Ketua PNPM Tempuran Masih Dapat Honor

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Ditetapkannya UPK PNPM Tempuran sebagai kecamatan bermasalah oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), diusulkan Forum UPK Karawang untuk fokus pada perguliran dan mengelola aset yang ada, karena berhentinya program bukan berarti bubar total, baik pengelola maupun fasilitatornya.
Sekertaris Forum UPK Karawang Ahmad Sapei mengatakan, penetapan UPK Tempuran hendaknya tidak ditanggapi pesimis, meskipun dirinya tidak menampik adanya luapan kekecewaan pasca prpogres yang begitu panjang ditempuh UPK tersebut, karena tujuan dari PNPM itu sendiri adalah membentuk masyarakat mandiri lewat pendanaan yang digulirkan. Artinya, ada atau tidak adanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang terpenting adalah seberapa besar aset yang masih tersimpan agar perguliran terus meningkat dan dikelola dengan baik.
Karena lewat perguliran itulah UPK PNPM masih bisa terus berjalan membentuk masyarakat mandiri dalam usahanya. Dalam posisi ini, ia menyayangkan pesimistis ketua UPK Tempuran yang terkesan pasrah dan memilih istilah tidur panjang, padahal honornya masih tetap akan berjalan yang disertai uang-uang jasa dari perguliran. "Harusnya jangan terlalu pesimis, lewat perguliran saja jika asetnya bagus terus saja berlanjut dengan baik," katanya.
Jauh dari hal itu, banyak contoh pailitnya Kecamatan Telukjambe untuk program PNPM, karena saat dipecah menjadi Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Telukjambe Barat, sama saja nasibnya. Namun, masih bisa bertahan sehingga asetnya justru terus membesar dari perguliran tersebut.
Atas kesuksesan itu, ia berharap Kecamatan Tempuran bisa mencontoh ke Kecamatan Telukjambe Bbarat. "Itu contohnya Telukjambe Barat, hanya perguliran saja juga jalan sampai sekarang asetnya sampai miliaran," katanya. (rud)