Study banding kades kec.tirtamulya ke kec.pamarican kab.ciamis

Ciamis(28/4). Study banding kepala desa kec.tirtamulya ke kecamatan pamarican kabupaten ciamis.kunjungan di lanjutkan ke desa sidamulih. Desa sidamulih kecamatan pamarican menjadi lokasi untuk study banding di bidang bumdes dan pemerintah desa. desa sidamulih memiliki keunggulan di bidang bumdes dan pemerintah desa terutama uppks.
BK
AD kecamatan tirtamulya menngutarakan bahwa beliau cukup salut dengan desa sidamulih kecamatan pamarican dan beliaupun meminta kiat-kiat bagaimana caranya sehingga menjadi unggul. 
kepala desa sidamulih pun menjawab bahwa sosialisasi yang paling penting dalam mendukung di pemerintahan desa

Pertandingan badminton fasilitator karawang

Karawang (15/4).  Dalam mempererat silaturahmi dan memperkuat tim.tim faskab kabupaten karawang setiap minggunya selalu menyempatkan untuk bertanding badminton antara tim faskab dan fk/ft. Di sela sela waktu yang sangat sibuk, olah raga sangat di perlukan agar kondisi fisik tetap terjaga.sehingga bekerja pun akan lebih bersemangat. Dengan salah satunya bermain badminton, selain tubuh tetap sehat bisa juga sebagai koordinasi dan menjaga ke kompakan antar tim fasilitator di kabupaten karawang

Kantor UPK Singaperbangsa Telan Biaya Rp 500 Juta

CILAMAYA KULON, RAKA- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Singaperbangsa Kecamatan Cilamaya Kulon, menelan dana Rp 500 juta untuk pembangunan kantor barunya. Dana yang dihimpun dari swadaya ibu-ibu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak 2008 tersebut, baru bisa dibangunkan 80 persen. Sementara sisanya dipastikan pengurus UPK bakal rampung akhir bulan ini. Kantor diatas tanah berukuran 14x27 meter tersebut dibangun di jalan Dusun Krajan, Desa Tegalurung.
Sekretaris UPK Singaperbangsa Nurhadi mengatakan, dana Rp 500 juta dihimpun sejak tahun 2008, karena UPK Singaperbangsa memiliki cita-cita membangun kantor yang lebih representatif untuk pelayanan. Diakui Hadi, dana yang melebihi anggaran prototype kantor desa itu baru dialokasikan Rp 420 juta atau baru merampungkan 80 persen dan akan selesai akhir bulan ini. Meskipun sudah ditempati, kantor yang berdiri megah dua lantai ini, belum diresmikan dan hanya sebatas syukuran. Ia berharap dengan ditempatinya kantor baru ini bisa melayani masyarakat lebih optimal, meskipun kelanjutan PNPM diakhir masa jabatan Presiden SBY belum jelas kedepannya, namun minimal perguliran SPP bisa terus berjalan maksimal. "Kita patut berbangga, mungkin baru kantor kami yang dua lantai dan didapat dari swadaya SPP bertahun-tahun," ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, seharusnya memang mulai pembangunan saat Bupati Saba Desa lalu, sayangnya diundur berulangkali sampai akhirnya tidak jadi. UPK berinisiatif untuk terus melanjutkan saja, karena dana bukan berasal dari APBD. Saat ini, para pekerja bangunan terus memoles kantor bagian belakang yang belum rampung untuk diselesaikan, karena jika pihaknya tidak bergegas pindah kantor, dikhawatirkan sewa kantor di Desa Manggungjaya akan membengkak, bahkan kondisinya sudah tidak nyaman lantaran sering bocor saat hujan turun.
Ia menilai, dengan keberadaan kantor baru yang tanahnya dibeli dari warga ini, kiranya bisa lebih representatif. Selain strategis lokasinya, juga memberi kenyamanan akses bagi semua TPK. "Pertamanya sih harusnya peletakan batu pertamanya sama bupati, tapi program saba desa kan sudah berhenti, ya kita lanjut saja," pungkasnya. (rud)

Rakor fk ft bulan april 2014 PNPM MPd karawang

Karawang(16/4). Rapat koordinasi awal bulan di laksanakan pada tanggal 16 April 2014 di rumah makan haji maman yang berlokasi di ciranggon kecamatan majalaya karawang. Rapat yang dihadiri kurang lebih 50 orang tersebut terdiri dari fk dan ft masing-masing kecamatan, tim faskab karawang, ass MIS, dan operator. Dalam rapat tersebut menegaskan tentang PTO dan juknis 2014.

