Ana Maryana: Percepat Pembangunan
TELAGASARI, RAKA- Anggota LPM Desa Talagasari Ana Maryana, meminta
Pemerintah Desa Talagasari segera menyelesaikan pembangunan di Desa
Talagasari yang belum rampung. Pasalnya, awal 2015 mendatang akan
dilaksanakan pilkades di desanya.
Menurut Ana, setiap momen politik, baik tingkat daerah maupun desa sangat rentan penyalahgunaan dan klaimisasi keberhasilan program. Ia berharap, anggaran tahun 2014 ini bisa bergulir dengan cepat dan realisasinya harus tepat sasaran. Lebih dari itu, berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Karawang khusus bagi yang kalah, bisa memunculkan spekulasi penyalahgunaan dana aspirasi yang terakhir turun. Karena itulah, pembangunan harus selesai di tahun ini, apalagi bagi desa yang masa jabatannya habis Agustus mendatang. "Kami pikir hal ini perlu perhatian, agar jangan sampai anggaran tahun ini loncat ke tahun berikutnya seperti prototype desa," ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, berganti tahun politik juga berganti rezim yang bisa mempengaruhi sejumlah program yang masuk ke desa seperti PNPM, raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dihentikan. Percepatan pembangunan itu dinilai wajar, karena Musrebang Nasional sudah digelar dan tinggal pembelanjaannya yang harus optimal dengan pengawasan yang maksimal. Namun sayangnya, lanjut Ana, justru di masa-masa transisi tahun ini ia menyesalkan lambannya perguliran keuangan ditingkat daerah, karena banyaknya keterlambatan. Ia mencontohkan seperti honor ketua RT atau kadus, BPD sampai dana sertifikasi dan BOPD di bidang pendidikan juga honor penyuluh pertanian. "Jelang masa transisi sekarang, bukannya harus lebih cepat, malah banyak yang molor," herannya. (rud)
Menurut Ana, setiap momen politik, baik tingkat daerah maupun desa sangat rentan penyalahgunaan dan klaimisasi keberhasilan program. Ia berharap, anggaran tahun 2014 ini bisa bergulir dengan cepat dan realisasinya harus tepat sasaran. Lebih dari itu, berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Karawang khusus bagi yang kalah, bisa memunculkan spekulasi penyalahgunaan dana aspirasi yang terakhir turun. Karena itulah, pembangunan harus selesai di tahun ini, apalagi bagi desa yang masa jabatannya habis Agustus mendatang. "Kami pikir hal ini perlu perhatian, agar jangan sampai anggaran tahun ini loncat ke tahun berikutnya seperti prototype desa," ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, berganti tahun politik juga berganti rezim yang bisa mempengaruhi sejumlah program yang masuk ke desa seperti PNPM, raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dihentikan. Percepatan pembangunan itu dinilai wajar, karena Musrebang Nasional sudah digelar dan tinggal pembelanjaannya yang harus optimal dengan pengawasan yang maksimal. Namun sayangnya, lanjut Ana, justru di masa-masa transisi tahun ini ia menyesalkan lambannya perguliran keuangan ditingkat daerah, karena banyaknya keterlambatan. Ia mencontohkan seperti honor ketua RT atau kadus, BPD sampai dana sertifikasi dan BOPD di bidang pendidikan juga honor penyuluh pertanian. "Jelang masa transisi sekarang, bukannya harus lebih cepat, malah banyak yang molor," herannya. (rud)
0 komentar: