulan september 2014

Karawang(25/9). Rakor akhir bulan september 2014 fk ft kabupaten karawang mengadakan rakor di aula kecamatan tempuran. Rakor di hadiri oleh semua fk dan ft kabupaten karawang, tim faskab dan operato dan assmis. Dalam rakor tersebut kedatangan pak agus wardana dari fms provinsi kabupaten karawang.

Sudah di mulai pelaksanaan fisik di kecamatan lemahabang

Lemahabang(23/9). Pencairan BLM tahap 1 TA.2014 sudah cair pada awal bulan september 2014 sehingga sudah di mulainya pelaksanaan fisik di kecamatan lemahabang.

Rapat minggon di kecamatan pangkalan

Pangkalan (23/9). Penyampaian penanganan masalah kasus litigasi program pnpm d kecamatan pangkaln, dan langkah-langkah penyelesaian agar pangkalan dapat dicabut dari kecamatan potensi bermasalah.

Partisipasi MAD DDUB kecamatan Tempuran sangat Antusias

Tempuran (18/9). MAD Penetapan tambahan DDUB di kecamatan Tempuran berjalan dengan lancar dan antusias tingkat masyarakatnya sangat bagus. Banyak masyarakat yang ikut partisipasi dalam penetapan tambahan DDUB. MAD penetapan tambahan DDUB di kecamatan tempuran di laksanakan hari kamis, 18 September 2014 bertempat di aula kecamatan tempuran.

Konsultasi dengan satker mengenai pencabutan kecamatan bermasalah

Jakarta(16/9). Konsultasi satker pnpm-mpd kab.Karawang dg satker pusat (Beny irawan) perihal mekanisme penambahan ddub Dan pencabutan potensi kecamatan bemasalah. Konsultasi masih berlangsung hingga berita ini di turunkan, hari selasa 16 September 2014. Hasilnya bagaimana? Akan di tunggu berita selanjutnya. Konsultasi di lakukan oleh  Bapak Indra Sutanto selaku satker kabupaten karawang di temani oleh Bapak Widiantoro Sebagai Faskab PNPM MPd kabupaten karawang.

Audit internal kecamatan tirtamulya

karawang (11/9). Audit Internal kecamatan tirtamulya pada hari kamis 11 September 2014 bertempat di kantor upk kecamatan tirtamulya. Audit yang dilakukan pada perencanaan oleh purwanto, pengadaan barang dan jasa oleh siti rohana, dan audit keuangan dana bergulir oleh nunu sanusi.

Laporan pengaduan dari TPK lemahabang

Karawang(12/9). Setelah selesai tim Faskab mengadakan rapat internal tiba-tiba ada kedatangan dari salah seorang TPK dari kecamatan lemahabang. Kedatangan beliau untuk meminta penjelasan tentang pelatihan yang diadakan oleh upk lemahabang yang acaranya tersebut diadakan di anyer pada tanggal 10 September 2014.

Rapat Internal tim faskab karawang bulan september

Karawang(12/9). Rapat internal selalu di lakukan oleh Tim Faskab Karawang karena itu untuk menjaga kekompakan dalam bekerja sebagai tim yang solid. Rapat dilaksanakan pada hari jum'at ,12 September 2014 bertempat d kantor faskab perum johar Indah Karawang. Rapat di hadiri tim faskab, AssMIS, dan opkom. Rapat membahas kinerja masing-masing tim di kecamatan sehingga bisa ada penguatan tim agar bekerja menjadi lebih baik.

Perguliran SPP di kecamatan Tegalwaru karawang

Karawang(10/9). pencairan perguliran spp di desa. Cigunungsari Tegalwaru  pada hari rabu, 9 september 2014

Penilaian SiKompak Award 2014 PL kecamatan cibuaya

Karawang (27/8). Sikompak Award 2014 penilaiannya dilaksanakan di kecamatan cilamaya wetan. Untuk penilaian Pendamping Lapangan (PL) dari PL kecamatan cibuaya yang bernama rasna.

Pelatihan TPK kecamatan Pakisjaya

Karawang(4/9). Pelatihan TPK di kecamatan pakisjaya akhirnya bisa terlaksana dengan kondisi kekosongan fasilitator teknik bisa berjalan dengan lancar dengan di bantu oleh assisten fastekab (kodrat roh mulyadi) dan fastekab ( siti rohana). Walaupun demikian antusias TPK di kecamatan pakisjaya sangat positif menyambut pelatihan yang sedang berlangsung. Pelatihan di laksanakan pada hari kamis tanggal 4 september 2014 dan di hadiri oleh semua TPK dari 8 desa yang ada di pakisjaya.

Rakor fk ft awal bulan september

Karawang (9/9). Rapat koordinasi fk ft dan tim faskab akhirnya di laksanakan pada awal bulan september hari selasa 9 september 2014 yang berlokasi di RM Alam Sari GaluhMas karawang. Rapat tersebut d hadiri oleh fk dan ft serta tim faskab. Rencana pada rapat tersebut akan di buat dua kelas tetapi tidak jadi.karena keterbatasan tempat dan waktu sehingga rapat tersebut di jadikan satu. Rapat berjalan dengan lancar dan lengkap walaupun kondisi assisten faskab masih sakit bekas kecelakaan.

MD Khusus Desa Ciptamarga

Jayakerta (23/8).-
MD Khusus ttg strategi penghematan anggaran biaya negara berdasarkan instruksi presiden no 4 tahun 2014, peserta musyawarah 36 orang terdiri dari 20 orang perempuan dan 16 orang laki-laki bertempat di aula desa Ciptamarga tanggal 23 Agustus 2014
 Menjelaskan dan menginformasikan keputusan MAD Khusus tanggal 21Agustus 2014 yang diselenggarakan,
MD khusus ini diselenggarakan supaya mayarakat desa Ciptamarga, khususnya lokasi yang terkena dampak Inpres yaitu dusun Peundeuy supaya bisa dipahami tentang pengurangan target volume kegiatan SPAL.

Keputusan MD khusus bahwa memahami dan menyepakati hasil MAD Khusus yang disosialisasikan lewat musyawarah ini.
Smoga perjalanan dan pelaksanaan kegiatan tahapan berikut untuk PNPM MP berjalan lancar dan sukses...Aamiin..(RT)
(upkjayakerta.blogspot.com)

