Warga Mekarsari Bangun Jalan di Tengah Guyuran Hujan

BANYUSARI,RAKA- Warga kampung Mekarsari, RT 02, RW 05, Desa Jayamukti, kini tengah sibuk mengerjakan pembangunan jalan setapak hasil daripada aspirasi salah satu anggota dewan. Pengerjaan ini dilakukan di tengah guyuran hujan pada Rabu pagi. Warga selama ini mengeluh kondisi jalan yang rusak menyulitkan aktivitas sehari-hari, khususnya saat hujan datang.
Karwani Dereded (40), Ketua RW 05, Kampung Mekarsari, Desa Jayamukti kepada RAKA menerangkan, bahwa pengerjaan jalan ini menggunakan cor 135 meter dengan lebar 125 ketebalan 10 sentimeter. "Kebetulan sebelumnya kita juga sudah punya 2 lokasi, pengerasan dalam bentuk sirtu di RT 03, RW 05 panjang 200 meter di 2 titik tersebut. Penyirtuan sudah dilakukan 2 hari lalu, tinggal 1 titik yang belum karena barangnya gak datang-datang. Mungkin karena hujan, sedangkan untuk cor baru mau dikerjakan saat ini," tandasnya.
Diakuinya, dengan adanya pengecoran jalan ini manfaatnya sangat terasa, apalagi saat musim hujan. "Bahkan saat turun sirtu juga banyak warga yang datang meminta. Karena memang kalau hujan gini, lihat sirtu kayak lihat daging ayam," selorohnya. Dampak pembangunan jalan ini membuat transportasi hasil petani jamur yang mayoritas menjadi pencaharian warga menjadi sangat terbantu. "Dulu mah jangankan pakai motor, jalan kaki aja susahnya minta ampun karena jeblok. Petani terpaksa menanggung hasil jamur itu dengan bersusah payah sampai ke jalan raya," tuturnya. Ia berharap agar semakin banyak bantuan yang dikucurkan untuk wilayahnya.
Sementara itu, Drs Salim Atmadja, salah satu anggota DPRD Karawang menegaskan, bahwa aspirasi merupakan bentuk bantuan untuk mengcover yang tidak tersentuh PNPM, ADD maupun PPIP. "Alokasi anggaran khusus di Mekarsari ini Rp 20 juta pengerasan dan pengecoran satu proposal. Karena ini permohonan dari masyarakat yang tidak tersentuh bantuan desa ataupun pemerintah daerah. Misalkan PPIP, ADD ataupun PNPM. makanya saya buat kepanitian dari masyarakat untuk mengerjakan pembangunan jalan setapak ini dan dikelola langsung oleh masyarakat. Insya Allah, kedepan aspirasi dewan akan semakin banyak, tak cuma saya saja, tapi dari dewan-dewan lainnya juga," katanya. (fah)

Perbaikan Jalan Dominasi MAD Tegalwaru

TEGALWARU, RAKA - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sanggabuana Kecamatan Tegalwaru, telah beberapa tahun dalam usulan prioritasnya selalu mencantumkan salah satu program peningkatan sarana ketahanan pangan, seperti pembuatan bendung atau perbaikan saluran tersier. Hal tersebut terlihat pada kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) prioritas usulan PNPM MP Kecamatan Tegalwaru, yang digelar di aula kantor Kecamatan Tegalwaru, baru-baru ini.

