MD Khusus Desa Ciptamarga

Jayakerta (23/8).-
MD Khusus ttg strategi penghematan anggaran biaya negara berdasarkan instruksi presiden no 4 tahun 2014, peserta musyawarah 36 orang terdiri dari 20 orang perempuan dan 16 orang laki-laki bertempat di aula desa Ciptamarga tanggal 23 Agustus 2014
 Menjelaskan dan menginformasikan keputusan MAD Khusus tanggal 21Agustus 2014 yang diselenggarakan,
MD khusus ini diselenggarakan supaya mayarakat desa Ciptamarga, khususnya lokasi yang terkena dampak Inpres yaitu dusun Peundeuy supaya bisa dipahami tentang pengurangan target volume kegiatan SPAL.

Keputusan MD khusus bahwa memahami dan menyepakati hasil MAD Khusus yang disosialisasikan lewat musyawarah ini.
Smoga perjalanan dan pelaksanaan kegiatan tahapan berikut untuk PNPM MP berjalan lancar dan sukses...Aamiin..(RT)
(upkjayakerta.blogspot.com)

Pencairan Dana PNPM Terhambat Kasus Bupati

JATISARI, RAKA- Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) se Kabupaten Karawang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda pencairan, padahal idealnya pencairan tersebut dilakukan pada Juni-Juli. Keterlambatan tersebut diduga disebabkan karena kasus hukum yang saat ini membelit Bupati Karawang, H Ade Swara.
"Seharusnya pencairan itu dilakukan pada bulan Juni-Juli, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan, mungkin karena bupatinya tersandung kasus," ujar Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Jatisari Dayat Sukanda, yang didampingi Bendahara UPK Neng Dewi Wati, saat ditemui RAKA di kantornya, Senin (25/8).
Padahal, dari PNPM tahapannya sudah selesai semua, jadi hanya tinggal menunggu pencairan saja. Dia juga mengaku terus melakukan komunikasi antar sesama UPK, tapi semuanya juga kondisinya sama yakni belum ada tanda-tanda pencairan. "Faskab (Fasilitator Kabupaten, red) juga sudah menanyakan hal ini ke pihak BPMPD Kabupaten Karawang tapi masih belum ada kejelasan," tambah Dayat, sambil menyampaikan untuk pengajuan ke KPPN itu harus ada SK Bupati.
Akibat belum cairnya anggaran PNPM tersebut, pembangunan yang sudah direncanakan terhambat, terlebih saat ini di Jatisari sudah memasuki masa panen. "Ya jelas, pembangunan terhambat, apalagi sekarang sudah memasuki masa panen, jadi jalan sudah mulai digunakan lalulalang kendaraan yang mengangkut hasil panen petani, ini tidak bisa diganggu," ujarnya.
Karena, lanjut dia, kalau diganggu dengan pembangunan fisik berupa pengerasan jalan, para petani akan komplain, itu bisa menghambat aktivitas para petani yang sedang panen. "Setelah selesai musim panen, sebentar lagi memasuki musim penghujan, ini juga bisa menjadi penghambat pembangunan, karena kalau pembangunan dilakukan saat hujan, hasilnya pasti jelek," tegasnya.
Disinggung mengenai berapa besar anggaran PNPM di tahun 2014, dia menyampaikan, secara keseluruhan di tahun 2014 ini sebesar Rp 1,350 miliar, yang diplot untuk fisik sebesar Rp 1,150 miliar, kemudian untuk pelatihan sebesar Rp 200 juta. "Jadi memang di Jatisari itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Karena memang di Jatisari masih banyak jalan lingkungan yang masih tanah dan belum dilapisi apa-apa, seperti di Desa Pacing, Sukamekar dan Jatiabru," terangnya.
Lebih lanjut Dayat menambahkan, Forum UPK PNPM Kabupaten Karawang juga sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) pasca lebaran kemarin, namun dalam rakor tersebut pihak BPMPD tidak hadir. "Mereka tidak hadir dengan tidak memberikan alasan apapun, padahal harusnya di rakor itu pihak BPMPD hadir," pungkasnya. (zie)

