Praktek Lapangan Pelatihan Penyegaran Fastekab di kecamatan majalaya kabupaten Karawang

Majalaya (24/5). Karawang menjadi salah satu yang menjadi lokasi Praktek Lapangan di kegiatan pelatihan penyegaran Fasilitator Teknik Kabupaten. Untuk kabupaten karawang yang menjadi lokasi kunjungan adalah kecamatan majalaya, kecamatan cilamaya kulon, dan kecamatan kutawaluya. Kecamatan majalaya kunjungi oleh 35 orang yang terdiri dari para peserta dan pelatih pelatihan penyegaran fasilitator teknik kabupaten. Di hari pertama sabtu, 24 Mei 2014 untuk kecamatan majalaya berkumpul di kantor kecamatan majalaya yang d hadiri para pelaku pnpm kecamatan majalaya, sebagai pembuka oleh ibu sekcam majalaya, dan sebagai pembuka pertemuan di buka oleh bapak Ali Yasin dari Spesialis KIE provinsi Jawa Barat.
            Praktek lapangan di kecamatan majalaya yang di lakukan oleh beberapa fastekkab dari 6 provinsi yaitu provinsi kalbar,kaltim,kalteng, kalsel, kalut, dan jabar. Kunjungan di 4 Desa yaitu Desa Bengle, Desa Sarijaya, Desa lemah mulya, dan Desa Majalaya.

Jalan Rusak Sirnabaya Makin Parah

KARAWANG, RAKA - Kerusakan jalan lingkungan di Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, semakin parah. Hal ini selain disebabkan kurangnya perhatian Pemkab Karawang terhadap infrastruktur jalan juga tersendatnya dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Pantauan RAKA di lapangan, hampir sebagian besar jalan lingkungan di desa tersebut bolong-bolong, dan dikeluhkan oleh warga setempat. Menurut Pelaksana PNPM Mandiri Desa Sirnabaya Endro, hingga saat ini belum ada anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan yang berasal dari PNPM Mandiri. "Saya akan terus melakukan yang terbaik melalui program PNPM Mandiri yang lainnya, tapi untuk jalan lingkungan saya belum mendapat anggaran," katanya via telepon kepada RAKA, Rabu (21/5).
Sementara itu, Asep Sukandar, konsultan sosial mengatakan, program PNPM harus terus berjalan dan ditingkatkan di semua daerah, seperti jalan lingkungan dan MCK. "PNPM mandiri fokus di tujuh kecamatan perkotaan dan 23 kecamatan pedesaan. Anggaran program tersebut sekitar 70 persen dari pemerintah, sisanya 30 persen swadaya masyarakat," ungkapnya.
Terkait dengan proses pengajuan dana PNPM, Asep mengatakan, dari satu proposal yang disetujui hanya mendapatkan dana Rp 75 juta per tahun. "Di Kabupaten Karawang baru berjalan 80 persen," ungkapnya.
Asep menambahkan, dengan program tersebut akan terbangun ekonomi masyarakat melalui bantuan secara fisik. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengembangankan serta mermberikan bantuan seseuai kebutuhan masyarakat. "Mudah-mudahan PNPM mandiri terus berlanjut, walau nanti Pemerintah Pusat diganti. Saya berharap semua unsur terlibat dan bekerjasama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (cr3)

Pelatihan penyegaran fasilitator RMC III

Jakarta (19/5). Pelatihan penyegaran Fasilitator Kabupaten RMC III berlangsung dari hari 17-27 Mei 2014