Camat Tegalwaru, Drs H Sujana, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya setiap rencana dan pelaksanaan PNPM, sebab program yang digulirkan pemerintah tersebut bertujuan mengembalikan sifat masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong. "Saya berharap peserta dan para pelaku PNPM-MP, masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui program pengembangan kecamatan," ujarnya.
Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sanggabuana, Aap Syaripudin, mengatakan, musyawarah yang dilakukan ini merupakan kali kedua setelah sosialiasasi, dan selanjutnya melakukan MAD penetapan.
"Perkembangan PNPM di Tegalwaru secara bertahap menunjukan kemajuan, tentunya hal ini dapat dilihat dari antusias dalam pengembalian Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang menjadi program pokok, senantiasa ada peningkatan," tuturnya.
Ia melanjutkan, saat MAD di Tegalwaru ajuannya selalu bervariasi, termasuk dalam kepentingan tunjangan pertanian. "MAD kali ini menghasilkan kesimpulan dengan perengkingan," ujarnya.
Kaur Pemerintahan Desa Cintalaksana, Ace Priatna, mengatakan, tahun ini pihaknya mengusulkan pembangunan madrasah. "Saat ini hanya punya satu ruang kelas yang digunakan oleh dua rombongan belajar. Maka dengan demikian kalaupun mengajukan program lainnya, namun yang menjadi skala prioritas pembangunan madrasah tersebut. Tentunya harapannya pendidikan agama kedepan senantiasa terus membaik terlebih setelah dibangunnya madrasah tersebut," katanya.
Berikut adalah perangkingan hasil MAD di Kecamatan Tegalwaru. Rangking pertama, Desa Cintalaksana dengan usulan pembuatan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda yang berada di Kampung Loji. Rangking kedua, Desa Cintalanggeung dengan usulan drainase sekaligus menjadi saluran tersier yang berada di Kampung Cikelak. Rangking ke 3, Desa Cipurwasari dengan usulan penurapan jalan utama desa yang berada di Kampung Pasirpining. Rangking empat, Desa Cigunungsari dengan usulan pembuatan Mebeuler Madrasah Al-Jihar yang berlokasi di Kampung Cidoro 2. Rangking ke 5 Desa Kutalanggeung pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah yang bertempat di Kampung Cinaga. Rangking keenam Desa Kutamaneuh membuat tanggul penahan tanah (turap) yang berada di Kampung Lengo. Rangking 7 Desa Wargasetra dengan usulan pembangunan gedung PAUD, yang berada di Kampung Waru. Adapun untuk rangking 8 kembali pada usulan yang diajukan oleh Desa Wargasetra yaitu pembuatan bendung yang berada di lokasi Babakan Jati. Rangking 9 Desa Mekarbuana dengan usulan Turap Jaling yang dari jalan utama menuju Kampung Limbangsari atau Legokkotok. Rangking 10 Desa Cintawargi dengan usulan pembangunan jalan rabat beton yang berada di Kampung Kaumgading. Rangking 11 kembali pada usulan yang diajukan oleh Desa Cigunungsari yaitu pembuatan mebeuler Darul Falah kampung Cidoro. Dan terakhir rangking 12 kembali usulan yang diajukan oleh Desa Kutamaneuh yaitu pembuatan jalan dengan rabat betong yang berada di Kampung Lengo. (ark)

