Monitoring Sp.MIS Prov.Jabar ke karawang

Karawang(21/11). Sp.MIS provinsi Jawa Barat kunjungan atau monitoring ke kabupaten karawang. Bapak rohmano di dampingi oleh faskab, faskeu, dan Ass.Mis kab karawang ke kecamatan jayakerta sebelumnya ke satker kabupaten untuk bertemu dengan tim satker yang pada saat bersamaan sedang ada di kantor semua. Setelah sampai ke kecamatan jayakerta sedang ada rapat TPK di kantor UPK Jayakerta sehingga bapak rohmano bisa memberikan sambutan dan masukan ke TKP jayakerta di dalam rapat TPK. Kemudian pergi ke desa kemiri untuk melihat pekerjaan fisik di lapangan di desa kemiri di dampingi oleh pelaku PNPM.

Kegiatan pengalihan SPP untuk peningkatan kapasitas masyarakat di kecamatan tirtajaya

Karawang(20/11). Kegiatan pengalihan SPP untuk peningkatan kapasitas masyarkat di kecamatan tirtajaya salah satunya adalah pelatihan menjahit. Pada saat tim faskab kunjungan lapangan d kecamatan tirtajaya pada hari kamis, 20 november 2014 berkesempatan melihat kegiatan pelatihan menjahit di kecamatan tirtajaya.

Ke kompakan tim faskab di jum'at malam

Karawang(21/11). Di hari jum'at malam pada tanggal 21 November 2014 Tim Faskab masih tetap berkumpul di kantor faskab dengan kondisi masih kompak. Senyum tawa sehabis dari lapangan yang penuh dengan kegiatan yang full. Semoga semua tetap kompak walaupun harus berpisah pada saat bertugas karena sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ayo tetap semangat Tim Faskab......

Uji coba SIM PNPM MPd di kabupaten karawang

Cilamaya wetan(19/11). Sesuai surat yang dikirimkan dari jakarta tertanggal 17 Nopember 2014 agar setiap kabupaten wajib untuk uji coba SIM (sistem informasi managemen) yang ada mulai dari perencanaan sampai pada proses pencairan, sehingga sampai k MDST. Untuk kabupaten karawang di wakili oleh faskeu, Ir.nunu sanusi yang di tunjuk untuk melakukan uji coba SIM.

Rakor FK-FT Bulan November semoga ada angin segar

Kutawaluya(14/11). Rapat koordinasi awal bulan november kali ini kedatangan dari bapak Kepala Badan, Achmad hidayat beserta PJOKab bapak Indra Sutanto. Rakor yang dilaksanakan pada hari jum'at, 14 november 2014 bertempat di Aula kantor Desa Kutagandok kecamatan kutawaluya kabupaten karawang. Rakor yang dibuka oleh sambutan dari Kepala Badan, Bapak Achmad Hidayat membawa kabar yang menggembirakan tentang program TA 2015.
Rakor yang dihadiri kurang lebih 45 orang tersebut terdiri dari TIM Faskab, FK, FT, Dan perwakilan dari BPMPD. Rakor yang dimulai jam 9 pagi berkhir jam 5 juga di hadiri oleh Ibu Ewirta dari RMC Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut Ibu Ewirta mengumumkan tentang pencabutan kecamatan bermasalah. "Alhamdulillah surat pencabutan untuk kecamatan tempuran dan pangkalan dari status kecamatan bermasalah sudah keluar" ucap bu ewirta. Beliau juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini karena kerjasama semua pihak yang tetap semangat tanpa putus asa, semua pelaku dari kecamatan dan kabupaten yang bekerja keras agar kecamatan tempuran dan kecamatan pangkalan terlepas dari status kecamatan bermasalah.

Foto bersama TIM Faskab dengan Pelaku PNPM Kecamatan Cibuaya

Karawang(13/11). Tim Faskab padan hari kamis, 13 November 2014 melakukan monitoring ke UPK kecamatan Cibuaya. Dalam kunjungannya memonitoring pekerjaan fisik di kecamatan cibuaya. Tim faskab yang ikut serta diantaranya faskab, faskeu, fastekkab, ass faskab, ass fastekkab, dan faskab PPU.

Koordinasi TIM FASKAB dengan Satker Kabupaten

Karawang (12/11). Evaluasi kegiatan tahun 2014 hasil supermonev dan rencana strategis percepatan program 2014 dikoordinasikan antara tim faskab karawang dengan satker kabupaten karawang. Koordinasi dilakukan oleh tim faskab dengan bapak Indra Sutanto selaku PJOKab karawang agar rencana dan strategi untuk percepatan program pelaksanaan di lapangan untuk TA 2014 bisa mencapai target atau sesuai dengan yang di rencanakan.

Serahterima Pekerjaan Faskeu Ke FPPU

Karawang(7/11). Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Karawang, Ir.Nunu Sanusi serahterima Pekerjaan Kepada Fasilitator PPU. Serahterima di lakukan di Kantor Faskab Karawang bersama dengan semua Tim Faskab Karawang. Selamat Datang Kepada Fasilitator PPU Bapak Raemun......

Pengelola PNPM Tempuran 'Dihibur'

TEMPURAN, RAKA - Setelah turunnya surat dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri sebagai kecamatan penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bermasalah dengan sanksi tidak dapat jatah program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahun ini, Fasilitator Kabupaten menyatakan tidak percaya dan menganggap proses ligitasi masih terus berjalan, sehingga masih membuka ruang Tempuran masih mendapatkan program.
Disinggung terkait Unit Pelaksana Kegiatan PNPM Tempuran, Faskab Widiantoro mengatakan, bagi UPK Tempuran masih ada harapan, adapaun waktunya, kata Widiantoro, secepat mungkin. Dirinya juga mempertanyakan dari mana dasar UPK Tempuran tidak ada progres signifikan, karena semua pihak sudah berupaya semaksimal mungkin agar secepat mungkin cap kecamatan bermasalah bisa segera dicabut. "Masih ada harapan dapat program secepatnya," ujar pria asal Jogjakarta ini.
Menurut Widiantoro, surat dari Dirjen PMD sifatnya digeneralisir seluruh Indonesia bagi setiap kecamatan, padahal ada progres masing-masing, termasuk Kecamatan Tempuran. Begitupun juga ada progres, terutama proses litigasi yang masih terus berjalan.
Dirinya menyarankan, dengan permasalahan ini bagi UPK Tempuran, dapat dijadikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga dan dengan perjuangan dalam menyelesaiakan masalah tidak disia-siakan untuk mengelola UPK lebih baik lagi secara transparan dan  akuntabel.
Berbeda dengan Widiantoro, Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Rohana, memilih bungkam. Sampai berita ini ditulis, Ia yang baru bertugas sekitar dua bulanan terakhir itu tak kunjung memberikan balasan. (rud)

Ketua PNPM Tempuran Masih Dapat Honor

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Ditetapkannya UPK PNPM Tempuran sebagai kecamatan bermasalah oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), diusulkan Forum UPK Karawang untuk fokus pada perguliran dan mengelola aset yang ada, karena berhentinya program bukan berarti bubar total, baik pengelola maupun fasilitatornya.
Sekertaris Forum UPK Karawang Ahmad Sapei mengatakan, penetapan UPK Tempuran hendaknya tidak ditanggapi pesimis, meskipun dirinya tidak menampik adanya luapan kekecewaan pasca prpogres yang begitu panjang ditempuh UPK tersebut, karena tujuan dari PNPM itu sendiri adalah membentuk masyarakat mandiri lewat pendanaan yang digulirkan. Artinya, ada atau tidak adanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang terpenting adalah seberapa besar aset yang masih tersimpan agar perguliran terus meningkat dan dikelola dengan baik.
Karena lewat perguliran itulah UPK PNPM masih bisa terus berjalan membentuk masyarakat mandiri dalam usahanya. Dalam posisi ini, ia menyayangkan pesimistis ketua UPK Tempuran yang terkesan pasrah dan memilih istilah tidur panjang, padahal honornya masih tetap akan berjalan yang disertai uang-uang jasa dari perguliran. "Harusnya jangan terlalu pesimis, lewat perguliran saja jika asetnya bagus terus saja berlanjut dengan baik," katanya.
Jauh dari hal itu, banyak contoh pailitnya Kecamatan Telukjambe untuk program PNPM, karena saat dipecah menjadi Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Telukjambe Barat, sama saja nasibnya. Namun, masih bisa bertahan sehingga asetnya justru terus membesar dari perguliran tersebut.
Atas kesuksesan itu, ia berharap Kecamatan Tempuran bisa mencontoh ke Kecamatan Telukjambe Bbarat. "Itu contohnya Telukjambe Barat, hanya perguliran saja juga jalan sampai sekarang asetnya sampai miliaran," katanya. (rud)

Desa Kutamaneuh Rencanakan Penyusunan Anggaran PNPM

TEGALWARU, RAKA - Setelah menggelar pelatihan penyusunan profil kampung bagi perangkat pemerintahan, Pemerintah Desa Kutamaneuh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) menggelar pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-P), Kamis (6/11).

Penyusunan anggaran pembangunan desa yang diprakasai oleh PNPM-P Kecamatan Tegalwaru diikuti Kepala dusun sedesa Kutamaneuh. Kegiatan yang diadakan di Aula Desa Kutamaneuh dan dihadiri Pjs Kades Kutamaneuh H.Eyim Suhaedi SH dan Ketua PNPM-P Kecamatan Tegalwaru Aap Suhendi serta jajaran kepala urusan desa Kutamaneuh, membahas program anggaran untuk infrastruktur desa.
Ketua PNPM-P Kecamatan Tegalwaru Aap Suhendi mengatakan, RPJM kampung sangat penting sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung. RPJM itu juga didasari dengan Undang-Undang tentang desa maupun peraturan pemerintah menganai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Serta, beberapa peraturan lain yang mengharuskan kampung menyusun RPJM.
Beberapa kampung, dikatakan Aap, telah memiliki RPJM yang penyusunannya didampingi fasilitator daerah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun, beberapa kampung juga ada yang belum memiliki RPJM, sehingga diharapkan melalui penyusunan anggaran yang direncanakan sampai tingkat dusun lebih terakomodir permasalahannya, dan seluruh kampung akan memiliki RPJM. “Penyusunan anggaran yang digelar saat ini akan lebih spesifik kebutuhannya, karena inisiatif perbaikan akan dituangkan dalam rencana penyusunan anggaran dengan menghadirkan fasilitator dari PNPM-P Kecamatan Tegalwaru,” ungkapnya.
Sementara Pjs Kades Kutamaneuh Eyim Suhaedi SH dalam arahannya menegaskan, RPJM kampung sangat penting dan sangat keterkaitan dengan penyusunan profil kampung yang juga harus dimiliki setiap kampung. Dengan adanya profil kampung dan RPJM, pembangunan yang dilaksanakan di setiap kampung akan lebih terarah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Terlebih saat ini pemerintahan kampung telah mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, baik yang dialokasikan dengan Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun nantinya yang bersumber dari APBN.
Ditambahkan Eyim, dengan adanya RPJM, juga akan menjadi tolak ukur dalam capaian kinerja pemerintahan dari tahun ke tahun. Setiap program yang dilaksanakan pemerintahan kampung akan lebih terukur dengan adanya perencanaan yang disusun melalui RPJM. Untuk itu, Ditambahkan Eyim, dia berharap para kepala dusun dapat mengikuti penyusunan Anggaran Jangka Menengah Desa ini hingga selesai. “RPJM ini sangat penting sebagai acuan kita dalam melaksanakan kegiatan, jadi pemerintahan kampung harus menyusun  RPJM,” ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Samad (29) warga Desa Kutamaneuh yang juga tokoh pemuda Dusun Cicangor, mengatakan dalam proses penyusunan perencanaan penyusunan, hal yang perlu diperhatikan adalah uraian modul, meliputi tujuan, hasil perbaikan serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dengan tujuan yang diharapkan. (cr1)