Total Rp 3,2 Miliar untuk Rawagempol Wetan

Untuk Pembangunan Infrastruktur

CILAMAYA WETAN, RAKA- Tahun ini Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 3,2 miliar dari Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten. Dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur seperti pengecoran jalan, pengerasan, penurapan, normalisasi kali dan pembangunan jembatan.
Kepala Desa Rawagempol wetan H Udin Abdul Ghani mengaku, angka Rp 3,2 miliar tersebut dipastikan terealisasi tahun ini. Mengingat sejumlah sarana infrastruktur yang sempat diajukannya itu rata-rata sudah dilakukan verifikasi oleh tim survei dari berbagai instansi. Bahkan, lanjut Udin, yang sudah diverifikasi juga mulai nampak pengerjaannya pada bulan ini seperti pengerasan dan pengerukan kali. Ia merinci, untuk jalan cor Sentiong - Cibango - Cilamaya saja menembus Rp 400 juta, begitupun  pengecoran Jalan Dusun Alang Lanang Rp 400 juta, disusul coran Dusun Rawabebek- Maming Rp 200 juta dan di Dusun Pintu Mardi Rp 150 juta, termasuk diantaranya pengerasan Jalan Daryumi Rp 150 juta dan Dusun Kalen Tunut.
Ditambahkan Udin, pengerukan SS Muara Timur Rp 200 juta dan  Turap Alang Lanang Rp 150 juta serta TPT Rawet - Muara Rp 200 juta sampai dengan pembenahan drainase dan lainnya yang jika di total menembus Rp 2.405.000.000. "Banyak kalau dirinci, kita yakin (cair tahun ini, red) karena sudah disurvei dan sebagian mulai dikerjakan," cetusnya.
Udin menambahkan, sumber pendanaan yang diperoleh untuk infrastruktur di Desa Rawagempol Wetan itu terdiri dari aspirasi DPRD Karawang Tedy Luthfiana, aspirasi bupati dan dinas. Jika ditotal tambah Udin, antara infrastruktur yang dikerjakan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sudah Rp 2,88 miliar, belum lagi ditambah dengan dana pemerataan desa yang rutin setiap tahun seperti pemerataan Rp 100 juta, bantuan Gubernuar (Bangub) Rp 100 juta, Alokasi Dana Desa (ADD)  67 juta dan realisasi UPK PNPM  Rp 100 juta. Kolektifnya, pembangunan di desa yang tengah dalam pengerjaan prototype ini mencapai Rp 3.247.000.000 tahun 2014.
 Udin mengklaim, pembangunan desa harus bisa terserap seluruhnya, agar akses masyarakat lancar bisa mendongkrak roda ekonomi, begitupun potensi pertanian infrastrukturnya seperti pendangkalan dan saluran yang kritis harus segera dibenahi. Karena satu desa saja berdampak bagi desa lainnya saat ada bencana seperti banjir. "Wajar jika saya rewel meminta, karena faktanya jelas kita memang butuh prioritas ini, apalagi kan kita punya Bupati orang Cilamaya," akunya. (rud)

DATA:
Alokasi Anggaran Infrastruktur
1. Cor Jalan Sentiong-Cibango-Cilamaya        Rp 400 Juta
2. Cor Jalan Dusun Alang Lanang            Rp 400 Juta
3. Cor Jalan Rawabebek-Maming             Rp 200 Juta
4. Cor Jalan Dusun Pintu Mardi            Rp 150 Juta
5. Pengerasan Jalan Daryumi            Rp 150 Juta
6. Pengerukan SS Muara Timur            Rp 200 Juta
7. Turap Alang Lanang                Rp 150 Juta
8. TPT Rawet-Muara                Rp 200 Juta