Kades Karangsinom Pasrah

- Sanksi Lokal Ditetapkan Hari Ini

TIRTAMULYA,RAKA(10/1)- Pelaksanaan MAD III yang digelar hari ini di Tirtamulya, membuat Kepala Desa Karangsinom pusing. Sebab tenggat waktu untuk segera memenuhi target pengembalian SPP akan segera berakhir hari ini. Jika tidak, desa itu terpaksa dikenakan sanksi lokal selama satu tahun lamanya dan tidak akan mendapatkan alokasi anggaran PNPM. Kendati demikian, Kades optimis bakal lolos dan bisa melunasi pelunasan sebelum jatuh tempo ditetapkannya hasil-hasil musyawarah.
Kepala Desa Karangsinom, E. Ahyat menjelaskan, pihaknya tengah mencoba menutup kekurangan pengembalian simpan pinjam perempuan yang targetnya belum tercapai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. "Dari total 4 kelompok yang kami miliki, baru mencapai 90 persem sisa pengembalian wajib yang bisa kami kumpulkan. Padahal targetnya adalah 95 persen. Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua UPK serta Kasi Ekonomi Pembangunan, Kecamatan Tirtamulya untuk menyelesaikan persoalan ini," tandasnya.
Ia juga mengaku sudah berupaya maksimal dengan mengumpulkan para kelompok, untuk bersama-sama menghindari sanksi lokal yang mungkin bakal dijatuhkan jika Karangsinom tak juga ada peningkatan. "Tadi kami kumpulkan semuanya, supaya cepat-cepat dibereskan karena besok (hari ini) sudah mau MAD III. Total kekurangannya mencapai Rp 3,5 juta rupiah saja. Insya Allah besok juga beres," tambah dia.
Hendarin Kurniawan, Kasi Ekbang Tirtamulya meminta, agar sebelum jam 1 siang, Karangsinom memiliki itikad untuk menyamakan pengembalian diatas 95 persen bersama 9 desa lainnya. "Siang besok, sudah harus beres, kalau tidak kasian jika nanti kena sanksi," tandas Hendarin kemarin.
Sementara itu, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Tirtamulya, tak mau main-main dalam hal capaian target pengembalian SPP. Sanksi tegas bakal dijatuhkan bila sampai ada desa yang tak memenuhi kewajibannya hingga 95 persen sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan.
Kasmin, Ketua UPK Tirtamulya mewanti-wanti bahwa semua harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. "Kami ingin agar semua taat pada aturan yang sudah kita buat, bahwa pengembalian SPP minimal 95 persen. Kurang dari itu mohon maaf, kucuran anggaran 2014 tidak akan kami berikan kepada desa-desa yang kurang dari target minimal," tegas Kasmin.
Saat ini, Desa Karangsinom adalah satu-satunya desa yang pengembaliannya masih di bawah target. Sementara 9 desa lainnya sudah berada dalam titik aman 95 persen. "Kalau tidak ada perubahan, dengan sangat menyesal, desa yang kurang bakal dijatuhkan sanksi lokal," sambung pria itu.
Penegasan ini juga disampaikan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang diketuai oleh Omin Herusuherman. Dikatakan Kasmin, BKAD juga dalam kapasitasnya memberikan pengarahan dan penyusunan poin-poin usulan dari masing-masing desa untuk tahun 2014 mendatang. "Sehingga kita berharap, ketua kelompok sebagai ujung tombak dan TPK makin gencar mengumpulkan SPP agar dana perguliran itu tidak menjadi masalah saat MAD," tambah Kasmin.
Dana PNPM Tirtamulya sendiri untuk tahun 2014 mendatang masih sama dengan tahun ini. Yakni Rp 1,050 miliar yang dibagikan kepada 10 desa penerima program pemerintah tersebut.(fah)

Selesai Dibangun, TK Al Adhom Langsung Digunakan

CILAMAYA WETAN, RAKA- Setelah menuai polemik setahun silam karena soal tanah wakaf yang akan dialihkan dari pembangunan TK ke infrastruktur lain oleh kepala desa, akhirnya selama setahun itu pula pengerjaan proyek fisik bangunan TK Al Adhom, Dusun Cermin Timur, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan rampung dan ditempati 50 siswa TK yang sebelumnya numpang di gedung DTA.
Kepala TK Al Adhom, Syarifah mengatakan, dua rombongan belajar (rombel) bangunan Al Adhom sudah bisa ditempati dua minggu silam oleh para siswa, dengan dukungan orang tua murid yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi ke kantor kepala desa karena sempat mau dialihkan pada pembangunan lainnya, namun selama setahun pengerjaan akhirnya bisa terealisir tanpa kendala. Tanah H Nasim ini merupakan wakaf dan bisa mewujudkan keberadaan TK yang lebih representatif. Pasalnya, di Desa Sukakerta hanya punya satu lembaga TK. "PAUD dan TK gak ada lagi, alhamdulillah rampung Desember lalu dan sudah bisa ditempati," katanya kepada RAKA.
Sementara itu, Komite TK Al Adhom Eman Sulaeman, mengapresiasi bantuan UPK PNPM yang menggelontorkan dana Rp 126 juta untuk pembangunan fisik TK di Desa Sukakerta tahun anggaran 2012. Menurutnya, meski belum sepenuhnya terisi mebeler, namun rampungnya bangunan TK merupakan prestasi yang patut diapresiasi kepada pemerintah. Pasalnya, saat tidak ada bangunan, pihaknya meminta dan mengusulkan adalah hal wajar, namun setelah terealisasi ia merasa wajib untuk menghaturkan terima kasih dan apresiasinya. Perjuangan membangun TK bukan hanya sebatas pengerjaan yang bertahap-tahap, namun polemik soal tanah yang sempat melanda juga menjadi perjuangan sejumlah tokoh untuk mewujudkan pendidikan siswa diusia dini tersebut. "Baru dua Minggu ditempati, sebagai rasa syukur tentu saja kami haturkan terima kasih," pungkasnya. (rud)