Pencairan Dana PNPM Terhambat Kasus Bupati

JATISARI, RAKA- Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) se Kabupaten Karawang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda pencairan, padahal idealnya pencairan tersebut dilakukan pada Juni-Juli. Keterlambatan tersebut diduga disebabkan karena kasus hukum yang saat ini membelit Bupati Karawang, H Ade Swara.
"Seharusnya pencairan itu dilakukan pada bulan Juni-Juli, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan, mungkin karena bupatinya tersandung kasus," ujar Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Jatisari Dayat Sukanda, yang didampingi Bendahara UPK Neng Dewi Wati, saat ditemui RAKA di kantornya, Senin (25/8).
Padahal, dari PNPM tahapannya sudah selesai semua, jadi hanya tinggal menunggu pencairan saja. Dia juga mengaku terus melakukan komunikasi antar sesama UPK, tapi semuanya juga kondisinya sama yakni belum ada tanda-tanda pencairan. "Faskab (Fasilitator Kabupaten, red) juga sudah menanyakan hal ini ke pihak BPMPD Kabupaten Karawang tapi masih belum ada kejelasan," tambah Dayat, sambil menyampaikan untuk pengajuan ke KPPN itu harus ada SK Bupati.
Akibat belum cairnya anggaran PNPM tersebut, pembangunan yang sudah direncanakan terhambat, terlebih saat ini di Jatisari sudah memasuki masa panen. "Ya jelas, pembangunan terhambat, apalagi sekarang sudah memasuki masa panen, jadi jalan sudah mulai digunakan lalulalang kendaraan yang mengangkut hasil panen petani, ini tidak bisa diganggu," ujarnya.
Karena, lanjut dia, kalau diganggu dengan pembangunan fisik berupa pengerasan jalan, para petani akan komplain, itu bisa menghambat aktivitas para petani yang sedang panen. "Setelah selesai musim panen, sebentar lagi memasuki musim penghujan, ini juga bisa menjadi penghambat pembangunan, karena kalau pembangunan dilakukan saat hujan, hasilnya pasti jelek," tegasnya.
Disinggung mengenai berapa besar anggaran PNPM di tahun 2014, dia menyampaikan, secara keseluruhan di tahun 2014 ini sebesar Rp 1,350 miliar, yang diplot untuk fisik sebesar Rp 1,150 miliar, kemudian untuk pelatihan sebesar Rp 200 juta. "Jadi memang di Jatisari itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Karena memang di Jatisari masih banyak jalan lingkungan yang masih tanah dan belum dilapisi apa-apa, seperti di Desa Pacing, Sukamekar dan Jatiabru," terangnya.
Lebih lanjut Dayat menambahkan, Forum UPK PNPM Kabupaten Karawang juga sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) pasca lebaran kemarin, namun dalam rakor tersebut pihak BPMPD tidak hadir. "Mereka tidak hadir dengan tidak memberikan alasan apapun, padahal harusnya di rakor itu pihak BPMPD hadir," pungkasnya. (zie)

PNPM Kena Imbas Kasus Bupati

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Dana Daerah Untuk Usaha Bersama (DDUB) terancam molor akibat imbas ditangkapnya Bupati Ade Swara oleh KPK. Bahkan, dana Rp 100 juta yang seyogyanya cair lebih cepat dari Bantuan Lagsung Masyarakat (BLM), namun keperluan pencairan yang mengharuskan tandatangan bupati mengalami kesulitan, karena bupati dikabarkan belum menandatanganinya. Bahkan alternatif tandatangan yang bisa pula dibubuhkan Ketua DPRD juga terpaksa tidak sesuai harapan, lantaran Ketua DPRD baru belum dikukuhkan, begitupun dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Karawang.
Ketua UPK Gemalembayung Lemahabang H Nana Nurundana mengatakan, BLM sampai saat ini belum ada kabar kapan pencairannya mengingat adanya revisi RAB dan desain akibat inpres soal penghematan anggaran. Sayangnya pengganti pemotongan tersebut lewat DDUB di Karawang juga gelagatnya bermasalah, pasalnya DDUB yang sudah disepakati dalam APBD Karawang Rp 100 juta per UPK tersebut tersandung kebijakan bupati yang semakin sulit pasca penangkapannya oleh KPK, karena pendandatangan DDUB mengharuskan dilakukan bupati. Sementara alternatifnya adalah ketua DPRD.
Sehingga alteratif lainnya adalah Plt, di sisi lain sampai saat ini, Wakil Bupati Karawang pun belum dikukuhkan sebagai Plt, sehingga sampai saat ini kepastian penandatangan DDUB tersebut belum jelas. Hal ini lanjut Nana, akan berimbas pada program di desa-desa manakala BLM sudah cair sementara DDUB masih macet. "Kami juga belum menerima informasi, bagaimana nasib DDUB ini, bupatinya di KPK," katanya.
Nana menambahkan, memang tidak lama akan digelar rakor. Ia yakin sejumlah UPK dan fasilitator akan banyak mempertanyakan soal DDUB ini, karena jika bupati tidak ditangkap KPK, proses DDUB yang sudah disahkan dalam APBD ini akan lebih cepat. Di sisi lain jika DDUB ini batal akan banyaak menuai permasalahan di UPK-UPK, karenanya ia meminta jajaran eksekutif di Karawang bisa menyetabilkan kebijakan agar tetap berjalan normal, karena ia merasa DDUB ini sama penting dengan BLM.
Nana juga mendesak Satuan Kerja (Satker) BPMPD Karawang tidak tinggal diam, utamanya untuk mengurus soal pendatanganan DDUB agar bisa dengan cepat ditandatangani bupati meskipun yang bersangkutan tengah mendekam di balik jeruji besi. Meskipun beredar kabar bupati enggan menandatangani karena berkaitan dengan keuangan daerah, namun jika satker cekatan mengurus bersama setda, ia yakin persoalan kejelasan DDUB ini bisa cepat ada kejelasan. "BLM itu cair 3 tahap, DDUB 2 tahan yaitu 60 persen da 40 persen, kita minta satker segera bertindak, karena Rp 100 juta saja terlambat berpengaruh pada realisasi nantinya," katanya. (rud)

Asisten faskab karawang kecelakaan saat perjalanan ke tempat rakor

Klari(25/8). Pak purwanto yang biasa di sapa ayah pur mengalami jatuh dari motor pada saat perjalanan menuju lokasi tempat rakor di jomin cikampek. Ayah pur mengalami kecelakaan di lampu merah tol karawang timur menuju arah cikampek. Berdasarkan keteranga. Beliau mencoba menghindari mobil box tetapi saat menghindari malah jatuh menabrak belakang mobil lain sehingga ayah pur pun hilang keseimbangan dan terjatuh. Pada saat itu pun ayah pur langsung di bawa k klinik terdekat yaitu klinik yakesti klari, berlokasi di depan ayah pur jatuh dari motor. Yang semula di rencanakan pada hari pertama rakor ayah pur dijadwalkan menyampaikan materi pun akhirnya gagal. Ini gambar kondisi ayah pur pasca kecelakaan.

Rakor Bulan Agustus 2014 PNPM MPd karawang

Jatisari(25/8). Pelaksanaan rakor PNPM MPd kabupaten karawang baru bisa di laksanakan pada tanggal akhir yaitu tanggal 25 dan 26 Agustus 2014. Dikarenakan selama sebulan setelah lebaran ada pelatihan penyegaran untuk FK dan FT selama hampir 2 minggu. Dalam rakor kali ini hanya d hadiri oleh tim faskab dan semua fasilitator kecamatan. Rakor tersebut bertempat di RM Lebak jomin dan hari ke dua berlokasi d RM Alam Ceria Johar karawang. Dalam kesempatan tersebut tim faskab menyampaikam hasil kunjungan HRD PNPM MPd ke karawang dan juga menyampaikan tentang keterlambatan pencairan BLM di kabupaten karawang.

HRD PNPM Prov.JABAR KUNJUNGAN KE KARAWANG

Karawang(21/8). HRD PNPM MPd Provinsi Jawa Barat yaitu ibu Endah kunjungan lapangan ke kabupaten karawang.Beliau tiba di karawang pada hari kamis, 21 Agustus 2014. Rencananya beliau 2hari di karawang untuk mengunjungi kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Pedes. Selain itu beliau juga membicarakan tentang alasan mengapa sampai sekarang pencairan BLM di kabupaten karawang masih terlambat dalam pencairan. Sehingga beliau mengajak satker dan tim faskab lainnya mencoba mendatangi KPPN kabupaten karawang untuk meminta kejelasan. Harapan beliau semoga minggu depan sudah ada pencairan BLM. Aamiin.....

Pelatihan di kelas FT gel.1 Prov.JABAR

Bandung(12/8). Pelatihan penyegaran yang di adakan setiap tahun baru di selenggarakan minggu pertama bulan Agustus 2014. Peserta dari semua kecamatan yang ada di jawa barat dan para pelatih nya di bagi-bagi dari setiap tim faskab masing-masing kabupaten.