Rapat internal tim faskab karawang

Karawang (15/4). Rapat internal sudah menjadi agenda rutin tim faskab karawang setiap bulannya. Rapat internal pada bulan april 2014  di adakan di rumah makan alam ceria karawang yang di laksanakan hari selasa, 15 April 2014. Dalam rapat internal sebagai koordinasi sehingga tercipta tim yang kompak. Rapat di hadiri oleh semua tim faskab dan membicarakan masing-masing agenda yang akan di laksanakan.

Dana Operasional UPK Berkurang

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Dana Operasional Kegiatan (DOK) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemerberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dipastikan turun ke setiap kecamatan, karena pendampingan kegiatan UPK sudah semakin maju.
Fasilitator Kecamatan UPK Gemalembayung Lemahabang Cucu Sufyandi SE, mengatakan DOK UPK Lemahabang sebelumnya Rp 84,1 juta, namun mengalami penurunan sampai Rp 20 juta menjadi Rp 65,5 per tahun. Alokasi dana DOK tersebut digunakan untuk perencanaan program Rp 11,15 juta, operasional pelaku UPK seperti transport pendamping lapangan reguler Rp 1 juta per bulan, honor dan transport KPMD per bulan.
Begitupun, lanjut Cucu, penurunan dana tersebut jangka waktunya reguler 12 bulan, namun saat ini hanya 9 bulan. Sisa dana DOK tersebut 30 persennya diperuntukan bagi kegiatan pelatihan sekitar Rp 28,8 juta. Pihaknya, lanjut Cucu, akan segera mengajukan dana tersebut ke pusat, agar dana ini bisa segera cair. "Kita akan segera ajukan DOK ini, kami meminta forum MAD untuk menetapkannya sampai akhirnya keluar surat ketetapan camat untuk DOK ini," ujarnya.
Lebih lanjut Cucu menambahkan, penurunan DOK tersebut akibat kecamatan dianggap baik dalam menjalankan manajemen keuangan  UPK. Ia pikir, bahwa penurunan tersebut juga dialami dihampir semua kecamatan. "Alasan penurunannya mungkin UPK kecamatan sudah dianggap baik, itupun dialami kecamatan lainnya," paparnya. 
Selain itu, tambah Cucu, dana opersional untuk Pendamping Lapangan (PL) saat ini sudah turun dengan nominal yang tetap yaitu Rp 12 juta untuk satu tahun. Dengan rincian, untuk honor PL Rp 500 ribu per bulan, transport Rp 300 per bulan, laporan Rp 50 ribu per bulan, jumlah total Rp 1 juta per bulan. Pihaknya melaporkan,  DOK PL tahun sebelumnya, terisi dana Rp 2 juta dan dihitung dalam penetapan PL UPK. Sisanya tersebut, tambah Cucu, kembali ke kas negara. "DOK untuk PL sudah cair, nominalnya masih tetap Rp 12 juta per tahunnya," pungkasnya. (rud)