Tunggakan UPK Telagasari Terus Membengkak

TELAGASARI, RAKA- Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) UPK Puspa Artha Lestari mencatat tunggakan kolektibilitas sejak tahun 2000 sampai saat ini nyaris menyentuh angka Rp 1 miliar. Membengkaknya tunggakan sampai Rp  841 .356.680 tersebut, terpampang sampai akhir 2013. Akibat tunggakan besar tersebut, nilai surplus yang melampaui jauh dengan tunggakan memicu ketiadaan alokasi dana sosial.
Ketua UPK Puspa Artha Lestari, Siti Maryam mengakui, tunggakan tersebut pihaknya laporkan dalam forum yang dihadiri para TPK, kades dan PJOK. Meskipun surplus berjalan tahun 2013 sebesar Rp 495 .834.863, namun tak sebanding dengan nilai tunggakan yang semakin membesar. Disisi lain,  dalam peningkatan kapasitas tahun 2013 yang terplot Rp 137 juta, dialokasikan pada sejumlah pelatihan kewirausahaan seperti menjahit, memasak dan kerajinan lainnya. Oleh karena itu, harapnya, dengan  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang masih berkutat diangka Rp 1,35 miliar, ia meminta pemahaman para kades dan TPK agar sama-sama bantu desa dalam menyelesaikan tunggakan yang tentunya jangan sampai pengalaman Kecamatan Tempuran juga menimpa Telagasari. "Saat ini, UPK punya masalah serius, tunggakan kolektibiltas lebih dari Rp 800 juta. Kami minta bantuan pelaku PNPM, utamanya tim penyehat agar menyelesaikan persoalan ini," ujarnya. Sementara itu, Badan Pengawas UPK Puspa Artha Lestari, Rusman mengatakan, persoalan tunggakan diakuinya harus bisa terselesaikan, dimana Telagasari tidak boleh seperti Kecamataan Tempuran dan Purwasari yang terkena sanksi program. Di tahun 2014, rencana kegiatan BP UPK tahun 2014 kegiatannya adalah melaksanakan pemeriksanaan bulanan manual, triwulan dan pelaporan hasil pemeriksaan, termasuk diantaranya melaksanakan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeriksaan atau pengawasan akhir tahun serta mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada forum MAD," ujarnya.
Fasilitator Kecamatan (FK) Telagasari, Tatang mengatakan, sejumlah usulan saat ini harus masuk ke  RPJMDes  karena ada usulan yang didanai dan ada yang direview. "Terlepas dana tersebut dari ADD, aspirasi dan lainnya semua usulan harus masuk RKPDes dan saat ini, kades tak boleh memilah memilih, semuanya harus masuk RPJMDes," cetusnya. (rud)