PNPM Kena Imbas Kasus Bupati

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Dana Daerah Untuk Usaha Bersama (DDUB) terancam molor akibat imbas ditangkapnya Bupati Ade Swara oleh KPK. Bahkan, dana Rp 100 juta yang seyogyanya cair lebih cepat dari Bantuan Lagsung Masyarakat (BLM), namun keperluan pencairan yang mengharuskan tandatangan bupati mengalami kesulitan, karena bupati dikabarkan belum menandatanganinya. Bahkan alternatif tandatangan yang bisa pula dibubuhkan Ketua DPRD juga terpaksa tidak sesuai harapan, lantaran Ketua DPRD baru belum dikukuhkan, begitupun dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Karawang.
Ketua UPK Gemalembayung Lemahabang H Nana Nurundana mengatakan, BLM sampai saat ini belum ada kabar kapan pencairannya mengingat adanya revisi RAB dan desain akibat inpres soal penghematan anggaran. Sayangnya pengganti pemotongan tersebut lewat DDUB di Karawang juga gelagatnya bermasalah, pasalnya DDUB yang sudah disepakati dalam APBD Karawang Rp 100 juta per UPK tersebut tersandung kebijakan bupati yang semakin sulit pasca penangkapannya oleh KPK, karena pendandatangan DDUB mengharuskan dilakukan bupati. Sementara alternatifnya adalah ketua DPRD.
Sehingga alteratif lainnya adalah Plt, di sisi lain sampai saat ini, Wakil Bupati Karawang pun belum dikukuhkan sebagai Plt, sehingga sampai saat ini kepastian penandatangan DDUB tersebut belum jelas. Hal ini lanjut Nana, akan berimbas pada program di desa-desa manakala BLM sudah cair sementara DDUB masih macet. "Kami juga belum menerima informasi, bagaimana nasib DDUB ini, bupatinya di KPK," katanya.
Nana menambahkan, memang tidak lama akan digelar rakor. Ia yakin sejumlah UPK dan fasilitator akan banyak mempertanyakan soal DDUB ini, karena jika bupati tidak ditangkap KPK, proses DDUB yang sudah disahkan dalam APBD ini akan lebih cepat. Di sisi lain jika DDUB ini batal akan banyaak menuai permasalahan di UPK-UPK, karenanya ia meminta jajaran eksekutif di Karawang bisa menyetabilkan kebijakan agar tetap berjalan normal, karena ia merasa DDUB ini sama penting dengan BLM.
Nana juga mendesak Satuan Kerja (Satker) BPMPD Karawang tidak tinggal diam, utamanya untuk mengurus soal pendatanganan DDUB agar bisa dengan cepat ditandatangani bupati meskipun yang bersangkutan tengah mendekam di balik jeruji besi. Meskipun beredar kabar bupati enggan menandatangani karena berkaitan dengan keuangan daerah, namun jika satker cekatan mengurus bersama setda, ia yakin persoalan kejelasan DDUB ini bisa cepat ada kejelasan. "BLM itu cair 3 tahap, DDUB 2 tahan yaitu 60 persen da 40 persen, kita minta satker segera bertindak, karena Rp 100 juta saja terlambat berpengaruh pada realisasi nantinya," katanya. (rud)

Asisten faskab karawang kecelakaan saat perjalanan ke tempat rakor

Klari(25/8). Pak purwanto yang biasa di sapa ayah pur mengalami jatuh dari motor pada saat perjalanan menuju lokasi tempat rakor di jomin cikampek. Ayah pur mengalami kecelakaan di lampu merah tol karawang timur menuju arah cikampek. Berdasarkan keteranga. Beliau mencoba menghindari mobil box tetapi saat menghindari malah jatuh menabrak belakang mobil lain sehingga ayah pur pun hilang keseimbangan dan terjatuh. Pada saat itu pun ayah pur langsung di bawa k klinik terdekat yaitu klinik yakesti klari, berlokasi di depan ayah pur jatuh dari motor. Yang semula di rencanakan pada hari pertama rakor ayah pur dijadwalkan menyampaikan materi pun akhirnya gagal. Ini gambar kondisi ayah pur pasca kecelakaan.

Rakor Bulan Agustus 2014 PNPM MPd karawang

Jatisari(25/8). Pelaksanaan rakor PNPM MPd kabupaten karawang baru bisa di laksanakan pada tanggal akhir yaitu tanggal 25 dan 26 Agustus 2014. Dikarenakan selama sebulan setelah lebaran ada pelatihan penyegaran untuk FK dan FT selama hampir 2 minggu. Dalam rakor kali ini hanya d hadiri oleh tim faskab dan semua fasilitator kecamatan. Rakor tersebut bertempat di RM Lebak jomin dan hari ke dua berlokasi d RM Alam Ceria Johar karawang. Dalam kesempatan tersebut tim faskab menyampaikam hasil kunjungan HRD PNPM MPd ke karawang dan juga menyampaikan tentang keterlambatan pencairan BLM di kabupaten karawang.

HRD PNPM Prov.JABAR KUNJUNGAN KE KARAWANG

Karawang(21/8). HRD PNPM MPd Provinsi Jawa Barat yaitu ibu Endah kunjungan lapangan ke kabupaten karawang.Beliau tiba di karawang pada hari kamis, 21 Agustus 2014. Rencananya beliau 2hari di karawang untuk mengunjungi kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Pedes. Selain itu beliau juga membicarakan tentang alasan mengapa sampai sekarang pencairan BLM di kabupaten karawang masih terlambat dalam pencairan. Sehingga beliau mengajak satker dan tim faskab lainnya mencoba mendatangi KPPN kabupaten karawang untuk meminta kejelasan. Harapan beliau semoga minggu depan sudah ada pencairan BLM. Aamiin.....

Pelatihan di kelas FT gel.1 Prov.JABAR

Bandung(12/8). Pelatihan penyegaran yang di adakan setiap tahun baru di selenggarakan minggu pertama bulan Agustus 2014. Peserta dari semua kecamatan yang ada di jawa barat dan para pelatih nya di bagi-bagi dari setiap tim faskab masing-masing kabupaten.

Rakor upk dan syawalan

Karawang (14/8). Upk se kabupaten karawang mengadakan rakor triwulan dan sekaligus syawalan. Semoga dengan diadakan syawalan dan rakor tersebut diharapkan menambah dan mempererat tali persaudaraan antar pengurus upk PNPM MPd se kabupaten karawang. Diharapkan antar pelaku bisa saling memaafkan satu sama lain. Syawalan dan rakor upk diadakan pada hari kamis, 14 Agustus 2014 bertempat di Alam Ceria, johar karawang. Acara tersebut dihadiri tim faskab yang diwakili faskeu, assmis, dan opkom serta semua pengurus upk PNPM MPd se kabupaten karawang. Dalam acara tersebut turut mengundang satker namun berhalangan hadir karena ada acara dinas keluar kota. Walaupun begitu tidak mengurangi semangat teman-teman pengurus untuk tetap menjalankan acara tersebut berjalan dengan lancar.