Olahan Ikan Nelayan Belum Dilirik Pemerintah

CILAMAYA KULON, RAKA- Potensi perikanan di pesisir Karawang belum tergali optimal. Hal ini nampak dari minimnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan produksi olahan perikanan, terutama soal pemasaran keluar kota seperti ikan pindang, ikan asin, bakso ikan, keripik rajungan sampai dengan ikan manis dalam bentuk kemasan yang baik. Begitupun industri olahan pertanian dari beras yang belum memiliki daya saing dalam pengemasan dan pemasaran yang menjadi ke khasan sebagai kota lumbung padi.
Salah seorang nelayan Ciparage Nurohman (35) mengatakan, produksi olahan perikanan sebenarnya sudah menjadi potensi andalan Karawang seperti ikan pindang bandeng tulang lunak dan keripik rajungan. Namun rata-rata hasil olahan itu hanya baru dipamerkan oleh PNPM dan belum mengarah pada promosi yang lebih besar keluar Kabupaten Karawang. Lebih dari itu, tambahnya, potensi perikanan Karawang masih kalah saing dengan Indramayu dan Cirebon dalam hal pengemasan. Pasalnya, Cirebon mampu terdongkrak dengan produksi udang dan terasi yang menjadi panganan oleh-oleh sampai tersohor sebagai Kota Udang. Ia berharap, Pemkab Karawang terus menggali potensi produksi olahan perikanan agar saat nelayan paceklik masih bisa memiliki simpanan bernilai ekonomis seperti terasi, keripik rajungan maupun ikan asin. "Coba kita contoh ke Cirebon yang tersohor, jadi Kota Udang karena manajemen pemerintahannya optimal berdayakan produksi olahannya mulai dari tangkapan ikan sampai pemasarannya," ujarnya.
Sebelumnya, Kelompok Tani di Desa Rawagempol Wetan D Suparta juga mengatakan, produksi olahan pertanian dari beras, singkong dan ubi di Karawang diproses Kelompok Wanita Tani (KWT) mampu diperhitungkan sampai ada belasan delegasi dari 9 negara-negara Asean meninjau dan mencicipinya meskipun hanya sebatas panganan sehari-hari dikonsumsi seperti kue koci, apem, rengginang dan lainnya, namun bisa memiliki nilai tawar jika pengemasan dan manajemennya bisa bagus, karenanya saat itu dirinya menawarkan diri kepada para delegasi Asean yang dipimpin Mr Edgar dari Philiphina jika dibutuhkan, pihaknya siap untuk memberikan ilmu industri olahan beras di negara -negara tersebut. "Kita sudah punya nilai tawar, jika dibutuhkan kita pun siap berikan ilmu ke Asean, namun di kita memang masih dipandang sebelah mata," pungkasnya. (rud)

Ana Maryana: Percepat Pembangunan

TELAGASARI, RAKA- Anggota LPM Desa Talagasari Ana Maryana, meminta Pemerintah Desa Talagasari segera menyelesaikan pembangunan di Desa Talagasari yang belum rampung. Pasalnya, awal 2015 mendatang akan dilaksanakan pilkades di desanya.
Menurut Ana, setiap momen politik, baik tingkat daerah maupun desa sangat rentan penyalahgunaan dan klaimisasi keberhasilan program. Ia berharap, anggaran tahun 2014 ini bisa bergulir dengan cepat dan realisasinya harus tepat sasaran. Lebih dari itu, berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Karawang khusus bagi yang kalah,  bisa memunculkan spekulasi penyalahgunaan dana aspirasi yang terakhir turun. Karena itulah, pembangunan harus selesai di tahun ini, apalagi bagi desa yang masa jabatannya habis Agustus mendatang. "Kami pikir hal ini perlu perhatian, agar jangan sampai anggaran tahun ini loncat ke tahun berikutnya seperti prototype desa," ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, berganti tahun politik juga berganti rezim yang bisa mempengaruhi sejumlah program yang masuk ke desa seperti PNPM, raskin, Program Keluarga Harapan (PKH)  dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dihentikan. Percepatan pembangunan itu dinilai wajar, karena Musrebang Nasional sudah digelar dan tinggal pembelanjaannya yang harus optimal dengan pengawasan yang maksimal. Namun sayangnya, lanjut Ana, justru di masa-masa transisi tahun ini ia menyesalkan lambannya perguliran keuangan ditingkat daerah, karena banyaknya keterlambatan. Ia mencontohkan seperti honor ketua RT atau kadus, BPD sampai dana sertifikasi dan BOPD di bidang pendidikan juga honor penyuluh pertanian. "Jelang masa transisi sekarang, bukannya harus lebih cepat, malah banyak yang molor," herannya. (rud)

Pelatihan kelompok ketua SPP kecamatan jayakerta

Jatiluhur(15/5). UPK Kecamatan jayakerta mengadakan pelatihan ketua kelompok SPP yang di adakan di istora hotel dan resto jatiluhur pada hari kamis, 15 Mei 2014. Acara tersebut berlangsung dengan lancar dan antusias peserta sangat bagus. Di ikuti 40 orang peserta dan FT kecamatan jayakerta beserta ketua upk sebagai pengisi materi.

TOT Aplikasi MIS RMC III

Jakarta (14/2). Pelatihan TOT Aplikasi MIS RMC III di adakan di jakarta yang dihadiri oleh provinsi jabar, banten, dan kalimantan. Dari kabupaten karawang diwakili oleh bapak Ir.Nunu Sanusi selaku faskeu karawang. TOT Aplikasi MIS di laksanakan dari tanggal 12-16 Mei 2014.