LPJ UPK Lemahabang Terus Diundur

LEMAHABANG WADAS, RAKA- hasil rapat Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) UPK Gemalembayung Lemahabang, sebelumnya menentukan Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akan digelar 23 januari atau sekitar minggu ke 3 bulan Januari. Namun BKAD kembali menganulir pernyataannya dan mengatakan bahwa LPJ akan digelar pada 28 Januari.
Disisi lain, BPMPD selaku PJOK sempat menanyakan pelaksanakan MAD LPJ di Lemahabang. Terakhir BKAD menuding Fasilitator Kecamatn (FK) kurang maksimal menyiapkan segala sesuatunya seperti program yang belum rampung, termasuk proposal ajuan tahun anggaran 2014 juga belum masuk. "FK harus maksimal, bisa-bisa UPK Lemahabang yang LPJ nya paling terakhir," kata ketua BKAD Lemahabang, Rudi Haerudin.
Sementara saat ditemui di kantor UPK, Fasilitator Kecamatan (FK) Cucu mengatakan, program 2014 diakuinya agak terhambat soal usulan kegiatan penulisan kegiatannya yang hakikatnya telah dilakukan sejak Oktober akhir. Namun penulisan saat dimintai proposal tak kunjung ada yang masuk dari desa, padahal pihak FK sudah berikan format dan membimbing pengisiannya agar bisa segera selesai. Namun  faktanya, sampai verifikasi mau dilaksanakan, baru sebagian proposal yang masuk sampai saat ini. Dirinya juga sempat konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten, agar MAD dipadukan antara MAD proiritas dan juga LPJ dalam satu hari, mengingat sisi anggaran dan kondusifitas.
Cucu memastikan, bahwa MAD tidak akan lewat bulan Januari. Ia menyayangkan pernyataan BKAD yang konon tanggal 23 Januari akan ada MAD prioritas dan LPJ, sementara tanggal tersebut belum ada pemberitahuan pada UPK, karena memang sejak awal mengagendakan tanggal 28 Januari ini. "Saat ini verifikasi sudah dilaksanakan, tinggal pembahasannya saja dan peningkatan kapasitas 2 desa lagi," ujarnya.
Sementara itu, ketua UPK Gema Lembayung, Mulya Syafari, mengakui penulisan usulan sebulan setengah lalu sudah dilakukan. Jika dikatakan agak lambat, dirinya tak menampik. Saat ini RKPDES juga urung rampung. UPK dalam hal ini hanya mendorong dengan FK, format sudah disediakan, tinggal nanti penggabungan prioritas dan LPJ dilaksnakan. "Lpj sudah selesai, kadang ya memang di desanya yang lambat, meskipun formatnya sudah dilakukan," terangnya.
PJOK Kabupaten BPMPD Karawang, Indra, mengaku belum banyak tahu kecamatan mana saja yang sudah melaksanakan MAD prioritas dan LPJ. Seharusnya, LPJ sudah dilakukan sejak Januari awal. Saat ini pihaknya terus mendorong agar UPK segera menggelar LPJ. "Nanti kita koorrdinasi dulu dengan fasilitator kabupaten, kecamatan mana saja yang sudah LPJ," pungkasnya. (rud)