Satker: DDUB Bukan Pemerataan

TEMPURAN, RAKA- Dana Daerah untuk Usaha Bersama (DDUB) bukan dana pemerataan yang selama ini difahami para kepala desa, tapi DDUB merupakan dana bantuan sosial yang akan dipergunakan untuk infrastruktur perdesaan yang bersumber dari dana APBD. Jika dana pemerataan masuk ke rekening desa begitupun bantuan keuangan seperti prototype, ADD dan lainnya, tapi kalau DDUB masuk ke UPK.
"DDUB bukan pemerataan atau bantuan keuangan, tapi DDUB adalah dana yang akan digulirkan untuk infrastruktur desa dari APBD," tegas Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Karawang Nunu Sanusi, saat Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi tahun anggaran 2014 di aula kantor Kecamatan Tempuran, Rabu (19/3).
Dalam paparannya dihadapan forum MAD yang juga dihadiri beberapa kepala desa, Nunu menegaskan, bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bersumber dari APBN dan dari APBD adalah DDUB. Besarannya, tambah Nunu, tergantung komitmen pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian urusan bersama dan anggaran Rp 100 juta ke UPK itu adalah DDUB untuk alokasi  infrastruktur yang didanai APBD. Ia mencontohkan, sarananya antara lain yang bersifat fasilitas umum seperti, jembatan, jalan setapak, turap dan saluran tersier. Namun yang terpenting perencanaanya harus terpadu, baik usulan maupun proses perencanaannya. "Alokasinya untuk infrastruktur desa seperti jembatan, jalan setapak dan saluran tersier," ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, selain dana APBN dan APBD, potensi pendanaan lainnya yang melalui UPK untuk infrastruktur desa di Kabupaten Karawang peluangnya besar. ia mencontohkan, di kabupaten lain ada sumbangsih dana Coorporate Social Responsibility (CSR) Rp 100 juta untuk desa masuk ke UPK. Melihat hal itu, ia menilai potensi di Karawang ada, tapi belum ada kemitraan dengan perusahaan untuk bekerjasama dengan UPK. "Selain BLM dan DDUB, ada juga dana CSR bisa masuk UPK untuk pembangunan desa, namun memang peluang ada di Karawang hanya belum jalin kemitraan saja," cetusnya. (rud)

Nyaris Tertipu, 12 Kades Terima Surat Bantuan Palsu

Oknum Pengurus Parpol Mainkan Proyek Bantuan Desa

TEMPURAN,RAKA.Modus baru penipuan mulai menyasar para kepala desa, dengan dalih bantuan keuangan. Belakangan beredar surat palsu Direktorat Jendral (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tentang Bantuan Keuangan sebesar Rp 170 juta. Meski begitu, belum ada laporan kepala desa tertipu.
Salah seorang kades yang menerima surat Dirjen PMD tersebut, diantaranya Kades Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Uid Burhanudin. Ia mengakui, dirinya sempat mengajukan bantuan keuangan Rp 170 juta melalui orang partai politik. Sekitar 3 Minggu lalu, surat Dirjen PMD diterimanya dari orang-orang tertentu pula, bukan lewat Kantor Pos maupun pemerintah kabupaten dan kecamatan.
Menurutnya, bukan hanya Desa Manggungjaya, namun 11 desa lainnya menerima surat serupa. Diakui Uid, ia tidak curiga bahwa surat tersebut palsu. Untungnya, setelah menerima surat dirinya langsung konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang menjelang diklat kepala desa di Bandung dua pekan lalu.
Uid menyebutkan, selain Desa Manggungjaya, sejumlah desa di Cilamaya dan Banyusari juga menerima surat serupa. Desa Talagasari, Ciptamargi, serta sejumlah desa lainnya mendapatkan surat serupa. "12 desa sih yang menerima. Kita sempat percaya karena memang kita mengajukan, hanya memang lewat orang partai," pungkasnya.
Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa BPMPD Karawang Wawan Hernawan menegaskan, surat tersebut bohong. Pasalnya, surat yang turun sekitar 3 pekan lalu itu ditandatangani atas nama Ketua Komisi II DPR RI. Di sisi lain, saat dirinya melakukan konfirmasi, Dirjen PMD justru tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. "Yang laporan baru sekitar 9 orang kades, nyaris terkecoh soal turunnya surat bantuan keuangan tersebut," kata Wawan, saat berbincang dengan RAKA.
Menurut Wawan, jangankan surat bantuan keuangan, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) saja bisa dipalsukan. Ia meminta para kades agar jangan mau mempercayai oknum-oknum yang menawarkan soal bantuan-bantuan yang akan mengalir ke pemerintahan desa, sehingga dimanfaatkan untuk bancakan.
Lanjutnya, para kades sangat mungkin terkecoh karena surat Dirjen PMD tersebut diakuinya mirip dengan aslinya. Tapi anehnya, lampiran keuangan justru ditandatangani Ketua Komisi II DPR RI. "Kades jangan percaya saja dan jangan mau dibohongi, terlepas itu datangnya dari oknum manapun," ujarnya.
Selain itu, tambah Wawan, para kades jangan langsung percaya isu bantuan ke pemerintahan desa bakal mengalir miliaran rupiah yang saat ini menjadi jualan politik. Dirinya, lanjut Wawan, belum berani menyampaikan gembar-gembor bantuan miliaran ke pemerintahan desa meskipun sudah ada Undang-undang (UU) Desa. Karena UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut masih disosialisasikan, sementara Peraturan Pemerintahnya (PP) belum turun. "Sekarang ini kan banyak gembor-gembor 1 miliar sekian-sekian, saya belum mau menyosialisasikannya, karena PP pun belum turun," paparnya saat menghadiri kegiatan PNPM di Kecamatan Tempuran, kemarin. (rud)

