Rakor fk ft kabupaten karawang

Karawang (26/2). Dimusim penghujan dan keterlambatan gaji, fk ft kabupaten karawang tetap semangat datang untuk rakor yang di laksanakan hari rabu dan kamis tanggal 26-27 Februari di aula BPMPD jalan surotokunto johar karawang timur. Rakor yang semula di jadwalkan jam 8 baru di mulai jam 11 di karenakan hujan yang tidak berhenti dari pagi sampai siang.sehingga menghambat kehadiran rekan-rekan fk ft. Rakor di hadiri oleh fk ft, tim faskab, dan pak wahyu dari rmc.

Bupati Diduga Politisasi UPK

CILAMAYA KULON, RAKA- Mendadak satuan kerja (satker) UPK dan PJOK Kabupaten Karawang mengundang sejumlah stakeholder UPK disemua kecamatan Kamis (19/2) kemarin. Mencuat wacana yang dilontarkan kepala badan yang menyatakan bahwa bupati bakal lakukan pembinaan terhadap kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) setiap desa yang diwakili dua orang pada minggu-minggu mendatang. Meskipun belum secara rinci apa yang akan dibina bupati terhadap pelaku PNPM tersebut, namun sejumlah pihak sempat saklek dengan kebijakan demikian yang cenderung mencium politisasi para pelaku UPK, lantaran hanya baru muncul di tahun ini yang mana merupakan tahun politik. Tak hanya itu, jika dalam 1 kecamatan terdapat 12 desa, per kecamatan harus memobilisasi 24 orang dan transportasinya dibebankan kepada UPK. "Kemarin kemana aja pak Bupati, kalau pembinaan sekarang-sekarang kesannya lain, apalagi momen politik. Banyak dibelakang saat rapat para pelaku UPK menggerutu soal kebijakan tersebut," kata salah seorang pelaku UPK yang mewanti-wanti agar namanya dirahasiakan.
Lebih jauh sumber ini menyebut, satker menjalankan demikian mungkin atas intruksi bupati, ia bisa fahami hal itu. Namun kesan yang berkembang dari rekan-rekan UPK berbeda persepsi, mungkin istilah pembinaan hanya sebuah alasan saja, karena selama ini diakuinya, tidak ada hal pembinaan demikian. "Mungkin jadi alasan saja, kita akan repot memobilisasi, nanti coba rekan media tanyakan minggu depanya," ujarnya.
Kritikan pedas juga datang dari mantan Bendahara UPK Gema Cita Cilamaya Wetan yang kini cuti lantaran nyaleg, Amanda Sri Rahayu. UPK dibikin rumit dengan aturan yang tidak mendasar yang tidak jelas dan sama sekali tidak ada di dalam peraturan organisaso (PTO) disuruh keluar. Bahkan  dirinya juga sudah cuti dari bendahara karena aturaan Deputi Kemenkokesra kala itu,  dan yang paling parah rekan-rekan UPK lainnya ada yang sampai keluar karena gejolak politiknya kuat sekali. Anehnya, mengapa bupati justru balik seenaknya mau masuk ke ranah UPK dengan dalih pembinaan di tahun-tahun politik.
Disisi lain, konon anggaran yang harus dikleuarkan disuruh ngambil dari operasional UPK, meskipun tidak ada didalam cashflow. "Kita ikuti aturan yang walaupun tidak ada dalam PTO, sampai saya cuti bahkan ada yang keluar, eh kok bupati dengan alih-alih pembinaaan justru seenaknya masuk ke ranah UPK," herannya.
Dihubungi terpisah, PJOK BPMPD Kabupaten Indra mengatakan, bupati hanya ingin melakukan pembinaan UPK dan kelmpk usaha. Bupati sebagai penanggung jawab program PNPM hanya membuka acara, itu juga tambah Indra, atas usulan dari beberapa ketua UPK karena ingin acara PNPM sekali-kali dibuka oleh bupati. Sementara pengarahnya dari faskab dan satker atau kepala BPMPD, karena memang BPMPD yang mengundang bupati sebagai penanggung jawab. Adapaun soal operasional pembinaan, ia membantah pemkab membebankan pada pihak UPK, pasalnya anggarannya dari dana PAP PNPM yang ada di BPMPD Karawang. "Bupati hanya membuka acara, faskab dan BPMPD pengarahnya," kelitnya. (rud)
Tak Biasanya Kumpulkan UPK se- Kabupaten

Haji Nana Klaim Sudah Kantongi 60 Persen Suara

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Mantan ketua TPK Desa Ciwaringin yang juga tim verifikasi UPK Gemalembayung Lemahabang, H Nana mendaftarkan diri ke meja panitia lima penjaringan bakal calon (balon) ketua UPK, dengan melampirkan sejumlah kelengkapan berkas. Nana yang juga ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lemahabang ini merupakan pendaftar kedua setelah H Surya Sakti. Dengan bermodalkan pengalamannya di UPK serta penyelamatan keuangan UPK dengan kolektabilitasnya lebih dari Rp 800 juta, Nana mengklaim dirinya siap menekan angka tersebut sampai 30 persen jika dipercaya mempimpin program pemerintah tersebut.
"Terpanggil untuk menyelamatkan internal UPK pasca ditinggal Mulya Syafari yang nyaleg, insya Allah saya siap 100 persen maju," katanya saat ditemui, RAKA Jumat (21/2).
Nana menambahkan, semua berkas dan kelengkapan sudah disiapkan matang dan pemetaan rencana kerja juga sudah disiapkan. Ia mengaku tidak menghiraukan soal ancaman tekanan maupun pendapatan sebagai ketua UPK. Karena pengalamannya sebagai ketua KTNA juga tidak digaji. Dirinya justru balik menduga apa yang dikemukakan Plt ketua UPK Ahmad Sapei, sebagai wujud keinginanya pula yang berambisi menjadi ketua UPK definitif. Pasalnya ia menilai, adaptasi dan kebijakan hingga tekanan menjadi sebuah konsekuensi yang yang secara sadar sudah difahaminya.
Disinggung upayanya dalam menekan kolektabilitas tunggakan dari perguliran yang nyaris menembus Rp 1 miliar, Nana mewacanakan studi banding ke UPK yang telah sukses dalam pengembalian dan metodenya. Diharapkan Nana, saat nanti dipercaya menjadi ketua UPK bisa tergraduasi sampai 30 persen. Soal pengembalian bukan hanya menjadi tanggungjawab tim penyehat dan UPK saja, tapi semua pihak, karenanya jalinan koordinasi antara steakholder UPK seperti BKAD, Badan Pengawas, pengurus maupun KPMD dirasa penting untuk selalu merembukan solusi agar keuangan UPK sehat. "Saya garansi, kelak jadi pengurus UPK tidak akan berpolitik praktis," ujarnya.
Lebih jauh Nana mengaku, bahasan penyelamatan UPK bukan berarti kepemimpinan Mulya Syafari buruk dan justru dirinya apresiatif, karena pengalaman dan pelajaran dunia PNPM digali dari yang bersangkutan, bahkan riwayat pekerjaannya yang pernah di BKPD sedikit banyak tidak akan canggung lagi dengan istilah akuntansi maupun pengaturan neraca sehat. Kalah menang, tambahnya, bukan menjadi persoalan, yang terpenting dirinya siap maju dengan apa adanya tanpa titipan kanan kiri atau menjanjikan uang saat pemilihan nanti karena diyakininya suara sudah dikntongi sebesar 60 persen. "Saya siap beradaptasi jika terpilih, karena pengalaman telah mengantarkan banyak pengetahuan soal PNPM," ujarnya.
Sementara itu, Badan Pengawas UPK Gema Lembayung Didin Ch mengatakan, kepanitiaan masih menunggu sejumlah balon yang masih dalam penjaringan. Saat pemilihan nanti, sedikitnya 6 orang per desa akan memiliki hak pilih untuk memilih ketua UPK baru yang terdiri dari TPK, BPD, kades dan KPMD. "Nanti 6 orang per desa memiliki hak pilih," pungkasnya. (rud)

UPK Sanggabuana Salurkan Bantuan Rp 22 Juta

TEGALWARU,(18/2)