Akhirnya Mulya Syafari Mundur

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Kemelut yang melanda UPK Gema Lembayung Lemahabang disetiap Musyawarah Antar Desa (MAD) soal pencalegan ketua UPK, berakhir pada MAD prioritas dan LPJ yang digelar di aula Kecamatan Lemahabang. Pasalnya, MAD yang seharusnya mendiskusikan usulan dan evaluasi pertanggungjawaban harus berjalan alot, akibat desakan forum yang terus mencecar agar Mulya Syafari ST mundur dari Ketua UPK Lemahabang lantaran nyaleg.
Setelah sebelumnya juga alot akibat persoalan kenaikan usulan honor Rp 100 bagi pengurus UPK di tengah minusnya dana surplus berjalan dan besarnya kolektibilitas tunggakan. Mulya Syafari akhirnya melepas jabatannya, meski sebelumnya tetap berprisnsip pada amanah MAD Khusus yang mengharuskan dirinya cuti. Untuk sementara, jabatan ketua diisi oleh sekretaris UPK Ahmad Sape'i dan akan dilakukan pemilihan ketua pada 11 Februari mendatang.
Ketua LPM Desa karyamukti yang juga Ketua Forum LSM Lemahabang, Apih Bude, lagi-lagi mempertanyakan status ketua UPK disela-sela MAD LPJ. Apih menyayangkan statmen yang dilontarkan ketua UPK disejumlah media yang masih saja bersikukuh sulit mematuhi surat edaran dari Deputi Kemenkokesra agar penyelenggara UPK mundur dari jabatnya ketika nyaleg, karena selain pengguna anggaran negara, banyak kekhawatiran penyelewengan keuangan UPK. "Kami minta UPK berhenti dan bukan cuti sebagaimana aturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Mulya Syafari, sebelumnya mengaku berdasarkan hasil MAD Khusus ia diamanahkan forum untuk cuti dari jabatannya sebagai ketua UPK saat pekerjaan dan administrasi pertanggung jawaban selesai, sebagaimana rekan penyelenggara UPK lainnya yang sama-sama nyaleg tidak ada pemberhentian. Namun mengingaat desakan kuat, ia tegaskan bahwa dirinya bukan diberhentikan melainkan mengundurkan diri. Dirinya diangkat oleh masyarakat dan harus diberhentikan pula oleh masyarakat. Diakuinya, mungkin sebagian forum menginginkan agar UPK tetap menjalankan amanah MAD Khusus soal cuti, namun mengingat kondusifitas forum dan kentalnya muatan politis, maka dirinya memilih mengundurkan diri. "Saya tidak diberhentikan dalam forum MAD, tapi mengundurkan diri," katanya.
Hal senada juga dikatakan, ketua BKAD UPK Lemahabang Rudi, dalam berita acara tercatat ketua UPK mengundurkan diri dan bukan diberhentikan atau cuti. "Mengundurkan diri kang dalam berita acara juga bukan diberhentikan," ujarnya.
Berdasarkan pantauan RAKA saat Forum MAD digelar, sebagian pihak masih memganggap bahwa Ketua UPK diberhentikan. Sementara dalam MAD Prioritas, tercatat ranking 1 usulan terbanyak untuk fisik tahun 2014 ditempati Desa Lemahmukti disusul Lemahabang, sementara diperingkat buncit ditempati Desa Pulomulya. Jumlah tunggakan dalam LPJ, UPK Gema Lembayung tercatat kolektibilitas V semakin membengkak hingga menembus Rp 800 juta lebih. Disisi lain, surplus berjalan sekitar 160 juta, dampaknya surplus yang minus dan jauh dari besar tunggakan mengakibatkan ketiaadaan dana sosial dan kelembagaan tahun 2013 ini. (rud)

Kebersamaan para pelaku PNPM MPd kecamatan Tirtamulya

Tirtamulya (29/1). Para pelaku PNPM MPd kecamatan tirtamulya sering sekali mengadakan makan bersama untuk tetap menjaga silaturahmi dan kedekatan antar para pelaku. Walaupun makannya sangat sederhana dengan menu nasi liwet ala kadarnya. Ada istilah " Apapun makanannya yang penting kumpul" ucap salah seorang pelaku. Karena kebersamaan ini sangat penting untuk membangun kekompakan antar pelaku PNPM. Kekompakan dalam PNPM MPd sangat di perlukan karena kunci utamanya sukses program ini adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan program yang berhasil di kemudian harinya. Semoga kekompakan dan kebersamaan ini akan tetap terjaga antar pelaku PNPM MPd yang tidak hanya di kecamatan Tirtamulya saja akan tetapi bisa di semua kecamatan. Aamiin....  

