Kantor UPK Singaperbangsa Telan Biaya Rp 500 Juta

CILAMAYA KULON, RAKA- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Singaperbangsa Kecamatan Cilamaya Kulon, menelan dana Rp 500 juta untuk pembangunan kantor barunya. Dana yang dihimpun dari swadaya ibu-ibu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak 2008 tersebut, baru bisa dibangunkan 80 persen. Sementara sisanya dipastikan pengurus UPK bakal rampung akhir bulan ini. Kantor diatas tanah berukuran 14x27 meter tersebut dibangun di jalan Dusun Krajan, Desa Tegalurung.
Sekretaris UPK Singaperbangsa Nurhadi mengatakan, dana Rp 500 juta dihimpun sejak tahun 2008, karena UPK Singaperbangsa memiliki cita-cita membangun kantor yang lebih representatif untuk pelayanan. Diakui Hadi, dana yang melebihi anggaran prototype kantor desa itu baru dialokasikan Rp 420 juta atau baru merampungkan 80 persen dan akan selesai akhir bulan ini. Meskipun sudah ditempati, kantor yang berdiri megah dua lantai ini, belum diresmikan dan hanya sebatas syukuran. Ia berharap dengan ditempatinya kantor baru ini bisa melayani masyarakat lebih optimal, meskipun kelanjutan PNPM diakhir masa jabatan Presiden SBY belum jelas kedepannya, namun minimal perguliran SPP bisa terus berjalan maksimal. "Kita patut berbangga, mungkin baru kantor kami yang dua lantai dan didapat dari swadaya SPP bertahun-tahun," ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, seharusnya memang mulai pembangunan saat Bupati Saba Desa lalu, sayangnya diundur berulangkali sampai akhirnya tidak jadi. UPK berinisiatif untuk terus melanjutkan saja, karena dana bukan berasal dari APBD. Saat ini, para pekerja bangunan terus memoles kantor bagian belakang yang belum rampung untuk diselesaikan, karena jika pihaknya tidak bergegas pindah kantor, dikhawatirkan sewa kantor di Desa Manggungjaya akan membengkak, bahkan kondisinya sudah tidak nyaman lantaran sering bocor saat hujan turun.
Ia menilai, dengan keberadaan kantor baru yang tanahnya dibeli dari warga ini, kiranya bisa lebih representatif. Selain strategis lokasinya, juga memberi kenyamanan akses bagi semua TPK. "Pertamanya sih harusnya peletakan batu pertamanya sama bupati, tapi program saba desa kan sudah berhenti, ya kita lanjut saja," pungkasnya. (rud)