Pengelola PNPM Latih Kader Teknik Desa

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Puluhan Para kader teknik desa, dilatih merancang perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pedesaan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa.
Pelatihan yang dilakukan di Aula Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Gemalembayung Lemahabang itu juga dilakukan menjelang pencairan Dana Daerah Usaha Bersama (DDUB) dan UU Desa tahun depan.
Fasilitator Kecamatan UPK PNPM Lemahabang Cucu Supyandi mengatakan, Untuk mendukung kemandirian dan otonomi desa, para kader teknik  harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam aspek teknik, mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, serta melestarikan sarana prasarana desa secara mandiri dan berkualitas.
Yang sukses itu lanjut Cucu, adalah kader teknik yang hanya sedikit bantuan dan pengawasan dari Fasilitator Teknik, sehingga desa bisa dikategorikan dalam beragam kategori sesuai dengan indikatornya, yaitu Desa Mamdiri, Desa Transisi dan Desa Pemula. "Mereka kita latih seberapa mandirikah desanya, diukur dengan indikator dan parameter penilaian teknisnya," katanya.
Lebih jauh Cucu menambahkan, pihaknya juga memberitahukan menjelang pencairan DDUB berikut pelaksanaaan UU Desa nantinya, agar kompeten dalam menyusun, mengelola, sampai dengan mendesain infrastruktur bisa sesuai sasaran dengan volume, metode, peta dan kebutuhan sarananya, yang pada ujungnya bisa membuat laporan kemajuan dan laporan akhir. "Kader teknik ini harus punyai keterampilan menguasai format-format pendalaman masalah dan kebutuhan sampai penyelesaiannya," ujarnya.
Ketua UPK Gema Lembayung H Nana Nurundana mengatakan, suksesnya program UPK tidak lepas dari peran semua kelompok dan TPK, satu diantaranya adalah kader teknik, karenanya penguasaan aspek lapangan seperti desain teknis prasarana dan administrasi pekerjaan serta tahu cara meningkatkan kapasitas masyarakat diperlukan agar program bisa berjalan baik.
Lanjutnya, kemampuan mengukur panjang, lebar, tinnggi dan menghitung luas, volume serta kecepatan harus teliti, agar sarana dari pendanaan BLM tersebut tepat sasaran dan tepat volume saat digunakanan.
Selain BLM, dana DDUB yang diperkirakan cair minggu-minggu ini juga tak kalah pentingnya, meskipun volumenya disesuaikan berdasarkan perangkingan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus, karena sedikitinya 5 item fisik disiapkan untuk membangun sarana pedesaan. Nana menyebut seperti Infrastruktur jalan, turap, irigasi, pengerasan sampai dengan rabat beton. "Kader teknis jelas harus disiapkan, apalagi infrastruktur kita juga akan dijalankan lewat DDUB yang minggu ini akan cair," ujarnya. (rud)

BPMPD Benahi Kualitas BKAD dan UPK

*Kapasitas PNPM Tegalwaru Ditingkatkan

TEGALWARU, RAKA - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kecamatan Tegalwaru, mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Tegalwaru,Selasa (4/11) melibatkan sejumlah kepala desa dan ketua BPD seluruh Kecamatan Tegalwaru dan peserta PNPM Mandiri Perdesaaan dari BKAD, BP-UPK dan dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan. "Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada BKAD tentang strategi pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif kedalam sistem pembangunan daerah. Selain memperkuat kapasitas dan kemandirian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) agar mampu berperan seoptimal mungkin, dan mengembangkan diri sebagai pengelola lembaga keuangan mikro dan pelaku pembangunan (partisipatory development agency)," ucap Sekretaris Kecamatan H.Jumria S.Sos.
Jumria mewakili Camat Tegalwaru Drs.H.Sudjana yang berhalangan hadir. Terselenggaranya kegiatan tersebut, sebetulnya terkait konsep pemberdayaan masyarakat yang menganut azas Tri Daya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan sumber daya alam (SDA) dan fasilitasi keuangan pengembangan usaha. "Dengan meningkatkan kapasitas BKAD dan UPK dalam rangka pengembangan usaha ekonomi lokal yang lebih terorganisir, diharapkan akan memperkuat jaringan kelembagaan antar BKAD dan UPK dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas Badan Pengawas UPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap UPK dengan metode mengikuti perkembangan teknologi yang dikembangkan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UPK," tutur Jumria.
Sementara itu dalam sambutan Ketua BPM-PD yang disampaikan Siti murmala, mengatakan pelatihan itu merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan. "Masyarakat pada hakekatnya mengusung nilai-nilai yang terkandung dalam PNPM Mandiri pedesaan," ucap Siti.
Nilai-nilai tersebut, lanjut Siti, seperti gotong-royong, keberpihakan pada orang miskin dan transparansi pada hakekatnya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat memiliki posisi yang demikian penting dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
Masih terkait penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas BDAD, BP UPK dan UPK PNPM, Ketua PNPM Desa Cintalaksana, Aap, mengatakan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban umum. "Pondasi yang telah diletakkan PNPM dalam pembangunan Kecamatan Tegalwaru adalah sistem perencanaan dari oleh dan untuk masyarakat. Itu disinergikan dan diintegrasikan untuk memperkuat sistem perencanaan reguler yang sudah ada, menuju pembangunan Kecamatan Tegalwaru serta Desa desa yang ada di Kecamatan ini yang nantinya lebih sejahtera dan lebih berdaya saing," ucap Aap.
Sementara di tempat lain peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas PNPM Mandiri Desa Kuta Langgeng yang juga Pjs Kades Kuta Langgeng, Bang Jack, mengatakan, agar tetap pada garis kemandirian memang tidak mudah untuk mencapainya. Tapi kalau kesadaran ini terus digulirkan akan mampu mencapainya. walaupun beberapa desa di Kecamatan Tegalwaru tak terlepas dari permasalahan dan kendala yang ditimbulkan. "Kalau ada yang pinjam uang yang penting mengembalikan uang pinjaman itu. Jangan lagi banyak alasan yang dibuat-buat. Karena masalah PNPM Mandiri terutama soal program simpan pinjam SPP ternyata juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia dan persoalan sama," ujar Pjs kades ini. (cr1)