Sanksi Program di Depan Mata

 Camat Optimis UPK Tempuran Selamat

TEMPURAN, RAKA- Ancar-ancar sanksi program yang mengancam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tempuran akibat tunggakan lebih dari Rp 1 miliar, Camat Tempuran Suwandi, tetap optimis bahwa UPK Kecamatan Tempuran tidak akan terkena sanksi program. Pasalnya berbagai upaya telah dilakukan meskipun menempuh jalur hukum sekalipun.
"Kita akui UPK Kecamatan Tempuran ini masuk kategori tidak sehat dan bermasalah, tapi kita telah melakukan penanggulangannya termasuk jalur hukum sekalipun," katanya, Rabu (19/3).
Ia mengingatkan kepada para TPK dan semua masyarakat Tempuran, agar upayanya jangan sampai sia-sia. Dirinya juga belum bisa memastikan selamat atau tidak untuk program UPK di tahun 2015 dari ancaman sanksi program tersebut. Karenanya, ia  meminta dukungan TPK dan kelompok untuk  sama-sama berupaya selamatkan dari sanksi program, agar sisi manfaat pembangunan yang dilakukan bisa terus berjalan.
"Kami tidak mau upaya kami di kecamatan sia-sia, karena itu kami juga meminta dukungan semua pihak soal ancaman ini," ujarnya.
Sementara itu, Ketua UPK Kecamatan Tempuran Kasum Sanjaya mengatakan, sampai saat ini diakuinya pengembalian sudah masuk 50 persen dari 5 mantan pengurus UPK. Namun, karena kesepakatan saat itu diberikan opsi uang kembali 100 persen atau keranah hukum, wal hasil sampai saat ini hanya baru setengahnya, pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum. Ditambahkannya, upaya jalur hukum ini ditempuh bukan berarti menghakimi atau memenjarakan mantan ketua dan bendahara UPK lama atau bahkan didorong dengan muatan politis, ia menegaskan bahwa upaya tersebut murni untuk penyelamatan UPK dan demi masyarakat Kecamatan Tempuran agar tetap mendapatkan manfaat program berkelanjutan. "Jauh bagi kami berpikiran ke arah politik atau niat memenjarakan, tapi kita ingin masyarakat Tempuran tetap mendapatkan program PNPM," bebernya.
Lebih jauh Kasum menambahkan, pagu anggaran 2014 saat ini sudah terplot dan siap bergulir  baik Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Dana Opersional Kegiatan (DOK) UPK dan DOK pendamping lapangan, ia meminta para TPK segera percepat alur kegiatan, agar September sudah terserap semua terhitung selama 6 bulan kedepan dan ia tidak memperkenankan untuk diperlama, baik itu dokumen akhir maupun notulensinya, hal itu dilakukan lanjut Kasum, sebagai upaya antisipasi jika memang kedepan akan terkena sanksi program, namun pihaknya sudah menyerap pagu tersebut sebagai upaya penyelamatan. "Kita ancang-ancang saja kalau nanti kena sanksi program, pagu kita sudah terserap September ini," pungkasnya. (rud)