Rapat Internal Tim Faskab

Karawang (11/1). Tim Faskab kabupaten karawang, setiap awal bulan mengadakan Rapat Internal untuk mengagendakan kegiatan masing-masing Tim Faskab kunjungan ke kecamatan. Rapat Internal di hadiri semua Tim Faskab (Faskab, FasTekkab, Faskeu, Ass.Faskab, Ass.FasTekKab) yang berlangsung di hari sabtu, 11 Januari 2014. Dalam agenda tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu setiap ada kegiatan harus ada pemberitahuan ke Tim Faskab. Mengenai Specimen Pakisjaya itu oleh Tim Faskab. Karena harus segera di selesaikan mengenai masalah FT Pakisjaya.
Rapat Internal juga membahas agar tim faskab membuat memorandum untuk UPK agar mengasistensikan LPJ UPK yang mana LPJ UPK harus dilaksanakan di bulan Januari 2014. Untuk Papan Informasi perlu di tingkatkan dan untuk UPK agar lebih mendahulukan Dana Sosial dari pada surplus.Dalam kesempatan tersebut faskeu juga menyampaikan batas pengembalian dana yang tidak terpakai yaitu 31 Maret. Dan MAD prioritas suda 13 kecamatan yang melaksanakan. Untuk rakor kab akan di laksanakan pada tanggal 16 - 17 Januari 2014.

MAD prioritas dan LPJ UPK kecamatan Lemahabang

Karawang(29/1). Program PNPM MPd kecanatan lemahabang mengadakan MAD prioritas dan LPJ UPK pada hari Rabu, 29 Januari 2014 di Aula Kecamatan Lemahabang. MAD Prioritas di adakan pada pagi hari

MAD khusus kasus kecamatan tempuran

Tempuran (24/1). Unit Pengelola Kegiatan kecamatan Tempuran pada hari jum'at, 24 Januari 2014 di aula kecamatan tempuran dihadiri oleh Tim Penanganan Masalah, Faskab, FK/FT, Camat Tempuran, UPK Tempuran, dan Masyarakat. Sangat disayangkan dalam rapat MAD khusus untuk penanganan masalah tidak di hadiri oleh pelaku yang masih memiliki penunggakan. Dari banyak kasus tunggakan yang ada di kecamatan Tempuran semuanya Alhamdulillah dapat terselesaikan, dan masih tersisa dua tunggakan. Sehingga dari pihak program harus mengadakan MAD khusus untuk pengambilan keputusan untuk yang masih tersisa dua yang masih menunggak. Bapak Suwandi, AP selaku camat Tempuran akan siap membantu apabila di perlukan. Dan beliau juga menyampaikan apabila ini akan di bawa atau dilaporkan kepada yang berwenang maka TPK dan BKAD harus sudah siap.
Kecamatan Tempuran untuk TA.2014 ada satu desa yang terkena sanksi lokal yaitu desa lemah makmur. "semoga desa lemah makmur tidak jadi penonton untuk 2014 ini" ucap suwandi,AP , Camat Tempuran.
Seperti yang di katakan oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Tempuran dan juga sebagai Tim Penanganan Masalah, menyampaikan bahwa dari TPM sudah melakukan upaya untuk penyelesaian masalah Bapak Ludi dan Ibu Wiwik. Tetapi semua dikembalikan kepada forum, mau dibagaimanakan untuk permasalahan tunggakan ini.
Widiantoro juga menyampaikan tentang dana BLM yang meliputi dana APBN dan APBD. yang bila mana disalah gunakan sudah termasuk korupsi. Pada bulan Desember 2013 mendapatkan surat dari provinsi tentang ancar-ancar kecamatan bermasalah. Ada 3 Kecamatan untuk kabupaten Karawang yaitu purwasari (1 org), Pangkalan (1 Org), Tempuran ( 7org). Untuk purwasari sendiri sudah terselesaikan tertanggal 31 Desember 2013. Tinggal Kecamatan Tempuran yang (2 Org) ini akan di bagaimanakan, ini semua akan di serahakan kepada forum hasil kesepakatan bersama di MAD khusus.
Akhirnya mendapatkan kesimpulan yang mana ini dua orang ini akan di proses lewat jalur litigasi.

Kantor UPK Tidak Luput Dari Banjir

Karawang (30/1). Banjir yang mengguyur karawang akhir-akhir ini mengakibatkan beberapa kecamatan di landa banjir. Tidak hanya di jakarta, di karawang pun tidak luput dari banjir. ini sangat mennghambat ke program kegiatan yang PNPM MPd laksanakan di TA.2013. Terutama kegiatan prasarana. Karena terdapat beberapa prasarana yang terhambat dan mengalami kerusakan. Tidak hanya prasarana yang terkena dampak banjir, kantor UPK pun kebanjiran terutama yang paling parah kecamatan cilebar. berikut foto-foto yang terkena dampak banjir di kecamatan cilebar dan Batujaya.

Kebersamaan para pelaku pnpm kec.banyusari dalam acara overa van java

Jakarta (10/1). PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banyusari kabupaten karawang mengadakan kunjungan ke acara overa van java dalam rangka mempererat persaudaraan antara para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banyusari. Acara ini dilaksanakan hari jum'at , 10 Januari 2014 dan tempat berkumpul di UPK Kecamatan Banyusari.

Rakor fk/ft kabupaten karawang bulan januari 2014

Karawang (17/1)

Konsultasi mekanisme penambahan DDUB kab.karawang

Jakarta (7/1). Selasa, 7 Januari 2014 Tim Satker dan Tim Faskab Kabupaten Karawang pergi ke Satker Pusat di Jakarta untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut untuk membahas mekanisme penambahan DDUB TA.2014 untuk Kabupaten Karawang yang di hadiri semua Tim Faskab, pak Indra Sutanto selaku PJoKab Karawang dan Pak Beni Irawan Selaku dari Satker Pusat. Pembahasan tersebut terkait penambahan anggaran yang harus mengikuti mekasnisme program. "mengenai DDUB kabupaten karawang khusus untuk insfrastruktur" ujar Indra Sutanto, Satker Kab.Karawang.
Beni Irawan menyarankan agar tidak lepas dengan pola penetapan anggaran. Akan ada tiga kolom tambahan yaitu untuk DDUB wajib, DDUB tambahan, dan DDUB kontribusi daerah (untuk Integrasi). Di dalam NPUB cukup di tambahkan NPUB untuk kecamatan. Dalam pembahasan tersebut juga ada pernyataan BPK tidak cocok sebagai Bansos karena harus menangani dampak sosial. Bansos daerah sudah di atur Permendagri 39.

MAD Prioritas Usulan kec. Purwasari

Purwasari (9/1). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan purwasari melaksanakan tahapan MAD Prioritas Usulan untuk TA.2014 berlangsung lancar dan aktif. MAD tersebut dihadiri oleh camat purwasari, kades, TPK, UPK, dan perwakilan masyarakat yang dihadiri kurang lebih 40 org. "Kecamatan Purwasari Alhamdulillah untuk TA.2014 tidak jadi di pending dan mendapatkan dana bantuan PNPM" terang ibu ratu, camat purwasari. Sebelumnya ada 2 kecamatan yang menjadi ancar-ancar kecamatan bermasalah di kabupaten karawang dan salah satunya purwasari. Sesuai batas waktu yang telah di tentukan sampai akhir desember 2013, masalah yang terjadi di purwasari mengenai penyalahgunaan dana dapat terselesaikan sesuai target sehingga kecamatan purwasari untuk TA 2014 akan mendapatkan dana bantuan dari PNPM MPd. Dalam acara tersebut juga ada perengkingan untuk semua desa yang ada d kecamatan purwasari. Dan desa darawolong menjadi prioritas utama dari 8 desa di kecamatan purwasari untuk mendapatkan dana bantuan yang pertama setelah pencairan. MAD yang di selenggarakan di aula kantor kecamatan purwasari berlangsung sampai jam 16.00 WIB. Semoga kedepannya untuk kecamatan purwasari lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta kompak selalu untuk pelaku PNPM kecamatan purwasari