Camat Tegalwaru, Drs H Sujana, mengatakan, ruh keberhasilan dari semua program PNPM adalah daya dukung dari masyarakat. Terlebih pada program utama yaitu SPP, dimana program ini merupakan program yang bukan hanya memberikan pinjaman saja, akan tetapi lebih kepada memberi pendidikan pada masyarakat untuk hidup komitmen dan tanggungjawab. "Saya bangga atas keberhasilan pada UPK Sanggabuana. Jika melihat program dan realisasi PNPM yang ada di Tegalwaru bukan hanya harus mendukung, akan tetapi lebih tertarik senantiasa untuk terus terlibat dalam kegiatan PNPM," tuturnya.
Sujana berharap pada masyarakat peneriman manfaat program SPP, untuk dapat melaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Begitupun pada masyarakat umum lainnya, sebab jika program SPP tidak terkendala, maka manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas. Karena dapat dipastikan kegiatannya meningkat pada pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Ketua UPK Sanggabuana, Ace Oding, menjelaskan, dua tahun kegiatan pembagian keuntungan dari program SPP ini dilakukan di sekretariat UPK, yang sebelumnya digelar pertama dengan sistem distribusi atau diantarkan langsung pada penerima manfaat. "Keputusan untuk menggelar kegiatan di halaman UPK itu bukan merupakan keputusan dari semua pihak, sebab dipandang lebih efektif. Karena selain lebih efektif, kegiatan ini mempunyai tujuan yang jauh lebih manfaat, diantaranya untuk mendekatkan masyarakat dengan keberadaan sekretariat itu sendiri. Dengan demikian harapannya agar masyarakat lebih mengenal, dan agar menjadikan tidak merasa canggung terutama jika melakukan konsultasi program maupun membayar tunggakan program SPP," tuturnya.
Sekretaris UPK Sanggabuana, Aap Syaprudin, menjelaskan, dalam kegiatan penyaluran santunan dari keuntungan yang didapat dari program perguliran SPP dengan jumlah total mencapai Rp 22.242.000, dan itu merupakan dana yang diperoleh dari program SPP  dalam waktu tidak kurang lebih satu tahun, sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Adapun untuk jumlah yang menerima santunan dalam gebyar PNPM itu sendiri ada dua kategori, pertama untuk para orang tua jompo dan miskin mencapai 162 orang penerima, dan untuk kategori anak yatim atau piatu dan tidak mampu mencapai 26 anak. Tak hanya itu, Aap juga menceritakan bahwa dalam kegiatan tersebut selain mengundang para pengurus PNPM kabupaten, dalam kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menjadikan pengajian umum atau siraman rohani. (ark)
RAKA - Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sanggabuana Kecamatan Tegalwaru menggelar santunan yang keempat kalinya, yang didapat dari keuntungan program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) baru-baru ini.

Tindak Lanjut Hasil MAD Khusus Tempuan

Karawang(10/2). Fasilitator kabupaten beserta pengurus UPK Kecamatan Tempuran dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tempuran Mendatangi POLRES Karawang untuk membuat laporan tentang penyelewengan dana yang ada di kecamatan tempuran.

Tugas Akhir Mahasiswa IPDN di PNPM Mandiri Perdesaan

Karawang (10/2). Salah seorang mahasiswa IPDN mendatangi kantor faskab pada hari senin, 10 Februari 2014 untuk meminta ijin menyelesaiakn Tugas Akhirnya tentang " Implementasi PNPM dalam meningkatkan Kelompok Usaha". Mahasiswa yang bernama Praja Indra Sudrajat akan melakukan dan peninjauan langsung ke lapangan bersama Tim Faskab untuk bertemu langsung dengan para kelompok Usaha baik itu UEP maupun Kelompok SPP. Yang menjadi permasalahan dalam laporan tugas akhirnya banyak, salah satunya kurangnya partisipasi masyarakat dan adanya penyelewengan dana di kelompok. "Sulitnya berkomunikasi menjadi kendala dalam mendapatkan data" ungkap praja IPDN tingkat 4 tersebut. karena banyak kelompok yang tingkat pendidikannya masih rendah, dan masih ada kelompok pada saat pertanyaan tentang kesejahteraan, malah kebingungan apaitu kesejahteraan.

Kecamatan yang menjadi sampel ada 5 Kecamatan, yaitu kecamatan Tegalwaru, Pangkalan, Rawamerta, Kutawaluya dan Tirtamulya. setiap kecamatan mempunyai usaha kelompok yang berbeda-beda tergantung potensi daerahnya masing-masing.