Rakorkab bulan mei 2014

Karawang(14/5). Fasilitator PNPM kabupaten karawang mengadakan rakor kabupaten pada hari selasa dan rabu, 13 dan 14 Mei 2014 yang berlokasi di RM Pemancingan Saung Endah Johar Karawang. Rakor tersebut dihadiri oleh tim faskab dan FK dan FT kecamatan.

UPK PNPM Telagasari tak Punya Orang Teknis

TELAGASARI, RAKA - Sudah lima bulan, Unit Pelaksana Kegiatan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Puspa Artha Lestari Kecamatan Telagasari tanpa tenaga fasilitator teknik.
Dampaknya, Pendamping Lokal (PL) kurang aktifnya, sehingga bisa menghambat administrasi UPK. Apalagi pelaksanaan tahun anggaran 2014 segera dimulai. Ketua UPK Puspa Arta Lestari Siti Maryam SE, mengatakan, FT UPK Telagasari yang pindahan dari Kecamatan Banyusari berhenti setelah sejumlah laporan dan pelaksanaan rampung akhir tahun 2013. Hingga kini, posisi ini tidak pernah terisi. Diakui Maryam, selain FT yang sudah berhenti, pendamping lokal juga kurang aktif sehingga kesulitan merapihkan administrasi kelembagaan. Sayangnya, rekrutmen dan penempatan FT baru tidak mudah karena harus siap ditempatkan di manapun. "Sudah FT-nya berhenti dan jadi konsultan swasta, PL-nya juga kurang aktif. Kita harap sih bisa segera ada penggantinya bulan-bulan mendatang pra pelaksanaan," ujarnya.
Sementara itu, Badan Pengawas UPK Puspa Artha Lestari Rusman mengatakan, ketiadaan FT secara otomatis berdampak pada penyusunan RAB dan administrasi lainnya ikut terhambat. Selain itu, proses tahapan juga ikut tersendat. Betapa tidak lanjut Rusman, disaat UPK lain sudah verifikasi Dana Daerah Untuk Usaha Bersama (DDUB) justru di UPK Telagasari hanya baru perencanaan dan periapan pengajuan proposal.
Apalalagi dampaknya sangat berpengaruh pada RDP karena butuh tandatangan fasilitator teknik, bahkan dalam memback up kinerjanya, PL pun kurang aktif untuk merapihkan administrasi jelang pelaksanaan yang sudah didepan mata.
Ditambahkan Rusman, upaya menanggulangi ketiadaan FT karena dianggap darurat tersebut, pihak fasilitator kabupaten menugaskan FT lain dari luar kecamatan antara lain Kecamatan Cilamaya Kulon dan Tirtajaya. "RAB harus detail sama konsultan, menyusun program harus PL sebagai penyambung lidah ke desa-desa. Pengurus UPK sifatnya hanya kebijakan dan bukan administrasi, ya terpaksa pinjem dari kecamatan lain," ujarnya. (rud)