UPK PNPM Tempuran Bermasalah

-Tahun Ini tak Dapat Jatah

TEMPURAN, RAKA - Masalah hukum yang panjang dan tidak kunjung selesai, membuat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri menetapkan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Tempuran bermasalah. Surat dengan nomor 414.2/8567/PMD teranggal 17 Oktober 2014 menyatakan UPK Tempuran sebagai kecamatan yang bermasalah.
Ketua UPK PNPM Tempuran Kasum Sanjaya mengatakan, kabar buruk itu menimpanya akibat ulah mantan ketua UPK yang bertugas tahun 2008, Ludi Amaludin. Kini 14 desa harus menelan pil pahit karena disanksi dengan ancaman pembatalan pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bahkan SK penugasan fasilitator kecamatan dan fasilitator teknik juga dicabut seiring dengan turunnya surat tersebut. "Kami harus menelan pil pahit, Dirjen PMD dengan surat yang ditujukan pada UPK Tempuran telah memangkas harapan dan optimisme pelaku UPK dan pemerintah kecamatan dan desa," keluhnya.
Kasum menilai, selama ini progres pengembalian yang terus digenjot sampai dengan proses hukum yang ditempuh tidak sama sekali dijadikan pertimbangan pihak Dirjen PMD, karena yang membuatnya kecewa adalah UPK Tempuran masih dianggap tidak ada proses penanganan masalah yang signifikan. Padahal menurutnya, semua perintah dan arahan Dirjen PMD sudah dilakukan oleh pihaknya. "Kami nilai yang melakukan adalah oknum UPK, tapi mengapa masyarakat desa harus menjadi korban," ujarnya.
Kasum menambahkan, tanpa bantuan dari Forum UPK sekalipun, hari Kamis pagi pihaknya bersama Badan Pengawas UPK, BKAD dan UPK akan menyambangi kantor Dirjen PMD untuk menanyakan sebetulnya untuk pencabutan kecamatan bermasalah itu. Apa saja dan mengapa progres penanganan masalah tidak sampai ke meja Dirjen PMD atau bagaimana. Kemudian lanjutnya, apa solusi terbaik untuk Tempuran. Karena akibat oknum pengurus masyarakat yang menjadi korban.
Terpisah, Fasilitator Kecamatan Tempuran Dwi Novianti mengatakan, dengan adanya surat ini masyarakat Tempuran tidak dapat melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan satu tahun ini. Namun andai saja mantan ketua UPK yang pernah menyandang jabatan anggota DPRD itu mau cepat memenuhi pembayaran hutang ke UPK sampai 80%, maka UPK dan masyarakat Tempuran masih bisa  menjalankan program PNPM, namun karena uang UPK yang digunakan mantan ketua UPK itu terlalu banyak sehingga prosesnya perlu klarifikasi satu per satu, termasuk para kelompok peminjam yang menunggak di UPK. Dia khawatir masih banyak yang belum diakui mantan ketua UPK itu. Sementara saat ini, UPK dan masyarakat Tempuran justru hanya bisa gigit jari, termasuk FK dan FT sepertinya yang terancam ditarik. "Tapi kami sampai sekarang masih tetap tugas dulu di Tempuran," ujarnya. (rud)