Musrenbang Tingkat Kecamatan Jayakerta

Jayakerta(18/2). PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jayakerta melakukan Musrenbang Tingkat kecamatan pada hari Selasa, 18 Februari 2014 di Aula Kecamatan Jayakerta yang dihadiri oleh Para Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Jayakerta.

Pelatihan Tim Pemelihara Kecamatan Tempuran

Tempuran (18/2). UPK Kecamatan tempuran pada hari Selasa, 18 Februari 2014 mengadakan pelatihan Tim Pemelihara. Pelatihan ini baru bisa dilaksanakan di bulan Februari 2014 di karenakan kecamatan tempuran yang bulan-bulan sebelumnya masih disibukan dengan status yang masuk dalam ancar-ancar kecamatan yang bermasalah. Sehingga kepengurusan lebih terkonsentrasi kepada permasalahan yang ada di kecamatan Tempuran. "Walaupun pelatihan ini terhitung agak telat tetapi Alhamdulillah berjalan dengan lancar" , ungkap Dwi Novianti, Fasilitator Kecamatan Tempuran. Pelatihan di laksanakan di ruangan SDN Pancakarya yang berdekatan dengan kantor UPK Kecamatan Tempuran. Dalam Pelatihan Tim Pemelihara, Fasilitator Teknik,Ine Mailani selaku Pelatih dalam Pelatihan Tim Pemelihara membahas tentang Operasional dan Pemeliharaan, Pemeliharaan Jembatan, Pemeliharaan Irigasi, Pemeliharaan Pasar, dan Pemeliharaan Jalan.

Rapat Asosiasi UPK

Karawang(20/2). Kamis, 20 Februari 2014 bertempat di Aula BPMPD kabupaten Karawang semua Ketua Pengurus UPK di kumpulkan untuk mengadakan rapat Asosiasi UPK. Rapat cukup terhitung sangat mendadak karena undangannya lewat SMS ke semua Pengurus UPK di 23 Kecamatan. Rapat tersebut mendadak karena waktu yang sudah mendesak yang bisa dikatakan untuk bulan Februari 2014 yang akan segera berakhir. Rapat yang dihadiri oleh Kepala BPMPD, PJoKab, Tim Faskab, dan Seluruh Ketua UPK Kecamatan. Dari 23 kecamatan yang hadir ada 22 Kecamatan. Rapat yang membahas tentang pembinaan kelompok yang rencananya harus dilakukan di bulan februari 2014 ini.
Dalam kesempatan tersebut Bapak Akhmad Hidayat selaku kepala BPMPD menyampaikan permintaan maaf yang karena rapat yang semula di rencanakan jam 10.00 WIB pada akhirnya di mulai jam 11.40 WIB. Beliau juga menyampaikan juga tentang Anggaran APBN dan APBD untuk TA.2014 tentang DDUB dan PAP untuk kabupaten Karawang.
Hasil rapat tersebut di putuskan bahwa pembinaan kelompok akan di laksanakan tanggal 25-26 Februari 2014 bertempat di RM Sindang Reret. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama bahwa setiap kecamatan beranggotakan 20 orang/kecamatan. Untuk masalah biaya sudah dianggarkan dan masalah transpot akan di serahkan ke masing-masing UPK.

MAD KHUSUS kec. PANGKALAN

Karawang (18/2).Permasalahan yang terjadi di kecamatan pangkalan, membuat para pelaku PNPM mandiri perdesaan di kecamatan pangkalan mengadakan MAD khusus untuk menentukan tindak lanjut yang akan di tempuh. MAD khusus di laksanakan hari selasa,18
Februari 2014 yang di hadiri oleh widiantoro selaku faskab dan purwanto selaku
Assisten faskab karawang.
Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 50 peserta dari 8 desa di kecamatan pangkalan.
Hasil keputusan MAD khusus di kecamatan pangkalan pertama bahwa permasalahan yang ada sudah disepakati untuk di bawa ke jalur hukum untuk di proses. selanjutnya akan di laporkan ke jalur hukum pada hari senin 24 Februari 2014.

