Pencairan Dana PNPM Terhambat Kasus Bupati

JATISARI, RAKA- Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) se Kabupaten Karawang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda pencairan, padahal idealnya pencairan tersebut dilakukan pada Juni-Juli. Keterlambatan tersebut diduga disebabkan karena kasus hukum yang saat ini membelit Bupati Karawang, H Ade Swara.
"Seharusnya pencairan itu dilakukan pada bulan Juni-Juli, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan, mungkin karena bupatinya tersandung kasus," ujar Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Jatisari Dayat Sukanda, yang didampingi Bendahara UPK Neng Dewi Wati, saat ditemui RAKA di kantornya, Senin (25/8).
Padahal, dari PNPM tahapannya sudah selesai semua, jadi hanya tinggal menunggu pencairan saja. Dia juga mengaku terus melakukan komunikasi antar sesama UPK, tapi semuanya juga kondisinya sama yakni belum ada tanda-tanda pencairan. "Faskab (Fasilitator Kabupaten, red) juga sudah menanyakan hal ini ke pihak BPMPD Kabupaten Karawang tapi masih belum ada kejelasan," tambah Dayat, sambil menyampaikan untuk pengajuan ke KPPN itu harus ada SK Bupati.
Akibat belum cairnya anggaran PNPM tersebut, pembangunan yang sudah direncanakan terhambat, terlebih saat ini di Jatisari sudah memasuki masa panen. "Ya jelas, pembangunan terhambat, apalagi sekarang sudah memasuki masa panen, jadi jalan sudah mulai digunakan lalulalang kendaraan yang mengangkut hasil panen petani, ini tidak bisa diganggu," ujarnya.
Karena, lanjut dia, kalau diganggu dengan pembangunan fisik berupa pengerasan jalan, para petani akan komplain, itu bisa menghambat aktivitas para petani yang sedang panen. "Setelah selesai musim panen, sebentar lagi memasuki musim penghujan, ini juga bisa menjadi penghambat pembangunan, karena kalau pembangunan dilakukan saat hujan, hasilnya pasti jelek," tegasnya.
Disinggung mengenai berapa besar anggaran PNPM di tahun 2014, dia menyampaikan, secara keseluruhan di tahun 2014 ini sebesar Rp 1,350 miliar, yang diplot untuk fisik sebesar Rp 1,150 miliar, kemudian untuk pelatihan sebesar Rp 200 juta. "Jadi memang di Jatisari itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Karena memang di Jatisari masih banyak jalan lingkungan yang masih tanah dan belum dilapisi apa-apa, seperti di Desa Pacing, Sukamekar dan Jatiabru," terangnya.
Lebih lanjut Dayat menambahkan, Forum UPK PNPM Kabupaten Karawang juga sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) pasca lebaran kemarin, namun dalam rakor tersebut pihak BPMPD tidak hadir. "Mereka tidak hadir dengan tidak memberikan alasan apapun, padahal harusnya di rakor itu pihak BPMPD hadir," pungkasnya. (zie)