Dana Daerah Usaha Bersama Dipersoalkan

Mantan Kepala Desa Rawagempol Wetan H Udin Abdul Ghani mengaku kecewa atas ketidakmerataan Dana Daerah Usaha Bersama (DDUB) setelah turunnya surat dari Dirjen Pemberdayaan Masayarakt Desa (PMD) tanggal 8 Oktober. Pasalnya, dana yang sebelumnya dijanjikan Rp 100 juta per desa itu harus kembali dirangking sesuai kebutuhan lewat Musyawarah Antar Desa (MAD).
Udin mengaku sangat kecewa, karena sejak awal hearing dengan kepala BPMPD sudah diberi angin segar, meskipun saat itu pihak kades dan Apdesi sudah menduga-duga bahwa program ini tidak akan semulus bantuan keuangan ataupun bantuan sosial. Namun herannya, mengapa dana ini diserahkan lewat Unit Pelaksana PNPM, padahal biasanya langsung masuk ke desa, padahal anggrannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karenanya lanjut Udin, pihaknya prihatin karena sejak awal pihak pemkab masih kurang pro terhadap kades. "Jelas kecewa, mendadak dirangking lagi, dari desa-desa sejak saya menjabat RAB sudah rampung. Sayangnya surat dirjen ini mendadak lagi datangnya, pasti desa harus mengubah kembali RAB, apalagi sesuatunya harus lewat penetapan camat (SPC)," ujarnya.
Kekececewaan tersebut juga ia anggap wajar, karena sebelumnya UPK dan kades sudah menyosialisasikan kepada masyarakat peruntukannya dari dana dengan nominal Rp 100 juta. Sayangnya sesal Udin, ternyata tidak terealisasi sesuai harapan dalam sosialisasi.
Namun, kalau pun terealisasi mungkin sidah kebijakan Pjs kades, hanya pihak desa menyerahkan kebijakan pemkab. Barangkali tambahnya, adilnya soal mekanisme perguliran, proses dan pencairannya barangkali seperti itu. Hanya pada intinya, baik mantan kades maupun Pjs kades tetap akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari atas. "Namanya juga desa hanya menerima, walaupun seharusnya cukup 100 juta untuk program yang diajukan, ternyata hasilnya haris dirangking, ya sudah nerima-nerima saja meskipun saya pastikan tidak akan tercover semua," lanjutnya.
Fasilitator PNPM Kecamatan Lemahabang Cucu Supyandi mengatakan, dari semua kabupaten di Indonesia, hanya Karawang yang mendapatkan surat edaran kembali dari Dirjen PMD yang ditujukan kepada satuan kerja di BPMPD Karawang. Isinya, penggunaan dana DDUB wajib mengikuti mekanisme PNPM, dengan prinsip pendekatan menggunakan basis kecamatan, open menu dan prioritas usulan kegiatan. Sehingga FK dan Faskab harus memfasilitasi kembali penyelenggaraan MAD khusus, kemudian disusun dalam sistem perankingan. Artinya, DDUB yang semula diplot merata Rp 100 juta per desa tidak akan melulu berjumlah demikian, karena harus menyesuaikan perangkingan, ujungnya desa tertentu mungkin akan bergulir Rp 100 juta, atau mungkin Rp 70-80 jutaan. "Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam APBN tahap III hanya dapat dicairkan apabila DDUB sudah 100 persen telah dicairkan," ujarnya.
Lebih jauh Cucu menambahkan, DDUB 5 persen yang alokasinya untuk dana koshering sudah cair, Lemahabang sendiri sudah turun Rp 67 juta dan ajuannya sudah include dengan usulan, karena yang 5 persen itu adalah DDUB wajib, sementara DDUB tambahannya yang bakal digulirkan 2014 di Karawang Rp 24,2 miliar dari alokasi yang sudah ditetapkan harus lewat Surat Penetapan Camat. (rud)

Desa Gagal Dijatah PNPM Rp 100 Juta

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Dana Daerah Untuk Usaha Bersama (DDUB) yang sebelumnya disebut-sebut dana pemerataan dari APBD untuk desa yang alokasinya sampai Rp 100 juta per desa, nampaknya tidak akan terealisir.
Pasalnya, belakangan turun kembali surat edaran dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri tertanggal 8 Oktober yang menyatakan mekanisme DDUB harus lewat perankingan lewat Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus.
Fasilitator PNPM Kecamatan Lemahabang Cucu Supyandi mengatakan, dari semua kabupaten di Indonesia, hanya Karawang yang mendapatkan surat edaran kembali dari Dirjen PMD yang ditujukan kepada Satuan Kerja di BPMPD Karawang. Isinya, penggunaan dana DDUB wajib mengikuti mekanisme PNPM, dengan prinsip pendekatan menggunakan basis kecamatan, open menu dan prioritas usulan kegiatan. Sehingga tambahnya, FK dan fasilitator kabupaten harus memfasilitasi kembali penyelenggaraan MAD Khusus, kemudian disusun dalam sistem perankingan.
Artinya, DDUB yang semula diplot merata Rp 100 juta per desa tidak akan berjumlah demikian, karena harus menyesuaikan perangkingan, ujungnya desa tertentu mungkin akan bergulir Rp 100 juta, atau mungkin Rp 70-80 jutaan. "Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam APBN tahap III hanya dapat dicairkan apabila DDUB sudah 100 persen telah dicairkan," ujarnya.
Lebih jauh Cucu menambahkan, DDUB 5 persen yang alokasinya untuk dana koshering sudah cair, Lemahabang sendiri sudah turun Rp 67 juta dan ajuannya sudah include dengan usulan, karena yang 5 persen itu adalah DDUB wajib, sementara DDUB tambahannya yang bakal digulirkan 2014 di Karawang Rp 24,2 miliar dari alokasi yang sudah ditetapkan harus lewat Surat Penetapan Camat (SPC). "Mekanisme kemarin ya diralat karena turunnya edaran Dirjen PMD kembali, artinya kita harus merangking kembali yang alokasinya nanti disesuaikan kebutuhan dan setiap desa belum tentu dapatnya Rp 100 juta karena ajuan dalam MAD Khusus tidak mesti sama dengan MAD perankingan BLM. Kebetulan di Lemahabang DDUB nanti Rp 1,1 triliun untuk 11 desa. Tapi di lapangan ya harus kembali ke perangkingan," ujarnya.
Sekretaris Forum UPK Karawang Ahmad Sapei mengeluhkan turunnya kembali edaran Dirjen PMD, ia khawatir UPK justru menjadi korban kritikan sejumlah kepala desa, karena sebelumnya sudah menyosialisasikan dana DDUB ini merata ke setiap desa seperti halnya bantuan gubernur sebesar Rp 100 juta. Sementara saat ini, akibat edaran tersebut desa harus menyesuaikan kebutuhan, karena tidak akan semua desa diplot Rp 100 juta. "Dulu Apdesi yang minta pemerataan sekarang dirangking dan akan keluar sesuai kebutuhan, nanti bagaimana UPK ini, sementara kita hanya sebagai pelaksana," katanya.
Dihubungi Terpisah Pejabat Operasional Kegiatan (PJOK) BPMPD Karawang Indra Susanto mengatakan, DDUB yang 5 persen sudah cair, namun untuk DDUB tambahan harus kembali menunggu ajuan setelah UPK menyelenggarakan MAD Khusus sesuai perangkingan, pasalnya nominal DDUB yang bersumber dari APBD masuk kategori terbesar se Indonesia. Ia berharap, usai MAD dan segera ditetapkan lewat Surat Penapatan Camat (SPC) segera diajukan. "Saya berterima kasih atas semua saran dan kritik, tapi mohon sabar dulu lah karena DDUB ini nunggu SPC dan MAD Proritas dan Revisi RAB dulu, Insya Allah selesai minggu-minggu ini," tutupnya. (rud)