Validasi Rekening Kec.Phase Out

Karawang(10/2).Fasilitator Keuangan, Bapak Ir. Nunu Sanusi melakukan validasi rekening di kecamatan Telukjambe Timur (Kecamatan Phase Out) pada hari senin, 10 Februari 2014 bersama Asisten MIS Kabupaten. Pada saat kunjungan tersebut hanya ada Sekertaris dan Bendahara UPK nya. "walaupun kecamatan Telukjambe Timur statusnya phase out tapi mekanisme perguliran masih berjalan dengan baik" Terang Faskeu, Alumni ITB itu. Sementara itu Faskeu yang sedang melakukan validasi pun menjelaskan bahwa UPK kecamatan Telukjambe Timur untuk kelompoknya masih berjalan dengan baik dan lancar. Faskeu pun memeriksa BOP UPK, SPP, dan UEP di kecamatan Telukjambe Timur. untuk Spesimennya oleh ketua dan bendahara UPK Kecamatan Telukjambe Timur.

PEMILIHAN KETUA UPK TUNGGU PEMBENTUKAN PANITIA

Karawang-PK-.Ketua Badan Pengawas UPK Lemahabang Didin CH mengatakan, sebelum pemilihan harus ada  SOP yakni  dibentuk panitia terlebih dahulu . kepanitiaan tersebut dibentuk dengan  melibatkan warga dan kelembagaan UPK yang nantinya   tugas panitia tersebut hanya akan menseleksi administrasi para calon ketua UPK dan  disodorkan kesejumlah tim ahli soal PNPM seperti fasilitator kabupaten ( Faskab) maupun  akademimisi yang dasarnya tercantum sebagaimana  dalam SOP .

Sementara soal kriteria Calon ketua UPK, Didin menilai siapapun berhak untuk  mendaftar , hanya saja di utamakn yang memiliki kriteria mengenal PNPM ,strata pendidikan dan   domisili kewilayahan dan  legalitas nya nanti pasca di seleksi dan mengikuti Fit and propertest dari tim indepependen muncul beberapa nama yang layak , jika hanya satu orang yang layak dan berkriteria  langsung bisa disahkan ke Forum MAD , namun lain halnya jik lebih dari 1 orang mesti digelar pemilihan dimana dalam satu desa rata-rata pemilih hanya melibatkan 6 orang dan terdiri dari para pelaku PNPM desa . ” pemilihan belum terjadwal, tidak sembarangan dan perlu pembentukan panitia terlebih dahulu ” Katanya kepada Pelita Karawang.

Anggapan pemilihan tanggal 11 Feb adalah salah, karena memilih ketua UPK baru harus memenuhi aturan SOP tahapanya harus membentuk dulu kepanitiaan, nanti diseleksi calonya, disodorkan ke Fasilitator Kabupaten dn di uji Kelayakan untntuk kemudian dipilih dan di sahkan dalam MAD.(rd/i).

Mulya Syafari Mundur dari UPK,di Sambut Bahagia Para Simpitisannya

Karawang-PELITAKARAWANG.COM.- Teka-teki untuk kemelut yang melanda UPK Gema Lembayung berakhir pada MAD prioritas dan LPJ yang digelar di aula Kecamatan Lemahabang. 

MAD yang seharusnya mendiskusikan usulan dan evaluasi pertanggungjawaban harus berjalan alot, akibat desakan forum yang terus mendesak agar Mulya Syafari ST mundur dari Ketua UPK Lemahabang lantaran menjadi Caleg dari partai bulan bintang (PBB) dengan nomor urut 2 untuk dapil 4 Kabupaten Karawang.(30/01/2014)

Mulya Syafari,mengaku berdasarkan hasil MAD Khusus,Ia di amanahkan oleh forum untuk cuti dari jabatannya sebagai ketua UPK saat pekerjaan dan administrasi pertanggung jawaban selesai, Dirinya diangkat oleh masyarakat dan harus diberhentikan pula oleh masyarakat.

Mungkin sebagian forum menginginkan agar UPK tetap menjalankan amanah MAD Khusus soal cuti, namun mengingat dan menimbang agar forum kondusifitas dan kentalnya muatan politis,maka dirinya dengan ikhlas dan demi terbaik maka memilih untuk mengundurkan diri saja. 

“Saya tidak diberhentikan dalam forum MAD, tapi mengundurkan diri,” tandasnya.

H Asep di Tempuran mengatakan bahwa mundurnya Mulya Syafari bukan hal yang aneh karena sudah dapat dipastikan dari awal malah tanpa orang tahu itu merupakan permintaan tersendiri dari para simpatisannya di dapil 4,Ia naik ke panggung politik bukan kemauanya belaka melainkan atas desakan yang kuat dari masyarakat yang mengusung,jadi mundurnya merupakan pilihan terbaik demi rakyat dan akan lebih luas pula memperjuangkan rakyat kedepan.

Ia menambahkan,desakan mundur kedirinya sangat ironis di MAD dan terlalu ketara berbau politiknya,hal ini  tak masalah tapi sangat baik bagi diri mantan ketua UPK dan para simpatisanya.

Kenapa demikian,lanjut Asep.Ia tidak akan terbebani oleh hal-hal yang menyangkut UPK dan ada keluasan waktu untuknya bertemu para simpatisan di berbagai tempat yang menginginkan segera di kunjungi jelang Pileg april mendatang.

Mundurnya tentu kami sambut dengan gembira dan berterima kasih karena telah bersikap bijaksana dengan mengutamakan rakyat yang mendukung di bandingankan jabatan yang di tinggalkannya,pungkas Asep.(KJ).

Nama Calon Ketua UPK Bermunculan

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Pasca mundurnya ketua UPK Gema Lembayung Lemahabang Mulya Syafari dalam forum MAD Prioritas dan LPJ beberapa hari yang lalu, sejumlah nama calon ketua sudah bermunculan. Dari beberapa sumber menyebutkan, nama calon tersebut antara lain Nandang Basyuni SE, H Surya Sakti, Muhyiddin, H Nana dan Ajat. Meski demikian, Badan Pengawas UPK Lemahabang mengingatkan, sampai saat ini kepanitiaan pemilihan ketua UPK baru belum dibentuk dan juga belum terjadwalkan kapan terselenggara pemilihan ketua sebaimana aturan SOP.
Ketua Badan Pengawas UPK Lemahabang, Didin CH mengatakan, sebelum pemilihan harus ada SOP, yakni dibentuk panitia terlebih dahulu. Kepanitiaan tersebut dibentuk dengan melibatkan warga dan kelembagaan UPK yang nantinya tugas panitia tersebut hanya akan menyeleksi administrasi para calon ketua UPK dan disodorkan kesejumlah tim ahli soal PNPM, seperti fasilitator kabupaten (Faskab) maupun akademimisi yang dasarnya tercantum sebagaimana dalam SOP.
Sementara soal kriteria calon ketua UPK, Didin menilai, siapa pun berhak untuk  mendaftar, hanya saja diutamakan yang sudah mengenal PNPM, strata pendidikan dan domisili kewilayahan dan legalitasnya nanti pasca diseleksi dan mengikuti fit and propertest dari tim indepependen muncul beberapa nama yang layak. Jika hanya satu orang yang layak dan berkriteria, langsung bisa disahkan ke forum MAD. Namun lain halnya jika lebih dari 1 orang, mesti digelar pemilihan, dalam satu desa rata-rata pemilih hanya melibatkan 6 orang dan terdiri dari para pelaku PNPM desa. "Pemilihan belum terjadwal, tidak sembarangan dan perlu pembentukan panitia terlebih dahulu," katanya kepada RAKA.
Sementara disinggung nama-nama calon ketua yang muncul, ia tidak akan pernah menjagokan atau menunjuk seseorang agar mencalonkan diri menjadi ketua UPK, ia hanya berani mengingatkan bahwa PNPM harus bisa digawangi dengan baik dan tidak ambrol di tengah jalan termasuk soal keuangan. Pasalnya, PNPM dewasa ini sudah dipercaya sebagai lembaga sentral yang patut dicontoh dalam perguliran, bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Ia meyakini, kedepan sejumlah bantuan dan gelontoran hibah akan mempercayakan aksesnya lewat UPK untuk pembangunan desa. "Saya hanya ingin ingatkan saja, bahwa UPK PNPM akan menjadi model sentral yang dipercaya membuka gerbang pembangunan ekonomi pedesaan, makanya kedepan jangan sampai ambrol," ujarnya. (rud)