Pengurus UPK Tempuran Kena Getahnya

- Bergantian Diperiksa Polisi
- Gara-gara Tunggakan Pengurus UPK Periode 2009

TEMPURAN, RAKA- Sejumlah pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Tempuran bergantian diperiksa kepolisian terkait penyelesaian tunggakan yang ditinggalkan mantan Ketua UPK Tempuran periode 2009 Ludy Awaludin yang belum selesai hinggai saat ini.
Fasilitator Kecamatan (FK) UPK Tempuran Dwi Noviani mengatakan, selama masa jeda 6 bulan batas pemeriksaan, terhitung sejak Februari 2014 lalu dirinya sudah tiga kali diperiksa pihak kepolisian. Agenda pemeriksaan sendiri terkait alur dan aturan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dia, lanjut mantan ketua UPK ini, hanya bisa menjawab semampunya berdasarkan alur dan aturan organisasi (PTO PNPM). Selain dia, pelaku UPK lainnya pun diminta keterangan yang sama sampai pada pendampingan.
Meskipun lelah, Dwi menjamin banyak kegiatan sampai menjelang pelaksanaan program tidak akan ada yang terhambat, meskipun ancaman sanksi program terus menghantui. Ditambahkan Dwi, sama halnya dengan satuan kerja di BPMPD, dirinya berharap agar dugaan penyelewengan keuangan UPK ini tidak masuk ke ranah pengadilan, itupun jika ada itikad baik dari mantan ketua dan pengurus UPK lama untuk memenuhi pengembalian uang yang terisisa sekitar Rp 125 jutaan.
Karenanya, tambah Dwi, akibat hutang tersebut, UPK Tempuran mengalami pembengkakan tunggakan perguliran sampai Rp 1,3 miliar dan masuk kecamatan yang tidak sehat. Untuk itu, ia berharap banyaknya pemeriksaan sampai pada Fasilitator Keuangan (Faskeu) sekalipun bisa segera selesai, agar UPK bisa terus fokus pada kegiatan. "Kita tidak sulit-sulit amat jawab pertanyaan kepolisian, kita sampaikan alur saja dan peraturan organisasi PNPM ini, meskipun tidak cukup sekali dua kali saja," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan ketua UPK Tempuran Kasum Sanjaya, dirinya dan pengurus UPK lainnya harus memenuhi kewajiban pemeriksaan kepolisian, bahkan bendahara UPK saat ini saja hampir seminggu sekali ke Polres Karawang. Namun, lanjut Kasum, hal itu merupakan rentetan resiko yang harus dihadapi, karena baik memberi keterangan pada polisi maupun menjalankan tugas adalah sama-sama wajib, yang terpenting UPK di Tempuran bisa terus berjalan dan pemeriksaan digaransi tidak mengganggu program kegiatan. "Kita ingin yang terbaik biarpun pengurus bergiliran diperiksa, tapi itulah resikonya, yang penting semua kewajiban kita laksanakan terus," paparnya.
Sebelumnya, Fasilitator Kabupaten (Faskab) Karawang Widiantoro mengatakan, dirinya belum bisa memastikan selamatnya UPK Tempuran dari ancaman sanksi program. Yang jelas, lanjutnya, diinternal UPK sudah dilakukan penyelesaian termasuk ke jalur hukum, dirinya hanya berharap semoga masalah yang melanda UPK Tempuran bisa selesai selama 6 bulan kedepan ini. "Mudah-mudahan saja bisa selamat dari sanksi program, karena upaya penyelesaian sudah dilakukan termasuk pemeriksaan dan permintaan keterangan dari pihak kepolisian," pungkasnya. (rud)

Pengelola PNPM yang Kalah Nyaleg Bisa Kerja Lagi

CILAMAYA WETAN, RAKA- Pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang sempat cuti nyaleg pada Pemilu 2014 dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD), jika gagal bisa kembali bertugas di lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut sebagaimana batas waktu yang diajukan dan disepakati forum saat MAD dan laporannya pada Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).
Ketua BKAD UPK Gema Cita Cilamaya Wetan D Suparta mengatakan, pengelola UPK yang mengajukan cuti saat nyaleg, bisa kembali bekerja di UPK sebagaimana surat cuti yang ditentukan waktunya. Izin cuti atau mundur pengelola UPK tidak ada kaitannya dengan Fasilitator Kabupaten maupun Satuan Kerja (Satker) BPMPD, karena cutinya hanya ditentukukan dan disepakati cukup lewat forum musyawarah.
Ia menyebut, bendahara UPK Gema Cita, Amanda Sri Rahayu sempat cuti dari UPK sejak bulan Februari sampai akhir April ini, secara otomatis saat usai pemilu apapun hasilnya harus segera ditentukan pula. Artinya, jika menang menjadi dewan berarti mundur menjadi pengelola UPK, tapi jika kalah bisa kembali bertugas. "Semua dimusyawarahkan, termasuk saat mengajukan cuti saat itu bendahara UPK saat forum LPJ sebelum kampanye dan dibuatkan surat secara kelembagaan," ujarnya.
Suparta menambahkan, pengelola UPK hanya bisa diberhentikan dan penentuan izin lewat musyawarah. Karenanya saat kekosongan perbendaharaan di UPK, tetap diisi meskipun statusnya pelaksana tugas. Ia berharap, PR bendahara yang sempat ditinggal, bisa kembali rapi dan pembenahan pemikiran yang baik. "Saya himbau bendahara nanti yang akan bertugas kembali akhir bulan ini bisa membenahi dan melanjutkan program keuangan yang lebih baik," ujarnya. (rud)